Biaya spektrum frekuensi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan operator telekomunikasi berinvestasi dan memperluas jaringan 5G di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, dalam gelaran Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Sanur, Bali, pada Senin (19/10).
Ismail mengatakan spektrum frekuensi bukan sekadar sumber pendapatan negara. Pemerintah juga perlu memanfaatkannya sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital.
Menurutnya, biaya penggunaan spektrum yang terjangkau dapat memberi ruang lebih besar bagi operator untuk menanamkan modal dan memperluas jaringan, termasuk untuk mengembangkan teknologi 5G.
“Spektrum bukan hanya tentang bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dari pemanfaatannya, tetapi juga tentang bagaimana memastikan biaya pemanfaatan spektrum tetap terjangkau. Dengan begitu, seluruh operator dapat membangun dan mengembangkan infrastrukturnya sesegera mungkin,” ujar Ismail dalam diskusi panel Bali Tech Week 2026.
Ismail menyebut, pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu prasyarat transformasi digital. Masyarakat baru dapat memanfaatkan layanan digital secara produktif apabila jaringan yang memadai tersedia dan dapat diakses.
Indonesia telah membangun jaringan 4G dengan cakupan yang menjangkau lebih dari 98 persen wilayah. Di saat yang sama, pengembangan jaringan 5G terus berlangsung sehingga ketersediaan spektrum dengan biaya yang sesuai menjadi salah satu pertimbangan penting bagi operator.
“Lebih dari 98 persen wilayah Indonesia telah terhubung dengan jaringan 4G. Perkembangan 5G juga berlangsung sangat cepat. Karena itu, persoalan spektrum frekuensi menjadi sangat penting,” tuturnya.
Pemerintah, lanjut Ismail, perlu mempertimbangkan keberlanjutan bisnis operator sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan jaringan. Kebijakan spektrum tidak cukup hanya memperhitungkan penerimaan negara atau profitabilitas perusahaan, tetapi juga perlu melihat dampaknya terhadap perluasan konektivitas.
Ia menilai pendekatan pemerintah dalam mengelola spektrum frekuensi telah berubah dalam lima hingga tujuh tahun terakhir. Salah satu contohnya terlihat pada pelaksanaan lelang spektrum terbaru yang menggunakan harga relatif terjangkau, sehingga operator memiliki ruang untuk melanjutkan investasi dalam pengembangan jaringan.
“Menurut saya, sekarang seluruh operator memiliki ruang yang cukup untuk membangun jaringan 5G,” katanya.
Ke depan, pemerintah akan terus mengupayakan penyediaan alokasi spektrum bagi operator untuk mendukung perkembangan teknologi telekomunikasi. Ismail mengatakan kebijakan tersebut perlu memperhitungkan kebutuhan industri dalam jangka panjang.
Pasalnya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan modal besar dan waktu pengembangan yang tidak singkat. Operator perlu memiliki ruang untuk merencanakan investasi secara berkelanjutan, sementara pemerintah perlu memastikan pembangunan jaringan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang panjang dan investasi modal yang besar. Karena itu, keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang sangat penting,” ujarnya.
Ismail menegaskan, pemerintah meyakini keberlanjutan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci kemajuan digital Indonesia. Melalui kebijakan spektrum yang seimbang, pemerintah berupaya membuka ruang bagi operator untuk terus berinvestasi sekaligus memperluas manfaat konektivitas bagi masyarakat.
Dengan demikian, pengelolaan spektrum frekuensi tidak hanya berkaitan dengan biaya yang dibayarkan operator kepada negara. Kebijakan tersebut juga menentukan ruang bagi industri untuk mengembangkan jaringan dan mendukung kebutuhan digital masyarakat dalam jangka panjang.
