REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance menegaskan Ukraina bukan sekutu formal Washington dan secara terbuka meminta Kyiv menghentikan serangan terhadap fasilitas produksi bahan bakar diesel Rusia. Pernyataan tersebut menambah ketegangan hubungan kedua negara di tengah perubahan kebijakan Presiden Donald Trump terhadap Moskow dan meningkatnya kekhawatiran Ukraina mengenai keberlanjutan dukungan militer Amerika.
Vance menyatakan Washington dan Kyiv memang memiliki hubungan kemitraan, tetapi kepentingan kedua negara tidak selalu sejalan. Ia secara khusus mempersoalkan serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia yang menurutnya turut membebani konsumen Amerika.
- PLN EPI: Penghargaan ESG Republika Perkuat Motivasi Perusahaan
- UNM dan Universitas Bakrie Jalin Kerja Sama Pendidikan
- Meninggal di Yogya, Mantan KSAD Subagyo HS Dimakamkan di TMP Kalibata Hari Ini
Pernyataan itu disampaikan Vance dalam wawancara dengan program 2WAY TONIGHT, sebagaimana diberitakan Ukrinform dan European Pravda, Selasa (20/10/2026).
"Mereka tentu merupakan mitra dalam beberapa hal. Namun, saya kira kepentingan kami terkadang berbeda," kata Vance.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Ia kemudian menyinggung operasi militer Ukraina terhadap fasilitas produksi solar Rusia.
"Apakah menurut saya mereka seharusnya mengebom fasilitas produksi solar Rusia yang meningkatkan biaya energi bagi rakyat Amerika? Tidak," ujar Vance.
Ketika pewawancara mempertanyakan apakah status mitra berbeda dengan sekutu, Vance menegaskan tidak terdapat perjanjian aliansi pertahanan formal antara Washington dan Kyiv.
"Sejauh yang saya ketahui, kami tidak memiliki aliansi formal dengan Ukraina. Mereka bukan anggota NATO. Saya juga tidak berpikir mereka seharusnya menjadi anggota NATO," katanya.
Meskipun demikian, Vance tetap menyebut Ukraina sebagai negara yang mengagumkan dengan masyarakat yang luar biasa. Ia mengatakan Amerika akan terus bekerja sama dengan Ukraina dalam sejumlah persoalan, tetapi kedua negara juga dapat mengambil posisi berseberangan.
"Kami akan bekerja sama dalam sejumlah hal, tetapi dalam hal-hal lainnya, kami juga akan memiliki posisi yang berseberangan," ujarnya.
Vance kemudian kembali menegaskan tuntutannya agar Kyiv menghentikan serangan terhadap fasilitas produksi bahan bakar diesel Rusia.
Pernyataan tersebut muncul ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menghadapi tekanan dari pemerintahan Trump untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia, sementara Moskow masih melanjutkan operasi militernya terhadap wilayah Ukraina.
Ukraina Bukan Anggota NATOSecara hukum, pernyataan Vance mengenai tidak adanya aliansi pertahanan formal antara Amerika Serikat dan Ukraina sesuai dengan status keanggotaan NATO.
Ukraina merupakan negara mitra NATO, tetapi bukan anggota aliansi pertahanan tersebut. Karena itu, Ukraina tidak memperoleh jaminan pertahanan kolektif berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Atlantik Utara.
Ketentuan itu mewajibkan negara-negara anggota NATO memberikan bantuan apabila salah satu anggotanya menghadapi serangan bersenjata sesuai dengan mekanisme perjanjian.
Namun, status Ukraina sebagai negara nonanggota tidak berarti kerja sama pertahanannya dengan Amerika Serikat dan NATO tidak memiliki arti strategis.
Sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran pada Februari 2022, Amerika Serikat menjadi salah satu penyedia bantuan pertahanan penting bagi Ukraina, termasuk melalui pengiriman persenjataan, dukungan pelatihan, dan pertukaran informasi intelijen.
NATO juga masih mempertahankan keputusan politik mengenai masa depan keanggotaan Ukraina. Aliansi tersebut menyatakan undangan resmi untuk bergabung dapat diberikan ketika seluruh negara anggota mencapai kesepakatan dan persyaratan yang ditetapkan terpenuhi.
Dengan demikian, pernyataan Vance bahwa Ukraina seharusnya tidak menjadi anggota NATO merupakan posisi politik yang disampaikannya, sementara keputusan mengenai keanggotaan tetap berada dalam mekanisme kolektif aliansi.
Bagi Kyiv, persoalan keanggotaan NATO berkaitan erat dengan upaya memperoleh jaminan keamanan jangka panjang setelah perang dengan Rusia berakhir.
Trump Jalin Kesepakatan Solar dengan PutinKetegangan Washington dan Kyiv semakin meningkat setelah Trump mengumumkan kesepakatan pasokan bahan bakar diesel dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Pada Jumat (9/10/2026), Trump menyatakan Rusia telah sepakat memasok lebih dari 300 ribu ton bahan bakar diesel ke pasar Amerika Serikat dan pasar global.
Trump juga mengumumkan rencana pengiriman tambahan sebanyak 500 ribu ton pada November, disusul satu juta ton dalam tahap berikutnya.
Kesepakatan tersebut diumumkan ketika pemerintahan Trump berupaya mengatasi tingginya harga energi domestik menjelang pemilu sela Amerika Serikat pada 3 November.
Namun, kebijakan tersebut mengundang kritik dari Zelensky dan sejumlah anggota Kongres Amerika.
Zelensky menilai pembelian bahan bakar Rusia berpotensi menambah pendapatan Moskow ketika negara tersebut masih membiayai operasi militernya di Ukraina.
Ia juga mempertanyakan keputusan Washington untuk membuka kembali perdagangan energi dengan Rusia ketika Amerika sebelumnya menggunakan sanksi ekonomi sebagai salah satu instrumen tekanan terhadap Moskow.
Perselisihan berlanjut ketika Trump pada 11 Oktober mengumumkan bahwa Rusia dan Ukraina telah menyepakati penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing.
Namun, baik Kyiv maupun Moskow tidak mengonfirmasi adanya kesepakatan sebagaimana diumumkan Trump.
Financial Times, mengutip seorang pejabat senior Ukraina yang dekat dengan Zelensky, melaporkan Kyiv tidak memiliki informasi mengenai kesepakatan gencatan senjata energi tersebut.
Ukraina kemudian menghentikan serangan terhadap sejumlah fasilitas minyak Rusia selama tiga hari.
Namun, pada 15 Oktober, Zelensky menyatakan Ukraina akan kembali melancarkan serangan setelah Rusia tetap menggempur infrastruktur energi Ukraina.
Menurut Zelensky, tidak terdapat penghentian serangan dari pihak Rusia yang dapat menjadi dasar bagi Kyiv untuk mempertahankan jeda serangan tersebut.
