JAKARTA, KOMPAS.TV - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 106,3 juta orang per 13 Oktober 2026, atau 81,84 persen dari target 130 juta penduduk sepanjang tahun ini. Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program ini menyasar anak-anak hingga lanjut usia.
Pemerintah mendukung pelaksanaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan biaya penanganan setelah pemeriksaan mengikuti ketentuan yang membedakan layanan gratis pada 15 hari pertama dan pembiayaan lanjutan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Cakupan pemeriksaan yang besar tidak hanya menyisakan pertanyaan tentang siapa yang sudah terjangkau, tetapi juga tentang kelanjutan layanan bagi orang yang hasil pemeriksaannya menunjukkan masalah kesehatan.
Pemerintah menyatakan fokus CKG pada 2026 tidak berhenti pada skrining, tetapi juga mencakup pencegahan dan penanganan.
"Target kita di 2026 bukan hanya melakukan cek kesehatan, tetapi memastikan masyarakat benar-benar sehat. Bukan hanya pemeriksaannya yang gratis, pencegahan dan penanganannya juga gratis," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pada Januari 2026.
Baca Juga: Asap Karhutla Menjauh dari Jakarta, Pemprov DKI Tetap Siagakan 367 Fasilitas Kesehatan
Siapa yang Mendapat Layanan?Berdasarkan data pemerintah per 13 Oktober 2026, sasaran CKG mencakup empat kelompok usia:
- Anak-anak: 9 juta orang.
- Usia sekolah: 27,2 juta orang.
- Usia dewasa: 57,2 juta orang.
- Lanjut usia: 12,8 juta orang.
Dari kelompok tersebut, usia dewasa menjadi kelompok dengan jumlah sasaran terbesar, disusul usia sekolah dan lansia.
Rincian tiap kelompok jika dijumlahkan mencapai sekitar 106,2 juta orang, atau sedikit berbeda dari total cakupan 106,3 juta orang yang diumumkan pemerintah.
Pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok yang dilayani. Dalam pelaksanaan CKG di sekolah, misalnya, pemeriksaan meliputi tekanan darah, gula darah, penglihatan, pendengaran, hingga konsultasi kesehatan jiwa.
Skrining anemia juga diberikan kepada siswi kelas IX, sedangkan siswa kelas VII mendapat tes kebugaran. Siswi kelas VII turut memperoleh Tablet Tambah Darah.
Untuk skrining tuberkulosis (TB), pemeriksaan awal dilakukan melalui kuesioner. Jika ditemukan indikasi atau peserta merupakan kontak erat maupun kontak serumah dengan pasien, proses dilanjutkan dengan penelusuran kontak.
Pada 2026, pemerintah juga menekankan agar hasil pemeriksaan ditindaklanjuti. Masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan dijanjikan pengobatan gratis selama 15 hari pertama.
Setelah periode tersebut, penanganan dilanjutkan melalui skema JKN bagi peserta BPJS Kesehatan yang aktif. Warga yang belum terdaftar atau kepesertaannya tidak aktif diarahkan untuk mengaktifkan kepesertaan.
Dengan demikian, cakupan pemeriksaan dan akses pengobatan lanjutan merupakan dua hal berbeda.
Pemeriksaan gratis dapat menemukan risiko kesehatan, tetapi pembiayaan setelah 15 hari pertama bergantung pada skema jaminan kesehatan yang berlaku.
Baca Juga: FULL! Presiden Prabowo Panggil Menkeu dan Menkes Bahas Pelayanan BPJS di Istana, Ini Arahannya
Siapa yang Menanggung Biaya?APBN menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendukung pelaksanaan CKG dan agenda kesehatan lainnya.
Dalam paparan mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kementerian Keuangan menyebut perluasan CKG sebagai program yang didukung belanja negara. Namun, angka anggaran khusus CKG maupun biaya rata-rata pemeriksaan per orang tidak dirinci dalam data tersebut.
Untuk penanganan lanjutan melalui JKN, BPJS Kesehatan menjadi bagian penting dari pembiayaan layanan medis.
Pemerintah juga menyetujui tambahan dana Rp20 triliun bagi BPJS Kesehatan pada 2026 untuk memperkuat keuangan program JKN dan menjaga pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan bahwa iuran yang terkumpul hingga saat itu mencapai Rp118 triliun, sedangkan manfaat pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan mencapai Rp132 triliun.
Selisih tersebut menjadi salah satu alasan perlunya penguatan keuangan BPJS Kesehatan.
"Tambahannya itu sekarang Rp20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, ya 2 hari lagi dan juga bulan November," ujar Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Senin (28/9).
Tambahan Rp20 triliun itu merupakan dukungan terhadap keuangan BPJS Kesehatan secara umum, bukan anggaran yang secara khusus disebut untuk membiayai CKG.
Karena itu, angka tersebut tidak bisa diperlakukan sebagai total biaya program pemeriksaan gratis.
Skala JKN sendiri telah mencapai sekitar 284,5 juta peserta berdasarkan laporan hingga 31 Agustus 2026.
Meski jumlah kepesertaan besar, tingkat peserta aktif tercatat 80,6 persen dalam laporan pemerintah pada akhir September.
Status aktif menjadi penting karena penanganan setelah masa pengobatan gratis 15 hari pertama diarahkan melalui JKN bagi peserta yang aktif.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Danang Suryo Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- dua tahun prabowo-gibran
- Cek Kesehatan Gratis
- Prabowo-Gibran
- APBN 2026
- BPJS Kesehatan
- Jaminan Kesehatan Nasional
