Jakarta, VIVA – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pentingnya menjaga relevansi konstitusi di tengah perubahan dunia yang semakin cepat. Menurutnya, pembangunan jangka panjang harus dilaksanakan secara berkelanjutan, berpijak pada akuntabilitas demokrasi, serta didukung oleh aturan dan regulasi yang kuat, jelas, konsisten, dan berkeadilan.
Pesan tersebut disampaikan Ibas dalam diskusi bersama kalangan akademisi dan perwakilan mahasiswa Indonesia di Melbourne Law School, Australia, pada Sabtu (17/10/2026).
Dalam pemaparannya, Ibas mengangkat satu pertanyaan mendasar bagaimana konstitusi tetap relevan ketika dunia terus berubah.
Menurutnya, perubahan zaman menuntut institusi negara dan kebijakan publik untuk terus beradaptasi. Namun, adaptasi tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi fondasi kehidupan bernegara.
"Pertahankan prinsip-prinsipnya, sesuaikan kelembagaannya, dan tingkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Ibas, menekankan bahwa prinsip dasar harus dijaga, institusi harus mampu beradaptasi, dan setiap kebijakan pada akhirnya harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ibas menilai, Indonesia dan Australia memiliki sistem ketatanegaraan yang berbeda, tetapi menghadapi tantangan mendasar yang serupa yakni bagaimana memastikan kekuasaan dijalankan secara akuntabel, hukum menghadirkan keadilan, regulasi memberikan kepastian, dan pemerintahan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Keberlanjutan pembangunan membutuhkan aturan yang kuatIbas menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan kesinambungan program pemerintah, tetapi juga menyangkut kemampuan negara menjaga arah pembangunan lintas generasi.
Pembangunan berkelanjutan harus mencakup pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia.
Namun, seluruh agenda tersebut membutuhkan fondasi hukum dan regulasi yang kuat. Aturan yang baik harus mampu memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, melindungi hak masyarakat, serta memastikan kebijakan publik dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Ibas Yudhoyono, rules and regulations yang kuat bukan berarti menciptakan aturan sebanyak-banyaknya. Regulasi harus dirancang secara proporsional, mudah dipahami, konsisten, tidak tumpang tindih, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
"Pembangunan jangka panjang membutuhkan kepastian arah, kepastian hukum, dan kepastian kebijakan. Tanpa regulasi yang kuat dan konsisten, keberlanjutan pembangunan akan sulit diwujudkan," ujar Ibas.
