DENPASAR, KOMPAS — Pemerintah menyatakan pentingnya Indonesia menentukan sendiri arah dan kecepatan pengembangan teknologi akal imitasi (AI) berdasarkan kapasitas dan kebutuhan nasional. Langkah ini bertujuan agar AI tidak mengabaikan kesiapan sumber daya manusia, keberlanjutan energi dalam negeri, dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan hal tersebut saat membuka Bali Tech Week 2026 di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).
Bali Tech Week 2026 adalah pekan teknologi nasional Indonesia yang menjadi payung bagi 13 program acara di ekosistem industri digital yang mana Bali Tech Week Conference sebagai konferensi utama. Bali Tech Week 2026 berlangsung 19 -23 Oktober 2026, diikuti oleh lebih kurang 4.000 peserta dari 32 negara dan 200 pembicara/moderator.
Menurut dia, saat ini, di dunia sedang terjadi debat mengenai bagaimana menentukan kecepatan untuk pengembangan AI. Di Amerika Serikat (AS), Presiden Donald Trump mendorong perusahaan-perusahaan teknologi untuk mempercepat inovasi-inovasi yang terkait dengan AI. Akan tetapi, di sisi lain sejumlah perusahaan teknologi AI merasa bahwa kecepatan inovasi AI saat ini terlalu cepat.
“Kecepatan (tata kelola dan inovasi AI) kita tidak boleh ditentukan oleh negara lain ataupun perusahaan teknologi, tetapi kita tentukan sendiri secara berdaulat, dan kita tentukan ramai-ramai. Kalau nanti ada masukan dari Bali Tech Week 2026, maka hasilnya akan menjadi masukan bagi pemerintah yang berharga,” ujar dia.
Kecepatan tata kelola dan inovasi AI perlu mengukur kapasitas Indonesia yang ada saat ini, baik itu dari aspek kesiapan sumber daya manusia maupun sumber daya alam, termasuk energi. Maka, inovasi AI tumbuh, bersamaan dengan perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Dari sisi Kemkomdigi, Meutya melanjutkan, mengusulkan pembangunan AI factory atau pusat data AI tidak boleh dilakukan lagi secara terpisah sektor per sektor kementerian/lembaga, melainkan dalam sebuah koordinasi yang kuat. Misalnya, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Transisi Energi dan Inovasi.
“Sebab, pembangunan pusat data yang mendukung inovasi AI tidak bisa dilepaskan dari isu energi. Kondisi ini juga berlangsung di negara-negara lain di dunia,” ucapnya.
Pertumbuhan industri digital jangka panjang membutuhkan kepercayaan masyarakat dan kepastian regulasi bagi pelaku usaha di sektor industri itu. Masyarakat memerlukan rasa aman, ketika menggunakan berbagai layanan digital termasuk AI. Sementara perusahaan teknologi memerlukan kepastian dan kejelasan regulasi mengenai tanggung jawab mereka.
Kemkomdigi juga berencana membuka ruang diskusi mengenai pemberian insentif bagi pelaku usaha. Insentif pemerintah memiliki peran penting dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia.
Masih dalam pidato sambutannya, Meutya menyebut Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan regulasi yang jelas dan dapat diprediksi untuk memberikan kepastian bagi investor dan perusahaan teknologi. Meutya menegaskan, Kemkomdigi bakal melibatkan pelaku industri melalui berbagai konsultasi sebelum menerbitkan kebijakan sehingga regulasi tidak dikeluarkan secara mendadak.
Indonesia saat ini sedang memfinalisasi Peraturan Presiden (Perpres) mengenai etika AI. Perpres ini diharapkan bisa memberikan panduan etika bagi perusahaan yang bakal berinvestasi AI di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia juga sedang memfinalisasi Perpres Peta Jalan AI yang diharapkan bakal menjadi arah pembangunan AI yang jelas di 10 sektor industri, seperti kesehatan, pendidikan, dan reformasi birokrasi.
Menyambung pernyataan Meutya soal pusat data, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, saat ikut membuka Bali Tech Week 2026, mengatakan, pengembangan infrastruktur fasilitas pusat data membutuhkan pasokan energi dan air yang besar. Beberapa negara bahkan mulai memberlakukan moratorium pembangunan pusat data baru akibat keterbatasan energi dan air.
Di Indonesia, dari hasil berbincang dengan PLN, Bahlil menyebutkan, proyeksi kebutuhan listrik khusus infrastruktur pusat data di Indonesia diperkirakan mencapai 20 gigawatt (20.000 megawatt). Ini setara 20 persen dari total kapasitas terpasang nasional saat ini.
Pada jangka panjang, menurut dia, pembangunan infrastruktur fasilitas pusat data di Indonesia akan ditopang oleh pasokan energi bersih. Langkah ini di antaranya bakal nyambung dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GWp serta penambahan porsi energi baru dan terbarukan sebesar 70 persen dalam RPUTL 2025–2034.
Mengingat biaya energi baru dan terbarukan masih lebih mahal dibanding energi fosil, pemerintah juga mendorong penerapan teknologi clean coal dan penyimpanan karbon. Pemerintah Indonesia juga berencana menyinkronkan data lokasi pembangunan pusat data bersama PLN agar ketersediaan pasokan listrik terjamin.
“Investasi pusat data di Indonesia wajib berkolaborasi dengan pelaku industri lokal,” ujar dia.
Pengembangan hub infrastruktur fasilitas pusat data baru, Bahlil melanjutkan bakal didorong ke kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (Kepulauan Riau), bukan terus-menerus di Jabodetabek dan sekitarnya. Menurut dia, lokasi tiga wilayah itu strategis, untuk mengimbangi persaingan dengan negara ASEAN lainnya.
ISEAS - Yusof Ishak Institute dalam laporan riset terbarunya berjudul AI, Political Communication and Informational Disorder in Southeast Asia (Oktober 2026) mengatakan, tata kelola AI di negara-negara Asia Tenggara telah berkembang melalui berbagai bentuk regulasi, rancangan undang-undang, aturan pemilihan umum, standar teknis, pedoman sukarela, serta pembentukan lembaga-lembaga baru. Namun, langkah-langkah ini masih terfragmentasi dan belum terintegrasi dengan baik.
Sejak beberapa minggu terakhir, di Indonesia ramai diberitakan soal polemik krisis air yang dikaitkan dengan maraknya pembangunan fasilitas pusat data di Batam (Kepulauan Riau).
Selain itu, di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat juga ramai polemik penghentian sementara pembangunan megaproyek pusat data AI Campus 2 (CGK4) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Megaproyek ini milik BDx Data Center. Alasan penghentian yaitu dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung diduga belum selesai.
Mode pembelajaran besar sendiri
Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Nanang Hendarno, di sela-sela menghadiri Bali Tech Week 2026, berpendapat, tantangan yang lebih besar bagi Indonesia sekarang adalah bagaimana teknologi dapat memperkuat daya saing industri, membuka peluang ekonomi baru, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. TelkomGroup menyinergikan kapabilitas infrastruktur digital yang mencakup pengembangan jaringan serat optik, infrastruktur satelit, pusat data, interkoneksi antarpusat data, menara telekomunikasi, jaringan base transceiver station (BTS), serta internet gateway.
Di era AI, Nanang mengatakan, perusahaan juga ikut mengembangkan aneka solusi AI untuk segmen konsumer dan industri. Dalam Bali Tech Week 2026, Telkomsel selaku anak usaha Telkom menampilkan sembilan solusi berbasis AI, di antaranya Adelia sebagai mesin pencari dan asisten digital, serta AUREL yang membantu pengguna mengakses informasi dan ringkasan bisnis melalui interaksi percakapan.
CEO GoTo Grup Hans Patuwo, di acara yang sama, mengatakan, di era AI ini, perusahaan fokus membina talenta lokal terbaik dari perguruan tinggi dalam negeri yang dikolaborasikan bersama sejumlah talenta perusahaan dari luar negeri. Selain itu, sebagai bentuk kontribusi ke Indonesia, GoTo Grup meluncurkan model pembelajaran besar (large language model/LLM) dengan 27 miliar parameter yang dikembangkan secara khusus untuk memahami bahasa Indonesia serta sejumlah bahasa daerah, seperti Jawa, Sunda, Bali, dan Batak. LLM ini dikembangkan oleh teknisi dan saintis data AI lokal menggunakan basis open-source yang dilatih khusus dengan data Indonesia.
