Jakarta (ANTARA) - PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Universal membukukan laba bersih Rp18,3 miliar hingga September 2026, meningkat 115,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Direktur Utama Universal BPR Reyhan Satyahadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan pertumbuhan laba tersebut diikuti peningkatan aset dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).
Total aset Universal BPR meningkat 10 persen secara tahunan menjadi Rp2,4 triliun, sedangkan DPK tumbuh 18 persen menjadi Rp1,9 triliun.
"Pertumbuhan bagi kami bukan hanya tentang pencapaian angka, tetapi juga bagaimana memastikan bisnis berkembang dengan sehat dan memiliki relevansi jangka panjang," kata Reyhan.
Dari sisi penyaluran kredit, lebih dari 86 persen pembiayaan Universal BPR diarahkan untuk kegiatan produktif, termasuk kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha.
Menurut Reyhan, penyaluran kredit ke sektor produktif merupakan bagian dari upaya bank mendukung aktivitas ekonomi sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Sementara itu, rasio kredit bermasalah neto atau non-performing loan (NPL) neto Universal BPR tercatat sebesar 1,89 persen pada akhir September 2026.
Perusahaan menyatakan tetap mengutamakan analisis kelayakan debitur, pemantauan kualitas portofolio, dan pengelolaan risiko dalam menyalurkan kredit.
"Kami terus melihat peluang untuk mengembangkan layanan, memperkuat kolaborasi, serta memperluas akses pembiayaan agar dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah dan mendukung aktivitas ekonomi," ujar Reyhan.
Selain menyalurkan kredit secara langsung, Universal BPR mengembangkan kerja sama pembiayaan dengan BPR lain melalui skema sindikasi.
Kerja sama tersebut ditujukan untuk memperluas peluang pendanaan bagi kegiatan usaha berskala lebih besar dengan tetap mempertimbangkan kelayakan bisnis dan risiko pembiayaan.
Untuk 2027, Universal BPR juga menyiapkan pengembangan Kredit Usaha Inklusif (KUI) serta layanan digital Universal Mobile Plus yang direncanakan mencakup pembayaran melalui QRIS, pembukaan rekening secara daring, dan pengelolaan deposito secara daring.
Baca juga: OJK tetapkan lima prioritas penguatan perbankan dalam RP3I 2026-2030
Baca juga: OJK: Kredit Himbara tersebar ke berbagai segmen, tak hanya BUMN
Baca juga: BSI: "Rights issue" untuk perkuat pembiayaan dan penuhi free float
Direktur Utama Universal BPR Reyhan Satyahadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan pertumbuhan laba tersebut diikuti peningkatan aset dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).
Total aset Universal BPR meningkat 10 persen secara tahunan menjadi Rp2,4 triliun, sedangkan DPK tumbuh 18 persen menjadi Rp1,9 triliun.
"Pertumbuhan bagi kami bukan hanya tentang pencapaian angka, tetapi juga bagaimana memastikan bisnis berkembang dengan sehat dan memiliki relevansi jangka panjang," kata Reyhan.
Dari sisi penyaluran kredit, lebih dari 86 persen pembiayaan Universal BPR diarahkan untuk kegiatan produktif, termasuk kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha.
Menurut Reyhan, penyaluran kredit ke sektor produktif merupakan bagian dari upaya bank mendukung aktivitas ekonomi sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Sementara itu, rasio kredit bermasalah neto atau non-performing loan (NPL) neto Universal BPR tercatat sebesar 1,89 persen pada akhir September 2026.
Perusahaan menyatakan tetap mengutamakan analisis kelayakan debitur, pemantauan kualitas portofolio, dan pengelolaan risiko dalam menyalurkan kredit.
"Kami terus melihat peluang untuk mengembangkan layanan, memperkuat kolaborasi, serta memperluas akses pembiayaan agar dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah dan mendukung aktivitas ekonomi," ujar Reyhan.
Selain menyalurkan kredit secara langsung, Universal BPR mengembangkan kerja sama pembiayaan dengan BPR lain melalui skema sindikasi.
Kerja sama tersebut ditujukan untuk memperluas peluang pendanaan bagi kegiatan usaha berskala lebih besar dengan tetap mempertimbangkan kelayakan bisnis dan risiko pembiayaan.
Untuk 2027, Universal BPR juga menyiapkan pengembangan Kredit Usaha Inklusif (KUI) serta layanan digital Universal Mobile Plus yang direncanakan mencakup pembayaran melalui QRIS, pembukaan rekening secara daring, dan pengelolaan deposito secara daring.
Baca juga: OJK tetapkan lima prioritas penguatan perbankan dalam RP3I 2026-2030
Baca juga: OJK: Kredit Himbara tersebar ke berbagai segmen, tak hanya BUMN
Baca juga: BSI: "Rights issue" untuk perkuat pembiayaan dan penuhi free float
