JAKARTA, KOMPAS.TV- Swasembada pangan dan kemandirian energi menjadi dua ambisi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026, sejumlah kemajuan mulai dicatat. Namun, jalan menuju kemandirian di kedua sektor tersebut masih panjang.
Di sektor pangan, pemerintah mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas strategis, termasuk beras dan jagung. Sementara di sektor energi, pemerintah mampu mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah gejolak harga minyak dunia dan memperluas penggunaan biodiesel untuk menekan impor solar.
Di sisi lain, capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar. Produksi padi berpotensi menurun pada 2026, harga pangan masih menjadi tantangan, sementara ketergantungan terhadap impor minyak dan BBM belum teratasi.
Di saat bersamaan, efektivitas program berskala besar, penggunaan anggaran, hingga dampak pembangunan terhadap lingkungan dan hak masyarakat adat turut menjadi ujian bagi ambisi pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan dan energi.
Baca Juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran: Ekonomi Tumbuh 5 Persen, Daya Beli hingga Lapangan Kerja Jadi PR
Di sektor pangan, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada delapan dari 11 komoditas kebutuhan pokok nasional pada 2026.
"Tahun ini kita sudah swasembada delapan komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo bahkan menyebut target swasembada pangan yang semula ditetapkan dalam empat tahun pemerintahannya berhasil dicapai hanya dalam waktu satu tahun.
Optimisme pemerintah ditopang proyeksi neraca pangan nasional yang menunjukkan produksi sejumlah komoditas diperkirakan melampaui kebutuhan dalam negeri.
Produksi beras sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton. Dengan demikian, terdapat potensi surplus sekitar 3,67 juta ton.
Sementara itu, produksi jagung diperkirakan mencapai 18 juta ton, melampaui kebutuhan nasional sebesar 16,44 juta ton.
Baca Juga: Bansos Beras 30 Kg Akan Segera Cair Kuartal IV 2026, Ini Cara Cek Penerimanya
Pengamat pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Totok Agung Dwi Haryanto, menilai peningkatan produksi padi menjadi salah satu capaian positif pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Secara akademik, data-data yang disampaikan pemerintah berkaitan dengan produksi padi itu saya apresiasi," kata Totok di Purwokerto, Jawa Tengah, pada Jumat (2/10), seperti dikutip dari Antara.
Menurut Totok, produksi padi pada 2025 meningkat signifikan dibandingkan 2024 maupun 2023. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kontribusi petani, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan pemerintah.
Ia juga mengapresiasi kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram yang memberikan kepastian harga bagi petani.
Meski demikian, kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap rantai usaha perberasan. Ketika harga gabah meningkat, penggilingan padi menghadapi tekanan biaya produksi, terutama jika harga jual beras kepada konsumen dibatasi melalui harga eceran tertinggi (HET).
Produksi Padi Berpotensi MenurunDi tengah optimisme pemerintah, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, menjaga keberlanjutan produksi pangan bukan perkara mudah.
Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) yang dirilis pada 1 Oktober 2026, luas panen padi pada Agustus 2026 mencapai 1,08 juta hektare, turun 2,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan luas panen tersebut diikuti penyusutan produksi padi menjadi 5,46 juta ton gabah kering giling (GKG), atau turun 2,94 persen secara tahunan. Tren serupa terlihat dalam proyeksi produksi hingga November 2026.
BPS memperkirakan luas panen padi sepanjang Januari–November 2026 mencapai 10,56 juta hektare, turun 2,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,88 juta hektare.
Sejalan dengan itu, produksi padi selama Januari–November 2026 diproyeksikan mencapai 56,13 juta ton GKG, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 57,76 juta ton GKG.
Baca Juga: Prabowo-Guterres Bahas 3 Isu, Sekjen PBB Bermalam di Hambalang
Artinya, terdapat potensi penurunan produksi sekitar 1,63 juta ton atau 2,82 persen. Angka tersebut merupakan gabungan realisasi dan potensi hasil pengamatan KSA sehingga belum mencerminkan realisasi produksi sepanjang 2026.
Data ini memang tidak serta-merta menggugurkan klaim swasembada pemerintah. Tetapi potensi penurunan luas panen dan produksi menjadi pengingat, keberhasilan memenuhi kebutuhan pangan domestik harus dijaga secara berkelanjutan.
Terlebih, produksi pertanian masih sangat dipengaruhi kondisi cuaca, ketersediaan air, luas tanam, serta kemampuan petani mempertahankan produktivitas lahan.
Tantangan pemerintah pun tidak berhenti pada peningkatan produksi. Beras yang tersedia dalam jumlah cukup juga harus bisa dibeli masyarakat dengan harga terjangkau.
Untuk menjaga pasokan dan meredam gejolak harga, pemerintah memperkuat cadangan beras nasional serta memperluas distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Perum Bulog melaporkan penyerapan beras dari petani hingga 8 Oktober 2026 mencapai sekitar 4,11 juta ton, melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, distribusi beras SPHP telah mencapai sekitar 877 ribu ton pada awal Oktober.
Penyerapan tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat cadangan pangan sekaligus menyediakan pasar bagi hasil produksi petani.
Tapi yang perlu diingat, besarnya stok belum otomatis membuat harga beras di tingkat konsumen lebih murah.
Kelancaran distribusi, terutama hingga ke pasar tradisional dan pedagang kecil, tetap menjadi penentu.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta, Miftahudin, menyatakan keberhasilan kebijakan pangan juga harus diukur dari keterjangkauan harga di pasar.
Baca Juga: Harga Minyak Mentah RI Tembus 112 Dolar AS, Wamenkeu Pastikan BBM Subsidi Tidak Naik
"Pemerintah perlu memastikan pasokan beras SPHP dan kebutuhan pokok lainnya menjangkau pedagang kecil secara konsisten," kata Miftahudin dalam keterangan tertulis kepada KompasTV, Sabtu (17/10/2026).
Efektivitas Program Pangan Jadi SorotanSelain mengejar peningkatan produksi dan stabilitas harga, pemerintah mengandalkan sejumlah program berskala besar untuk memperkuat sistem pangan nasional.
Program tersebut meliputi pengembangan kawasan pangan atau food estate, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Ketiganya memiliki tujuan berbeda, tetapi diharapkan saling mendukung.
Pengembangan kawasan pangan diarahkan untuk memperluas produksi, MBG menciptakan permintaan pangan sekaligus memperbaiki gizi masyarakat, sedangkan Kopdes Merah Putih diharapkan memperkuat distribusi dan perekonomian desa.
Persoalannya, besarnya skala program dan anggaran belum tentu berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Dalam laporan Rapor Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diterbitkan Center of Economic and Law Studies (Celios), peneliti senior Celios Isnawati Hidayah mengatakan kebijakan pangan pemerintah masih cenderung menggunakan pendekatan dari atas ke bawah atau top-down.
Menurutnya, pendekatan tersebut berisiko mengabaikan perbedaan kebutuhan dan kondisi pertanian di setiap daerah.
Kritik terutama diarahkan pada pembangunan proyek berskala besar yang belum tentu menyelesaikan persoalan petani apabila tidak disertai perbaikan irigasi, pendampingan, akses pasar, dan perlindungan lahan produktif.
"Program MBG juga perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap perbaikan gizi masyarakat, bukan hanya jumlah porsi makanan yang disalurkan," ujar Isnawati.
Begitu pula dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak cukup diukur dari jumlah koperasi atau gerai yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan memperpendek rantai distribusi dan memperkuat posisi tawar produsen di desa.
Baca Juga: Kepala BGN Sebut Konsumsi Protein Anak Naik Hampir 80 Persen dengan MBG
Anggota polisi berjaga di tengah antrean kendaraan yang akan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di Denpasar, Bali, Selasa (13/10/2026). (Sumber: ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym.) Harga BBM Terjaga, Distribusi Masih BermasalahUjian serupa juga dihadapi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi. Di tengah gejolak pasar minyak dunia, menjaga harga BBM tetap terjangkau menjadi salah satu capaian yang ditonjolkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Selama dua tahun terakhir, pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi meskipun konflik geopolitik mendorong kenaikan harga minyak global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahkan memastikan harga BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar, tidak akan dinaikkan hingga akhir 2026.
Namun, stabilitas harga di tingkat konsumen bukan tanpa biaya. Ketika harga minyak dunia melonjak, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi semakin menekan anggaran negara.
Berdasarkan laporan APBN KiTa September 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga akhir Agustus 2026 mencapai sekitar Rp331,4 triliun.
Di luar persoalan harga dan anggaran, pemerintah juga menghadapi tantangan memastikan BBM tersedia merata di seluruh daerah.
Di Bali, misalnya, masyarakat sempat menghadapi antrean panjang kendaraan selama berhari-hari, di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akibat terganggunya pasokan BBM.
Bahlil mengakui kelangkaan di sejumlah daerah turut dipengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
"Sekarang kan kita tahu bahwa terjadi shifting kan, dari yang tidak memakai BBM subsidi, sekarang mereka memakai BBM subsidi," kata Bahlil seusai rapat terbatas BPI Danantara di Jakarta, Senin (5/10/2026), seperti dikutip dari KompasTV.
Peralihan tersebut membuat permintaan BBM bersubsidi meningkat sehingga pola distribusi harus disesuaikan.
Baca Juga: Mengenal BPGMN, Badan Bentukan Prabowo untuk Pengelolaan Gambut dan Mangrove
"Pasti kan ada peningkatan permintaan. Nah, ini kita lagi tata, agar hal-hal terjadinya keterlambatan pengiriman, itu bisa tidak terjadi lagi," tambahnya.
Persoalan ini menunjukkan bahwa ketahanan energi tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan stok nasional dan stabilitas harga. Kelancaran distribusi hingga ke daerah juga menjadi faktor penting agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat kebijakan pemerintah.
Lifting Minyak Meningkat, Ketergantungan Impor Belum TeratasiDi balik upaya menjaga harga dan pasokan BBM, tantangan yang lebih mendasar masih membayangi sektor energi nasional, yakni tingginya ketergantungan terhadap impor minyak dan gas bumi.
BPS mencatat nilai impor migas Indonesia sepanjang Januari–Agustus 2026 mencapai sekitar 29,30 miliar dolar AS.
Besarnya impor tersebut membuat neraca perdagangan migas mengalami defisit 21,29 miliar dolar AS. Padahal, secara keseluruhan neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus 7,25 miliar dolar AS pada periode yang sama.
Ketimpangan ini memperlihatkan ketahanan energi nasional masih rentan terhadap perubahan harga dan gangguan pasokan dari pasar internasional.
Di sisi produksi, pemerintah sebenarnya mulai mencatat perbaikan. Kementerian ESDM melaporkan rata-rata lifting minyak pada 2025 mencapai 605,3 ribu barel per hari, meningkat dibandingkan capaian 2024 yang berada di kisaran 580 ribu barel per hari.
Kenaikan tersebut menjadi catatan positif karena untuk pertama kalinya dalam sembilan tahun target lifting minyak kembali terpenuhi.
Meski demikian, peningkatan produksi minyak domestik belum mampu menutup kesenjangan antara pasokan dalam negeri dan kebutuhan energi nasional.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah memperluas penggunaan bahan bakar nabati melalui program biodiesel.
Baca Juga: ULTIMATUM! Bahlil Desak Kapolri Tindak Penimbun BBM Subsidi, Soroti Tangki Modifikasi-1.000 Liter
B50 Didorong Kurangi Impor, Efektivitasnya DipertanyakanPemerintah menjadikan biodiesel berbasis minyak sawit sebagai salah satu andalan untuk mengurangi ketergantungan terhadap solar impor.
Setelah menjalankan program B40, pemerintah mendorong penggunaan campuran bahan bakar nabati yang lebih tinggi melalui program B50.
Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia telah memproduksi biodiesel B50 dari kelapa sawit.
Prabowo juga mengklaim Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026 dan berhasil menghemat devisa sekitar Rp170 triliun.
Meski menjadi salah satu capaian yang ditonjolkan pemerintah, efektivitas kebijakan tersebut masih mengundang pertanyaan.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai implementasi B50 memang berpotensi mengurangi kebutuhan impor solar.
Tetapi pengurangan impor produk BBM belum tentu menghilangkan ketergantungan Indonesia terhadap minyak mentah dari luar negeri.
"Impor solar turun, impor minyak mentah naik," kata Fahmy saat dihubungi KompasTV, Minggu (18/10/2026).
Ia menuturkan, keberhasilan hilirisasi dan transisi energi tidak cukup hanya diukur dari peluncuran proyek maupun program pemerintah. Kesiapan teknologi, kapasitas industri, dan dampak ekonomi yang dihasilkan juga harus menjadi ukuran.
Fahmy menyebut pengembangan B50 sebagai kelanjutan dari B40 yang masih membutuhkan dukungan teknologi pengolahan minyak sawit menjadi bahan bakar.
Baca Juga: Prabowo Resmikan B50, Indonesia Jadi Negara Pertama Terapkan Mandatori Biodiesel 50 Persen
Selain persoalan teknologi, perluasan biodiesel juga membawa tantangan baru, terutama terkait ketersediaan bahan baku dan potensi dampaknya terhadap lingkungan.
Dalam laporan Rapor Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang disusun Celios, Manajer Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menyoroti kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk B50 yang diperkirakan mencapai sekitar 16 juta ton per tahun, meningkat dari sekitar 12 juta ton pada B40.
"Peningkatan kebutuhan tersebut berpotensi mendorong perluasan perkebunan sawit apabila tidak diimbangi peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada," tutur Iqbal dalam laporan tersebut.
Laporan itu juga merujuk proyeksi sejumlah organisasi lingkungan mengenai risiko ekspansi perkebunan dan deforestasi, akibat meningkatnya kebutuhan bahan baku bioenergi.
Dengan demikian, pengurangan impor melalui biodiesel perlu diimbangi pengelolaan bahan baku yang berkelanjutan agar upaya mencapai kemandirian energi tidak justru menimbulkan persoalan lingkungan baru.
Transisi Energi Belum Sepenuhnya SelarasTantangan lingkungan juga membayangi agenda transisi energi yang lebih luas. Selain mengembangkan biodiesel, pemerintah mendorong percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Sejumlah kemajuan mulai terlihat. Pangsa EBT dalam bauran energi primer nasional meningkat dari sekitar 14,65 persen pada 2024 menjadi 15,75 persen pada 2025.
Meski menunjukkan perbaikan, capaian tersebut masih berada di bawah target lama sebesar 23 persen pada 2025.
Pemerintah juga mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt serta strategi transisi energi berbasis kewilayahan.
Namun, Iqbal menilai besarnya ambisi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan energi nasional yang masih memberikan ruang bagi pengembangan energi fosil.
Baca Juga: Komentar Rocky Gerung soal Program Food Estate Pemerintahan Prabowo-Gibran
Iqbal Damanik mengkritisi masih kuatnya ketergantungan terhadap energi fosil atau carbon lock-in.
"Target pengembangan energi terbarukan yang ambisius belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang masih mengakomodasi pengembangan pembangkit berbasis gas dan batu bara," terangnya.
Selain ketidaksinkronan kebijakan, dampak sosial dan lingkungan dari sejumlah proyek strategis nasional juga menjadi perhatian.
Proyek kawasan pangan dan energi di Papua Selatan, pengembangan panas bumi di Nusa Tenggara Timur, serta pertambangan nikel di Raja Ampat menjadi beberapa contohnya.
Iqbal menekankan pentingnya perlindungan hak masyarakat adat, keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, serta pengawasan terhadap dampak lingkungan proyek pembangunan.
Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan swasembada pangan dan kedaulatan energi tidak cukup berhenti pada peningkatan produksi, pengurangan impor, atau bertambahnya proyek pembangunan.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, ujian berikutnya adalah memastikan kemajuan tersebut dapat dipertahankan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV, Antara
- dua tahun prabowo gibran
- swasembada pangan
- swasembada energi
- harga beras
- harga bbm
- dua tahun pemerintahan prabowo gibran
