SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah mengklaim ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional masih aman dengan ketahanan 16-21 hari ke depan. Namun, antrean panjang pembelian BBM justru terjadi di sejumlah daerah, seperti Bali, Kalimantan, hingga Jawa Timur.
Pakar Manajemen Rantai Pasok dan Logistik Universitas Kristen Petra I Gede Agus Widyadana menilai, antrean pembelian BBM di tengah stok nasional yang mencukupi menunjukkan masih adanya persoalan pada keandalan dan kelincahan rantai distribusi regional. Kondisi itu dapat memicu keterlambatan pasokan di tingkat lokal, seperti yang terjadi di Bali, Kalimantan, dan Jawa Timur.
Menurut dia, BBM mengalir dari kilang menuju depot, kemudian didistribusikan ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebelum akhirnya dibeli masyarakat. Ketika stok di depot menipis dan pengiriman terlambat, kelangkaan BBM di sejumlah daerah sulit dihindari.
”Sebagai industri yang diperlukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, jaminan ketersediaan BBM di masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama dibandingkan dengan efisiensi operasional,” ujar Gede, yang juga Ketua Program Global Logistics and Supply Chain (GLSC) UK Petra, Selasa (20/10/2026).
Ia menambahkan, apabila penentuan persediaan minimum masih dihitung secara statis dan tidak adaptif terhadap variasi waktu tunggu pengiriman (lead time) maupun perubahan permintaan konsumen, risiko kekosongan stok (stockout) akan meningkat. Kondisi itu kemudian dapat memicu pembelian berlebihan atau panic buying di masyarakat.
Menurut Gede, rantai pasok yang tangkas atau agile supply chain menjadi keharusan dalam menghadapi perubahan cepat yang terjadi secara nasional maupun global. Perubahan pola konsumsi masyarakat dari bensin nonsubsidi ke bensin bersubsidi, misalnya, akan langsung memengaruhi permintaan pada kedua jenis BBM tersebut.
Jika perpindahan konsumsi itu tidak diantisipasi, kekurangan persediaan di depot sangat mungkin terjadi. Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan konsumsi Pertalite melonjak 12,92 persen pada Juli 2026 setelah kenaikan harga Pertamax.
”Ini baru data secara umum. Belum lagi variasi permintaan yang berbeda-beda di setiap daerah akan memberikan dampak bullwhip effect atau efek cambuk yang perlu diantisipasi,” ujar Gede.
Rantai pasok yang tangkas menjadi keharusan dalam menghadapi perubahan cepat yang terjadi secara nasional maupun global,
Efek cambuk merupakan fenomena dalam manajemen rantai pasok ketika perubahan kecil pada permintaan konsumen di tingkat ritel memicu fluktuasi pesanan yang semakin besar dan tidak stabil ketika bergerak ke hulu.
Untuk mencegah terulangnya gangguan serupa, Gede menilai pemerintah, terutama Pertamina, perlu melakukan integrasi teknologi dan pembaruan tata kelola energi nasional.
Setidaknya ada tiga langkah yang perlu dilakukan. Pertama, menerapkan sistem kendali logistik energi yang terintegrasi dengan memanfaatkan Internet of Things (IoT) dan dasbor pemantauan persediaan secara real time dari hulu hingga SPBU.
Kedua, mengevaluasi kapasitas terminal serta mengatur armada transportasi secara lebih fleksibel. Ketiga, menyusun tata kelola dan protokol darurat yang memungkinkan koordinasi lintas lembaga dilakukan secara cepat dan akuntabel.
Menurut Gede, hambatan respons krisis sering kali bukan terletak pada teknologi, melainkan pada fleksibilitas aturan. ”Prinsip kehati-hatian atau good corporate governance tentu sangat penting, tetapi peraturan perlu memberikan ruang bagi pengambil keputusan untuk bertindak agile saat terjadi dinamika di lapangan,” kata Gede.
Gede menambahkan, gangguan distribusi BBM di sejumlah wilayah saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki cara mengelola ketahanan energi nasional.
Indonesia, menurut dia, membutuhkan komando rantai pasok energi lintas lembaga yang adaptif sehingga mampu mengantisipasi gangguan, mengalihkan pasokan, serta mengambil keputusan dalam hitungan jam tanpa menunggu persoalan membesar.
Alasannya, ketahanan energi tidak hanya diukur dari angka stok yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan mengolah data menjadi informasi akurat untuk pengambilan keputusan yang cepat demi menjaga pelayanan kepada masyarakat.
Antrean di Bali muncul sejak pekan lalu akibat kendala bongkar muat kapal tanker, gelombang tinggi, dan lonjakan pembelian. Akibat kelangkaan BBM, terutama Pertalite, warga terpaksa beralih membeli Pertamax.
Namun, Pertamax kemudian ikut sulit diperoleh sehingga sebagian warga hanya dapat membeli Pertamax Turbo yang harganya mencapai Rp 19.600 per liter, hampir dua kali lipat harga Pertalite sebesar Rp 10.000 per liter.
Aktivitas masyarakat dan perekonomian pun terganggu. Sejumlah siswa terpaksa belajar secara daring. Pengemudi ojek dan taksi daring juga kesulitan menjalankan pekerjaannya karena kekurangan BBM (Kompas.id, 13 Oktober 2026).
Pertamina Patra Niaga kemudian menambah pasokan Pertalite maupun Pertamax. Proses bongkar muat dan distribusi dari terminal ke SPBU juga dioptimalkan.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, di Fuel Terminal Denpasar, Senin (19/10/2026), mengatakan cadangan nasional Pertalite berada di atas 16-18 hari. Adapun cadangan BBM jenis lain masih berada di atas 20 hari.
Menurut Bahlil, cadangan BBM nasional masih aman, tetapi distribusinya perlu terus diperlancar. Ia juga memastikan ketersediaan solar masih sangat aman karena Indonesia saat ini tidak lagi mengimpor solar CN48. ”Kalau Pertalite, sebagian masih dipenuhi impor,” ucap Bahlil.
Setelah Bali, menurut Bahlil, pemerintah juga mengevaluasi distribusi BBM di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di sejumlah wilayah, pendangkalan sungai membuat pengiriman terpaksa dialihkan ke jalur darat.
Selain di Bali, antrean di SPBU juga terjadi di Sulawesi Utara, antara lain di Manado dan Kotamobagu. Antrean pembelian BBM juga terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur belakangan ini, seperti Banyuwangi, Jember, Malang, dan Sidoarjo.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahaedi mengatakan, secara keseluruhan pasokan BBM masih normal dan tidak ada kendala berarti.
Menurut dia, antrean pembelian BBM di sejumlah SPBU di Jawa Timur dipengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
Pertamina, kata Ahad, tidak menambah ataupun mengurangi kuota BBM, tetapi menyesuaikan pola distribusi produk ke SPBU mengikuti perubahan pola konsumsi masyarakat.
