Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Menteri Perdagangan Indonesia, Muhammad Lutfi, melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah Singapura terkait teguran kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lutfi secara langsung menantang Singapura untuk tidak sekadar mengirim surat peringatan, melainkan benar-benar menindak tegas para taipan sawit yang berkantor pusat di negara mereka.
Mengutip Instagram resmi Muhammad Lutfi, Senin (19/10/2026), kemarahan ini bermula ketika Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu secara terbuka mengumumkan bahwa pemerintahannya telah mengirimkan surat peringatan kepada tujuh perusahaan yang beroperasi di Indonesia terkait bencana kabut asap.
"Jangan hanya menulis surat untuk membuat konstituen dan pemilih Anda senang. Izinkan saya menjelaskan apa yang tidak dikatakan pemerintah Anda kepada Anda," paparnya.
Lutfi membeberkan fakta mengejutkan dari laporan Greenpeace Oktober 2026. Laporan tersebut mengungkap bahwa empat dari tujuh perusahaan yang disebutkan oleh Grace Fu, ditambah dua perusahaan raksasa lain yaitu First Resources dan Bumitama Agri, secara langsung terdaftar di Bursa Singapura (SGX) dan berbasis di Singapura dengan total nilai mencapai 10 miliar dolar singapura (Rp 141 triliun).
Ia juga menyoroti model bisnis "kantor keluarga" (family office) di Singapura yang dinilai memfasilitasi penghindaran pajak bagi perusahaan-perusahaan perusak lingkungan tersebut.
"Mereka mendirikan perusahaan induk dan family office di Singapura dan mendaftarkan grup terbesar mereka di Bursa Singapura. Mengapa? Transfer pricing," ungkapnya.
"Mereka menjual komoditas mentah dari Indonesia ke perusahaan perdagangan mereka sendiri di Singapura untuk mengalihkan keuntungan ke luar negeri, merancangnya agar efisien pajak, membayar pajak penghasilan seminimal mungkin di Indonesia, sementara memarkir kekayaan mereka di Singapura."
Lebih lanjut, Lutfi menantang Singapura untuk membuktikan komitmen penegakan hukum mereka yang selama ini diagung-agungkan. Ia mendesak agar Singapura berhenti bersandiwara di hadapan publik.
"Jangan menulis surat. Jangan mengirimkan peringatan. Geledah kantor mereka berdasarkan hukum Singapura," ucapnya.
Lutfi tidak segan-segan mempertanyakan keadilan hukum di Singapura, yang menurutnya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ia secara khusus menantang Presiden Singapura, Perdana Menteri Singapura, serta Menteri Senior Shanmugam yang dikenal sebagai arsitek penegakan hukum Singapura.
"Di manakah keadilan? Apakah keadilan di Singapura diperlakukan berbeda tergantung pada rekening bank Anda?" pungkasnya
(tps/tps)
