Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin menjadikan Jakarta kota sinema yang mampu bersaing di pasar internasional.
Menurut dia, Jakarta tidak cukup hanya menjadi pusat aktivitas perfilman nasional, tetapi juga harus bisa menghasilkan film yang diperhitungkan di tingkat global.
Pramono menyebut hampir 80 persen aktivitas perfilman nasional berlangsung di Jakarta. Karena itu, ia yakin kota ini bisa menjadi pusat perfilman, bahkan di tingkat ASEAN.
"Jakarta ini sebenarnya bisa menjadi pusat perfilman nasional, bahkan di ASEAN," kata Pramono saat membuka Jakarta Film Summit 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (20/10).
Ia menilai Jakarta punya modal kuat untuk mengembangkan industri perfilman, mulai dari infrastruktur hingga fasilitas pendukung.
“Kita harus yakin dan kita akui bahwa Jakarta sebagai kota sinema dibandingkan dengan daerah-daerah lain, infrastrukturnya paling lengkap. Walaupun kita sendiri merasa bahwa masih banyak kekurangannya," ujarnya.
Meski begitu, Pramono berharap Jakarta tidak berpuas diri di kandang sendiri.
Penguatan industri perfilman, lanjut Pramono, juga dapat memperkokoh posisi Jakarta sebagai tuan rumah berbagai acara internasional.
Untuk itu, Pemprov DKI berkomitmen memperkuat ekosistem perfilman agar mampu menarik talenta, investasi, dan fasilitas produksi, serta membangun jejaring internasional. Upaya ini akan dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur Rano Karno.
"Sehingga dengan demikian dalam koordinasi yang akan dikoordinasikan oleh Bapak Wagub, saya menaruh harapan mudah-mudahan Jakarta menjadi Kota Sinema dan Jakarta bisa bertarung di dunia internasional dalam hal sinema ini segera terwujudkan," harap Pramono.
Bentuk Jakarta Film Commission
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menerangkan Pemprov DKI telah membentuk Jakarta Film Commission sebagai salah satu langkah pengembangan industri perfilman. Program awalnya adalah Filming in Jakarta, yang berfokus pada pengurusan perizinan syuting.
“Program pertama Jakarta Film Commission adalah Filming in Jakarta, artinya mengurus perizinan syuting di Jakarta," kata Rano.
Lembaga ini juga berpeluang menjalin kerja sama dengan pihak internasional. Rano menyebut Pemprov DKI dijadwalkan bekerja sama dengan Netflix dan Turki melalui rangkaian Jakarta Film Summit 2026.
Di sisi lain, Rano menilai besarnya pasar film Indonesia menjadi modal penting bagi pengembangan industri ini.
“Alhamdulillah sampai bulan ini jumlah penonton film di Indonesia sudah mencapai hampir 70 juta orang," ungkapnya.
Sepanjang 2025, jumlah penonton film di Indonesia mencapai hampir 122 juta orang, dan sekitar 85 juta di antaranya menonton film Indonesia.
Menurut Rano, potensi tersebut perlu diikuti dengan pengukuran kontribusi ekonomi industri kreatif secara lebih menyeluruh.
"Ternyata yang namanya ekonomi kreatif ini ada 21 subsektor yang mungkin secara terhitung tidak pernah dilakukan. Nah, ini momennya," ucapnya.
Karena itu, Pemprov DKI berencana menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur dampak ekonomi subsektor ekonomi kreatif, termasuk perfilman.
Melalui penguatan ekosistem dan kemudahan perizinan, Pemprov DKI berharap Jakarta tidak hanya menjadi lokasi produksi film, tetapi juga kota sinema yang menarik investasi dan membawa karya perfilman Indonesia ke pasar internasional.
“Saya sungguh berharap bahwa DKI Jakarta mulai memperkuat ekosistem perfilmannya sehingga mampu untuk menghadirkan talenta, investasi, fasilitas, produksi, networking jejaring internasional," tandas Pramono Anung.
