Pemilu 2024 baru saja usai, tetapi Partai Golkar sudah menatap kontestasi lima tahun berikutnya. Pada akhir 2024, persisnya, Golkar menyatakan akan kembali mendukung Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2029. Sikap ini, memang, dapat dibaca sebagai upaya menjaga peran dan pengaruh partai dalam pemerintahan. Namun, keputusan tersebut tetap menyisakan pertanyaan. Akankah Golkar yang hari ini berusia 62 tahun, kembali absen menghadirkan kadernya dalam kontestasi kepemimpinan nasional?
Padahal, jika berkaca pada sejarah Golkar, partai ini berpengalaman panjang dalam mengelola kekuasaan. Pada masa Orde Baru, Golkar menjadi kekuatan politik dominan dan menopang pemerintahan Presiden kedua Soeharto. Setelah Reformasi, Golkar juga mampu bertahan di tengah perubahan sistem politik, persaingan multipartai, dan pergantian kepemimpinan nasional.
Sayangnya, kemampuan bertahan sebagai partai besar tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan melahirkan calon presiden (capres) yang kompetitif.
Dalam perjalanan setelah Reformasi, Golkar pernah memiliki kader yang maju sebagai capres. Misalnya, Wiranto menjadi capres dari Golkar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, dan Jusuf Kalla maju pada Pilpres 2009. Akan tetapi, keduanya tidak berhasil menjadi presiden. Setelah itu, upaya Golkar untuk kembali mengusung kader sendiri sebagai capres seolah menemui tembok politik.
Aburizal Bakrie, yang ditetapkan sebagai capres melalui mekanisme internal menjelang Pilpres 2014, pada akhirnya tidak masuk dalam kontestasi. Sementara itu, menjelang Pilpres 2024, Airlangga Hartarto yang ketika itu menjabat Ketua Umum Golkar juga tak melanjutkan pencalonannya sebagai presiden maupun wakil presiden. Golkar justru mendukung Prabowo dan Gibran Rakabuming sebagai capres-cawapres.
Dalam sejumlah kontestasi terakhir, partai ini justru memilih bergabung dengan kekuatan politik lain dan mendukung figur dari luar partainya, alih-alih berjuang memajukan kadernya sendiri.
Ketua Program Doktor Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Djayadi Hanan, melihat, kelemahan Golkar untuk bersaing dengan tokoh nasional lainnya karena sampai sekarang memang tidak punya figur yang kuat. Figur itu bukan hanya mengakar di internal, tetapi juga diterima lintas partai dan lintas kelompok.
“Sampai sekarang enggak punya. Jadi, Golkar dalam dua tahun ke depan harus memikirkan strategi mencari figur yang kuat dan masih mungkin punya hubungan kuat dengan Golkar,” ujar Djayadi saat dihubungi Kompas, akhir pekan ini.
Tokoh-tokoh yang ada di Golkar saat ini, seperti Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, kemudian Bambang Soesatyo dan Airlangga, dilihatnya, hanya kuat di internal. Namun, ketika dibandingkan dengan tokoh seperti Prabowo, mereka belum cukup kuat untuk bersaing.
Golkar juga dinilainya terlalu sibuk dengan persaingan di internal. Setiap kongres selalu ada pihak yang tersingkir atau pergi. Sebenarnya, situasi itu tidak selalu buruk. Faksionalisasi di dalam partai merupakan hal yang wajar. Namun, ketika faksi-faksi internal itu kalah, mereka biasanya keluar atau perannya dikurangi secara drastis oleh pihak yang menang. Akibatnya, tidak terbuka ruang untuk melahirkan tokoh besar.
Di sisi lain, Golkar dinilainya terlalu membiarkan dirinya mudah diintervensi oleh kekuasaan. Misalnya, ketika faksi-faksi tertentu yang bertarung di Golkar melemah, mereka justru mencari dukungan penguasa. Akibatnya, dalam pelembagaan partai, Golkar tak memiliki decisional autonomy atau otonomi dalam pengambilan keputusan terhadap aktor-aktor kuat di luar partai, dalam hal ini penguasa.
Padahal, Golkar seharusnya bisa mulai mengubah karakter dasarnya dan tidak terus-menerus mendefinisikan diri sebagai partai yang berada di pihak penguasa. Golkar memiliki modal elektoral yang kuat jika memilih menjadi oposisi. Dalam Pemilu 2024, partai ini meraih sekitar 15,29 persen suara sah nasional untuk DPR dan memperoleh 102 kursi. Hasil itu menempatkan Golkar sebagai salah satu partai dengan perolehan kursi terbesar di DPR.
Selain itu, Golkar memiliki jaringan kuat di masyarakat. Aktivitas keagamaan yang dibina Golkar, organisasi sayap, hingga organisasi sosial yang terafiliasi dengan partai menjadi jembatan bagi Golkar untuk menjangkau masyarakat.
Jika Golkar berani mencalonkan kadernya sendiri dalam pilpres, mungkin pada pencalonan pertama kader itu akan kalah. Namun, masih ada kesempatan pada pilpres berikutnya. Apalagi, pilpres bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga soal kaderisasi.
“Dia harus jadi partai yang normal. Apa itu? Pertama, mencalonkan kadernya sendiri. Kedua, partai yang bisa di kekuasaan, tetapi siap juga di oposisi. Jadi, harus konsekuen dengan pilihannya. Kalau memilih bertarung di kubu tertentu lalu kalah, ya oposisi. Sebaliknya, kalau menang, ya oke, memang dia bagian dari pemerintah,” tegas Djayadi, yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia.
Djayadi pun mengingatkan bahwa pilihan untuk terus berada di pemerintahan menyimpan risiko bagi masa depan Golkar. Ia menilai, tanpa keberanian mengusung kader sendiri dan menerima kemungkinan berada di luar pemerintahan, Golkar akan sulit berkembang menjadi kekuatan politik yang mandiri.
“Golkar akan begini-begini saja, enggak akan bisa besar. Kader Golkar tidak akan bisa bertarung lintas kelompok, hanya bertarung di internal saja. Golkar akan terus menjadi partai yang hanya menjadi penyokong calon lain, padahal dia partai pemenang pemilu kedua. Saya kira itu harus dimulai dari keberanian Golkar,” kata Djayadi.
Namun, menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, kecenderungan Golkar untuk berada di pemerintahan tidak terlepas dari karakter dasar partai yang sejak awal berorientasi pada pembangunan.
Golkar, kata Doli, lahir dengan paham developmentalism atau pembangunan. Hal itu tercermin dalam doktrin kekaryaan yang menjadi bagian dari identitas partai. Dengan karakter tersebut, Golkar merasa lebih leluasa mengimplementasikan nilai, doktrin, dan ideologinya ketika berada di lingkungan pemerintahan.
“Kalau dalam konsep pembangunan itu akan selalu compatible dengan pemerintahan. Makanya Golkar itu memang secara DNA, genealogi, akan bisa berkembang dalam mengimplementasikan nilai, doktrin, ideologinya, apalagi ideologinya Pancasila, kalau berada di lingkungan pemerintah,” ujar Doli.
Kecenderungan itu tidak hanya terbentuk dari pemahaman internal partai, tetapi juga dari situasi politik nasional. Setiap pemerintahan yang terbentuk cenderung mengajak Golkar masuk ke dalam pemerintahan. Pengalaman panjang dalam mengelola kekuasaan dan besarnya kekuatan Golkar di parlemen membuat partai ini memiliki peran dalam menjalankan agenda pembangunan.
Doli mencontohkan upaya Golkar menjadi oposisi pada masa kepemimpinan Akbar Tanjung setelah Pemilu 1999. Ketika itu, Golkar berada dalam Koalisi Kebangsaan yang berhadapan dengan Koalisi Kerakyatan. Namun, pada akhirnya, Golkar kembali masuk ke pemerintahan setelah Jusuf Kalla yang berasal dari Golkar menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono.
“Jadi, secara DNA atau genealogi, memang situasinya akan bisa lebih optimal dalam mengimplementasikan nilai, ideologi, dan sebagainya. Doktrinnya karena kekaryaan, pembangunan, pembaruan,” kata Doli.
Selain karakter dasar partai, Doli melanjutkan, kekuatan Golkar selama ini ditopang oleh kemampuan mengelola persaingan internal. Golkar merupakan partai yang dinamis dengan faksi-faksi yang muncul dalam setiap periode kepemimpinan. Persaingan itu, menurut dia, justru menjadi bagian dari proses pembentukan kepemimpinan di dalam partai.
Doli berpandangan, kemampuan mengelola faksi-faksi tersebut menjadi salah satu alasan Golkar mampu bertahan melewati berbagai perubahan politik, termasuk peralihan dari Orde Baru ke Reformasi. Ketika itu, Golkar menghadapi tekanan untuk dibubarkan karena dianggap sebagai bagian dari rezim Soeharto. Namun, partai ini mampu bertahan karena memiliki infrastruktur organisasi dan basis dukungan yang telah terbentuk hingga ke masyarakat.
Meski demikian, ia mengakui, Golkar pernah menghadapi krisis serius ketika persaingan antarfaksi tidak lagi dapat dikelola secara seimbang. Situasi itu terutama terjadi pada 2014-2017, ketika muncul perselisihan antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang sempat memunculkan dualisme kepemimpinan.
Menurutnya, persoalan muncul ketika satu faksi berusaha menjadi kekuatan tunggal di partai. Faksi lain yang merasa terdesak kemudian mencari dukungan dari luar, termasuk dari pemerintah. Sejak saat itu, intervensi pihak luar dalam urusan internal Golkar semakin terlihat.
Doli menyebut, upaya rekonsiliasi dan munculnya generasi baru menjadi salah satu jalan untuk mengatasi persoalan tersebut. Proses kaderisasi yang berjalan selama ini, menurut dia, juga ikut membentuk kader-kader yang mampu mengelola perbedaan dan menjaga keutuhan partai.
“Pada akhirnya, begitu kami mengatakan ini untuk kepentingan partai, maka semuanya menyatu,” kata Doli.
Persoalan kaderisasi itu pula yang menjadi salah satu alasan Doli tidak melihat pencalonan presiden sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan Golkar. Baginya, yang lebih penting adalah memastikan partai tetap terlibat dalam pemerintahan sehingga bisa menjalankan nilai, doktrin, dan agenda pembangunannya.
“Pilpres itu bicara tentang pemerintahan. Jadi, yang ada di dalam benak Partai Golkar adalah bagaimana Golkar ikut di dalam pemerintahan. Mau siapa pun yang memimpin pemerintahannya, kami tidak masalah,” ujar Doli.
Serial Artikel
Elektabilitas Golkar di Atas Pergeseran Loyalitas (4)
Era kekuasaan boleh berganti, tetapi keterpilihan Partai Golkar relatif stabil dan selalu mewarnai pemerintahan. Bagaimana Golkar tetap menarik di mata pemilih?
Dengan pandangan itu, Golkar tidak secara khusus menyiapkan kader untuk menjadi capres pada pemilu berikutnya. Doli mengatakan, pencalonan kader akan mengikuti perkembangan situasi politik. Jika ada kader Golkar yang mendapat kesempatan untuk maju, partai siap mendukung. Namun, jika situasinya tidak memungkinkan, Golkar tetap merasa bisa berkontribusi melalui pemerintahan yang dipimpin tokoh lain.
“Yang penting Golkar itu punya peran dan kontribusi terhadap jalannya pemerintahan,” kata Doli.
Ia juga menolak anggapan bahwa Golkar harus merekrut tokoh dari luar partai hanya untuk memenuhi kebutuhan capres. Menurut dia, pencalonan presiden seharusnya tidak sekadar mengejar kekuasaan simbolik atau kepentingan individu, tetapi juga mempertimbangkan proses kaderisasi dan kontribusi partai bagi negara.
“Orientasi kami bukan hanya orientasi kekuasaan simbolik, apalagi individualistik. Orientasi kekuasaan kami adalah apa yang bisa kami sumbangsihkan, kontribusikan dengan apa yang dimiliki oleh partai buat bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.
Meski memilih berada di pemerintahan, Doli menegaskan, Golkar tetap memandang penting fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Dalam sistem presidensial, fungsi check and balances dijalankan melalui kewenangan DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, posisi Golkar yang berada dalam pemerintahan tidak berarti partai harus kehilangan sikap kritis di parlemen.
“Sekalipun kami selalu berada dalam pemerintahan, DPR-nya itu tidak boleh tidak kritis. Itu untuk memenuhi fungsi check and balances dalam sistem pemerintahan presidensial,” kata Doli.
Hari ini, di usianya yang ke-62, Golkar dihadapkan pada pilihan, terus menjaga pengaruh di lingkar kekuasaan atau membangun kemandirian politik dengan menyiapkan kader yang mampu bersaing dalam kepemimpinan nasional. Sebab, kebesaran partai tak cukup diukur dari kedekatannya dengan kekuasaan, tetapi juga dari keberanian mengusung pemimpin sendiri.
