REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA— Kedekatan geografis Indonesia dan Australia perlu terus diikuti dengan penguatan hubungan antarmasyarakat.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengatakan jembatan diplomasi yang paling kokoh tidak hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi juga melalui hubungan antarlembaga dan interaksi langsung masyarakat kedua negara.
Baca Juga
Nikmat Kedua Kaki, Apa Rahasianya dalam Alquran dan Hadis? Ini Jawaban Studi Ilmiah
Pernahkah Anda Renungkan Akhir Ayat Alquran Ditutup dengan Irama yang Sama? Ini Rahasianya
Ini Rahasia di Balik Warna-warni Alam dari Tumbuhan, Bebatuan, hingga Gunung Menurut Alquran
Wakil Ketua MPR RI menyoroti perjalanan hubungan Indonesia–Australia yang terus berkembang melalui berbagai periode kepemimpinan.
Dari masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Prabowo Subianto, hubungan kedua negara terus diarahkan pada penguatan kemitraan yang lebih matang dan komprehensif.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Sby juga menyinggung hubungan Indonesia dan Australia pada masa Perdana Menteri John Howard hingga pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese.
Berbagai dinamika yang pernah mewarnai hubungan kedua negara, menurutnya, menjadi bagian dari proses membangun komunikasi dan kerja sama yang semakin kuat.
Dalam konteks tersebut, Ibas menekankan pentingnya diplomasi parlemen sebagai instrumen yang melengkapi diplomasi resmi pemerintah.
“Institusi kita mungkin memiliki struktur dan mekanisme yang berbeda, tetapi kita memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu mewakili rakyat, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata dia saat melakukan pertemuan dengan Presiden Senat Australia, Senator the Hon Sue Lines, di Parliament House, Canberra, Australia beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Ibas didampingi anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat serta Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Australia, Lintang Paramitasari, bersama jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Australia melalui diplomasi parlemen, dialog antarlembaga legislatif, serta pengembangan kerja sama di bidang demokrasi, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan keamanan.
Ibas menjelaskan bahwa kepentingan nasional Indonesia mencakup perlindungan rakyat dan persatuan nasional, peningkatan kesejahteraan, kemajuan pendidikan, serta kontribusi bagi perdamaian dunia.
Karena itu, hubungan dengan Australia perlu terus dikembangkan melalui dialog yang konstruktif dan kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua bangsa.
Dalam pertemuan tersebut, Waka MPR RI menyampaikan lima prioritas yang dapat menjadi landasan penguatan kerja sama bilateral melalui diplomasi parlemen.
Pertama, memperkuat pertukaran parlemen dan kelembagaan demokrasi.
Ibas mendorong peningkatan kunjungan antarlembaga legislatif, dialog antarkomisi, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik demokrasi dan tata kelola kelembagaan.
Kunjungan delegasi Indonesia ke Canberra diharapkan dapat menjadi bagian dari komunikasi berkelanjutan yang membuka peluang bagi kunjungan balasan parlemen Australia ke Indonesia.
Kedua, mendorong kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI menekankan pentingnya mengoptimalkan implementasi Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), yang mulai berlaku pada 5 Juli 2020.
Kerja sama tersebut diharapkan terus memberikan ruang bagi peningkatan perdagangan dan investasi, penyelarasan regulasi yang relevan, serta terbukanya kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara.
