jpnn.com, JAKARTA - Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai perlu segera dituntaskan agar tidak memicu konflik horizontal yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas meminta Presiden Prabowo turun tangan mengambil langkah taktis sebelum persoalan itu semakin meluas.
"Saya sangat berharap gejolak di wilayah Eropa seperti yang terjadi di Prancis, Spanyol, Italia dan beberapa negara lainnya tidak akan terjadi Indonesia walaupun beberapa pemicunya sudah mulai dirasakan," kata Fernando dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10).
BACA JUGA: Jubir Gerindra Klaim 2 Tahun Prabowo-Gibran Bikin Ekonomi Tumbuh Kuat
Fernando menyoroti kondisi perekonomian masyarakat yang dinilai semakin tidak baik meski pemerintah menyatakan terjadi pertumbuhan. Menurutnya, pasar modal mengalami tekanan berat sehingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok menyentuh kisaran 4.900-an. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga disebut sudah di atas Rp18.000, meski Presiden Prabowo menyatakan orang desa tidak bermain saham dan tidak menggunakan dolar.
Terkait polemik ijazah Gibran, Fernando menilai persoalan itu sengaja digulirkan sekelompok orang dengan muatan politik yang dibungkus isu konstitusi dan penegakan keadilan. Ia menduga tujuan mereka mempersoalkan ijazah Gibran semata karena nafsu kelompok yang ingin segera berkuasa.
BACA JUGA: Massa Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran Angkat 3 Jari, Apa Artinya?
"Namun saya melihat tujuan mereka mempersoalkan ijazah Gibran semata hanya karena nafsu kelompoknya yang ingin segera berkuasa," ujarnya.
Fernando menduga telah disiapkan skenario panjang untuk menjatuhkan Gibran dari posisi wakil presiden, yang kemudian akan dijadikan dasar hukum mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi. Agar persoalan tidak semakin melebar, ia meminta Presiden Prabowo segera mengambil langkah taktis.
BACA JUGA: Apresiasi Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran, PB SEMMI Tekankan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat
"Kalau persoalan tersebut terus dibiarkan, maka sangat berpotensi akan terjadi konflik horizontal antar mereka yang pro dan kontra terhadap kasus ijazahnya Gibran. Akibatnya sangat berbahaya terhadap keberlangsungan pemerintahan Prabowo Subianto," kata Fernando.
Ia menyarankan Presiden Prabowo meminta partai politik anggota koalisi pendukung pemerintahan agar menugaskan anggotanya di DPR RI segera membahas revisi UU Pemilu. Perubahan yang dimaksud meliputi pasal yang mengatur persyaratan capres dan cawapres untuk mengakomodir calon yang menempuh pendidikan di luar negeri, serta penambahan klausul bahwa semua tahapan pemilu tidak dapat dipersoalkan kembali setelah pelantikan presiden dan wakil presiden.
"Selain itu menambah klausul bahwa semua tahapan pemilu tidak bisa dipersoalkan kembali setelah dilakukan pelantikan presiden dan wakil presiden sehingga tidak ada lagi upaya mengganggu kinerja pemerintah akibat residu pilpres," kata Fernando.
Dalam keadaan mendesak, menurut Fernando, Presiden Prabowo juga dapat mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (perpu) karena situasi dan kondisi saat ini dinilai mengancam stabilitas keamanan nasional. Ia berharap Prabowo segera bersikap sebelum persoalan tersebut semakin meluas dan terjadi polarisasi yang merugikan seluruh rakyat Indonesia. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawa 5 Tuntutan, Mahasiswa Demonstrasi di Tugu Tani Saat 2 Tahun Rezim Prabowo-Gibran
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
