Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah menyatakan menghormati aksi Greenpeace yang membentangkan spanduk di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Pemerintah juga menegaskan telah memahami pesan yang disuarakan mengenai kekhawatiran dampak krisis iklim serta kenaikan biaya hidup masyarakat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa persoalan krisis iklim dan beban biaya hidup warga saat ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Berbagai kebijakan strategis tengah dijalankan untuk menangani isu lingkungan sekaligus menjaga daya beli publik di tengah gejolak ekonomi global.
“Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden,” kata Syahganda di Jakarta, Selasa (20/10).
Syahganda menjelaskan, dalam sektor lingkungan hidup, pemerintah memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Presiden Prabowo memimpin langsung pengendalian bencana tersebut serta mengarahkan alokasi tambahan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar bagi tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak.
Selain penanganan teknis di lapangan, pemerintah turut memperketat proses penegakan hukum terhadap oknum pembakar hutan dan lahan. Presiden meminta penegak hukum menjatuhkan sanksi yang lebih berat, bahkan membuka peluang perbuatan perusakan alam tersebut digolongkan sebagai tindak kejahatan terorisme ekologi.
Untuk meredam tekanan biaya hidup masyarakat akibat ketidakpastian ekonomi global, pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun. Bantuan ini dirancang guna melindungi daya beli keluarga berpenghasilan rendah serta menstabilkan harga komoditas pokok.
“Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan,” jelas Syahganda.
Syahganda menambahkan, pemerintah menyadari penanganan krisis iklim dan perlindungan daya beli warga merupakan kerja jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah tetap terbuka terhadap seluruh masukan dan mengajak Greenpeace menyerahkan data pendukung kepada kementerian terkait sebagai bahan evaluasi perbaikan regulasi.
“Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan,” kata Syahganda. [hen/aje]
