jpnn.com, JAKARTA - Keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak seharusnya diukur dari makin banyaknya keluarga yang masuk dalam daftar penerima bantuan.
Kepala Bandan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan ukuran yang lebih penting justru berapa banyak keluarga yang akhirnya dapat keluar dari daftar tersebut karena sudah tidak lagi membutuhkan bantuan pemerintah.
BACA JUGA: Kepala BP Taskin: Pengesahan RUU Perampasan Aset Perkuat Upaya Pemerintah Atasi Kemiskinan
Pandangan itu menjadi salah satu dasar pendekatan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dalam melihat keberhasilan kebijakan sosial.
“Ukuran keberhasilan kami bukan berapa banyak orang yang menerima bantuan, melainkan berapa banyak keluarga yang keluar dari daftar penerima bantuan, karena mereka sudah tidak membutuhkannya lagi,” kata Budiman dalam materi mengenai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Perkuat Sinergi Nasional, BP Taskin Gelar Sitaskin
Pernyataan tersebut mengubah cara melihat bantuan sosial. Bantuan tidak ditempatkan sebagai hasil akhir dari kebijakan, melainkan sebagai bagian dari proses untuk membawa keluarga dari kondisi rentan menuju kemampuan untuk berdiri sendiri.
Dalam kerangka yang dijelaskan Budiman, perjalanan keluar dari kemiskinan terdiri dari tiga tahap: miskin, graduasi dan mandiri.
BACA JUGA: KPK Periksa Kasie di Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo Senin Ini
Pada tahap miskin, keluarga membutuhkan perlindungan agar tidak jatuh semakin dalam. Bantuan pangan, bantuan subsidi upah dan berbagai kartu kesejahteraan berfungsi sebagai bantalan bagi keluarga yang berada dalam kondisi tersebut.
Namun, perlindungan saja tidak cukup.
Ketika keluarga mulai memiliki ruang untuk bangkit, mereka membutuhkan layanan dasar yang memungkinkan peningkatan kemampuan.
Pada tahap graduasi, Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, sekolah unggulan serta layanan pendidikan dan kesehatan ditempatkan sebagai bagian dari instrumen tersebut.
Budiman memberikan contoh seorang anak dari keluarga miskin di Cibinong, Kabupaten Bogor. Sebelum bersekolah, anak tersebut menghabiskan waktunya menggembalakan kambing milik orang lain.
Kini ia tinggal di Sekolah Rakyat, memperoleh tempat tidur, makanan tiga kali sehari dan pendidikan.
Contoh lainnya datang dari Desa Bergas, Kabupaten Semarang. Anak-anak sebelumnya harus menuruni lembah sungai untuk mencapai sekolah. Ketika musim hujan, perjalanan tersebut menjadi berisiko. Kehadiran jembatan gantung kemudian membuat akses mereka menuju sekolah menjadi lebih aman.
Bagi Budiman, perubahan seperti itu menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan transfer bantuan. Layanan dasar dapat menjadi fondasi agar seseorang memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Tahap Terakhir Adalah Mandiri
Pada tahap ini, keluarga membutuhkan aset yang dapat menopang kehidupan ekonomi mereka. Budiman menyebut sisa hasil usaha koperasi desa, kapal dan cold storage di Kampung Nelayan, tanah melalui reforma agraria serta rekening bank yang menjadi pintu menuju kredit usaha sebagai contoh Aset Dasar Universal.
Dengan demikian, bantuan sosial hanya merupakan satu bagian dari rangkaian yang lebih panjang.
Keluarga dilindungi ketika berada dalam kondisi miskin. Mereka kemudian memperoleh layanan dasar dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan. Setelah itu, mereka membutuhkan aset untuk membangun kemandirian.
Kerangka tersebut membuat ukuran keberhasilan program sosial menjadi berbeda.
Jika keberhasilan hanya dihitung dari jumlah penerima, maka semakin banyak orang yang menerima bantuan dapat terlihat sebagai pencapaian. Tetapi jika tujuan akhirnya adalah mengurangi kemiskinan, keberhasilan justru ditandai oleh berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan.
Budiman mengakui bahwa proses tersebut belum berjalan sempurna. Ia menyebut masih terdapat persoalan pada sejumlah dapur Makan Bergizi Gratis dan kesalahan penargetan penerima bantuan yang pernah mencapai hampir separuhnya.
Oleh karena itu, menurut Budiman, pemerintah membutuhkan data tunggal, pengawasan dan keterbukaan untuk memperbaiki pelaksanaan program.
Persoalan tersebut penting karena sebuah keluarga tidak selalu berada dalam kondisi ekonomi yang sama.
Keluarga dapat jatuh miskin, mulai pulih, kemudian memperoleh pendapatan atau aset yang membuat mereka tidak lagi membutuhkan bantuan. Sebaliknya, keluarga yang sebelumnya relatif aman juga dapat mengalami guncangan ekonomi.
Karena itu, kebijakan sosial membutuhkan kemampuan untuk membaca perubahan tersebut.
Dalam pendekatan Budiman, tujuan akhir kebijakan bukan membuat seseorang tetap berada dalam sistem bantuan, tetapi memastikan bahwa bantuan menjadi jalan menuju kondisi yang lebih mandiri.
Orientasi tersebut juga menjadikan pendidikan, kesehatan dan kepemilikan aset sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan. Bantuan menjaga keluarga agar tetap bertahan. Layanan dasar memberi mereka kemampuan untuk bergerak. Aset memberikan pijakan untuk berdiri sendiri.
Pada akhirnya, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak terlihat hanya dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang dijalankan.
Ia terlihat ketika sebuah keluarga yang sebelumnya membutuhkan bantuan sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.
Bagi Budiman, perubahan itulah yang seharusnya menjadi ukuran utama: bukan berapa banyak orang yang terus berada dalam daftar penerima, tetapi berapa banyak keluarga yang berhasil meninggalkan daftar tersebut karena kehidupannya telah berubah.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
