JAKARTA, DISWAY.ID-- Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menilai kondisi Indonesia belum baik-baik saja di masa dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Ya, tepat dua tahun ya sejak dilantiknya Pak Prabowo-Gibran ya, tentu dalam dua tahun ini ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Banyak banget ya," kata Djarot, Selasa, 20 Oktober 2026.
BACA JUGA:Buntut Spanduk Greenpeace di Bundaran HI: 5 Orang Sudah Pulang, 6 Aktivis Masih di Polda Metro Jaya
Djarot menyoroti sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi secara mendasar, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga ketidakjelasan konsep Koperasi Merah Putih.
Djarot mengatakan, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah karhutla yang meluas dan menimbulkan penderitaan bagi makhluk hidup di Sumatra, Kalimantan, hingga Papua.
Menurut dia, pemerintah masih belum mampu mengantisipasi kebakaran hutan secara optimal, padahal ancaman fenomena El Nino yang kuat telah menjadi perhatian.
BACA JUGA:6 Aktivis Greenpeace Dievakuasi dan Dibawa ke Mapolda Metro Jaya, Polisi Ungkap Kondisinya
"Jadi, hal yang sangat dasar bahwa kita selalu terjebak dan bukan mampu mengantisipasi persoalan kebakaran hutan, padahal banyak kita mengatakan bahwa kita memasuki masa El Nino yang dahsyat," ujarnya.
Selain karhutla, Djarot menyoroti pelaksanaan program MBG. Ia menilai pemberian makanan bergizi kepada masyarakat merupakan langkah yang baik dan sejalan dengan amanat konstitusi.
Namun, ia menganggap tata kelola program tersebut perlu dievaluasi secara mendasar karena dinilai belum didukung kajian yang mendalam sehingga memunculkan berbagai penyimpangan.
BACA JUGA:Kementerian PKP Percepat Penyaluran KUR dan KPR Subsidi Dukung Program 3 Juta Rumah
"Kalau kita memberikan gizi kepada masyarakat kita, itu bagus dan itu sejalan dengan konstitusi. Tetapi tata kelolanya ini yang perlu dievaluasi secara mendasar karena terkesan bahwa MBG ini tidak melalui kajian yang mendalam sehingga terjadi banyak penyimpangan dan sebagainya," kata Djarot.
Ia juga menyinggung persoalan hukum yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari hal yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam evaluasi program tersebut.
Persoalan berikutnya adalah program Koperasi Merah Putih. Djarot mempertanyakan kejelasan bentuk kelembagaan dan unit usaha koperasi tersebut.
Ia menilai sejumlah gagasan, seperti menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai toko serba ada, toko kelontong, hingga menyalurkan gaji aparatur sipil negara (ASN), perlu dikaji kembali agar tidak menyimpang dari tujuan koperasi.
- 1
- 2
- »
