Jakarta, VIVA – Aksi demonstrasi mahasiswa memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya berlangsung di Jakarta. Mahasiswa di Yogyakarta dan Makassar, Sulawesi Selatan, juga turun ke jalan pada Selasa, 20 Oktober 2026, untuk menyampaikan kritik dan tuntutan terhadap pemerintah.
Di Yogyakarta, ribuan peserta aksi mendatangi kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sementara itu, demonstrasi di Makassar tersebar di 33 titik dengan pengamanan sekitar 3.000 personel gabungan. Sejumlah isu yang disuarakan mahasiswa berkaitan dengan penanganan bencana, kebijakan pemerintah, transparansi anggaran, hingga persoalan hak asasi manusia (HAM).
Aksi di sejumlah daerah tersebut berlangsung bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Mahasiswa memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah.
Ribuan peserta demonstrasi mendatangi kantor DPRD DIY di Kota Yogyakarta pada Selasa siang. Massa mulai berdatangan secara bergantian sejak sekitar pukul 12.00 WIB.
Aksi diawali puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menyampaikan aspirasi melalui orasi dari atas mobil komando. Dalam orasinya, mereka mengkritik penanganan bencana dan proses pemulihan masyarakat terdampak yang dinilai belum berjalan serius.
Salah seorang orator menyinggung sejumlah bencana yang terjadi di Indonesia, mulai dari bencana di Sumatra, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Luka belum sembuh setahun bencana Sumatra, ditambah lagi gempa NTT, sekarang karhutla. Kita di sini sepakat untuk membuka mata para penguasa," kata salah seorang orator.
Orator lainnya menyoroti penanganan karhutla yang dinilai lambat. Mereka menyinggung kondisi masyarakat di Kalimantan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
"Saudara-saudara kita di Kalimantan, hutan-hutannya dibakar, tinggal di wilayah yang tidak layak huni tapi masyarakatnya malah disuruh adaptasi," pekik orator.
Selain persoalan penanganan bencana, massa juga menyoroti dugaan korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam materi aksi, kasus tersebut dikaitkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Oktober 2026 terkait dugaan penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana darurat.
