Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut indeks kerukunan umat beragama di Indonesia mencapai 78 persen pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Nasaruddin, angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak Indonesia merdeka.
Hal itu disampaikan Nasaruddin dalam konferensi pers dua tahun kinerja Kementerian Agama (Kemenag) di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Senin (19/10).
“Semenjak Indonesia merdeka baru kali ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo mencapai angka 78 persen, berarti angka kerukunan umat beragama tertinggi semenjak Indonesia ini ada ya,” kata Nasaruddin dalam paparannya, Senin (19/10).
Ia mengatakan capaian tersebut menjadi salah satu kontribusi Kemenag dalam mendukung pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, kerukunan umat beragama tidak cukup dibangun dengan menjaga hubungan antarumat saja, tetapi juga dengan mendorong setiap orang untuk semakin mendalami ajaran agamanya.
“Semakin sadar orang itu beragama, semakin sadar orang itu menjalankan mempraktikkan ajaran agamanya, maka itu artinya kontribusi yang terbesar bagi bangsanya sendiri,” terang Nasaruddin.
Nasaruddin pun menilai semakin masyarakat memahami agama dengan baik, semakin besar pula peluang berkurangnya penyimpangan yang ada.
“Karena kalau orang itu akan sadar beragama, saya kira masalah korupsi, masalah penyimpangan-penyimpangan, dan juga masalah ketertiban masyarakat itu pasti dengan sendirinya akan terwujud,” tandasnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i juga menyinggung capaian kerukunan umat beragama. Ia mengatakan pemerintah mendorong pendekatan yang menempatkan ajaran agama sebagai dasar untuk mencapai kehidupan yang baik.
“Kalau ingin kerukunan umat beragama itu berjalan dengan baik, maka masing-masing penganut agama mengutip pendapat Pak Menteri, harus semakin dekat dengan agamanya. Ini semakin mereka mentaati agamanya, semakin bisa diwujudkan kerukunan beragama,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, mengatakan penyampaian capaian dua tahun pemerintahan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Oleh karenanya, hal itu haruslah diberi tahu kepada masyarakat secara transparan.
“Tentu kita ketahui bahwa penyampaian keberhasilan ini adalah bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan dan keterbukaan informasi publik. Jadi tidak ada negara, pemerintahan yang makan uang rakyat melalui pajak kemudian merahasiakan apa yang dia lakukan. Dan ini adalah bagian dari itu,” kata Syahganda.
