Pemerintah menghormati aksi yang dilakukan oleh Greenpeace di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta pada Selasa, 20 Oktober 2026 sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin di Indonesia.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa aksi publik seperti ini merupakan bagian penting dari ruang partisipasi masyarakat yang mendorong dialog dan perbaikan kebijakan.
"Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden," ujar Syahganda dalam keterangan yang diterima. Mengutip ANTARA, Selasa, 20 Oktober 2026.
Dalam aksinya Greenpeace mengangkat kekhawatiran mengenai dampak krisis iklim dan tekanan biaya hidup masyarakat yang semakin meningkat. Pemerintah tidak menepis keprihatinan tersebut dan menyatakan bahwa persoalan tersebut juga menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menunjukkan komitmen untuk mengatasi isu-isu lingkungan dan sosial yang diutarakan oleh masyarakat melalui aksi dan konsultasi publik.
Dia merincikan, Prabowo juga memimpin langsung penanganan karhutla serta telah mengarahkan tambahan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar untuk tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak.
Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pencegahan, penanganan darurat, dan rehabilitasi lahan pascakarhutla. Pendekatan multisektor ini bertujuan tidak hanya untuk memadamkan api, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan dan lahan agar kejadian serupa tidak berulang di masa depan.
Selain penanganan di lapangan, pemerintah juga mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Presiden meminta agar sanksi bagi pelaku diperberat, hingga perbuatannya dapat digolongkan sebagai terorisme ekologi.
Bahkan, kata Syahganda, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup yang mempengaruhi daya beli masyarakat.
Pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk semester II tahun 2026 senilai Rp26,34 triliun. Paket ini dirancang guna memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk penyaluran beras sebanyak 10 kilogram kepada 33,24 juta penerima manfaat. Bantuan pangan ini diharapkan mampu meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga ketahanan pangan domestik.
"Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan," kata Syahganda.
Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan tersebut mengajak Greenpeace dan seluruh pihak yang berkepentingan untuk terus menyampaikan data, masukan, serta rekomendasi yang konstruktif demi perbaikan kebijakan.
"Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan," ujar Syahganda.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik yang didasarkan pada fakta dan kajian ilmiah. Pendekatan dialog ini bertujuan membangun sinergi antara pemerintah dan organisasi lingkungan sehingga penanganan krisis iklim dan isu sosial dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.
Baca Juga:Aksi Greenpeace di Bundaran HI, Pramono: Indonesia Ini Adalah Negara Demokrasi
