jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, terlibat dalam program baru.
Saat ini pemerintah mempercepat transformasi digital perlindungan sosial (Perlinsos) agar penyaluran bantuan sosial (bansos) makin tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
BACA JUGA: Info Terbaru soal Rencana Gaji PNS Disalurkan Lewat Kopdes, Semoga Polemik Berakhir
Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk memastikan kesiapan peluncuran nasional digitalisasi Perlinsos.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan presiden dalam mempercepat reformasi perlindungan sosial yang inklusif dan tepat sasaran.
BACA JUGA: DPRD Setuju 3.342 PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke ASN Penuh, Gaji Ditanggung APBN
MenPANRB Rini Widyantini mengatakan transformasi digital pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kami ingin memastikan bahwa transformasi pemerintahan digital benar-benar menghadirkan pelayanan yang mudah, terintegrasi, aman dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Rini, Selasa (20/10).
BACA JUGA: Berikut Ini Pesan Pak Fery Ditujukan Khusus untuk PPPK Paruh Waktu
Rini mengungkapkan hingga saat ini sebanyak 9.294.281 kepala keluarga (KK) telah melakukan registrasi Perlinsos.
Jumlah tersebut setara dengan 9,68 persen dari total 96.044.487 KK di seluruh Indonesia.
Selain itu, sebanyak 707.308 Agen Perlinsos telah terdaftar untuk membantu masyarakat dalam proses registrasi.
Rini mengakui pelaksanaan registrasi masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Dari total agen yang terdaftar, baru 39,06 persen yang aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan keterlibatan ASN baik PNS maupun PPPK sebagai Agen Perlinsos.
Rini yang juga menjabat Wakil Ketua I KPTDP menegaskan keberhasilan digitalisasi Perlinsos membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Kolaborasi tersebut melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, ASN PPPK dan PNS, TNI, Polri, hingga masyarakat.
Menurutnya, digitalisasi Perlinsos tidak boleh berhenti pada pengembangan sistem teknologi, tetapi harus memastikan data penerima bantuan semakin akurat dan pelayanan lebih inklusif.
"Memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas registrasi Perlinsos ke seluruh kabupaten/kota. Mengoptimalkan peran Agen Perlinsos dan partisipasi ASN dalam mendampingi masyarakat, terutama kelompok rentan," ujarnya.
Rini juga meminta pemerintah provinsi memperkuat koordinasi mekanisme registrasi dan sanggah agar masyarakat memiliki akses yang lebih luas dalam proses pendataan.
Pendekatan jemput bola juga dinilai penting, terutama untuk menjangkau kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman.
Di sisi lain, akses registrasi secara mandiri harus terus diperluas sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses digitalisasi perlindungan sosial.
Rini mengingatkan pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik agar tidak muncul kesalahpahaman mengenai proses registrasi Perlinsos.
Dia menegaskan masyarakat yang telah melakukan registrasi tidak otomatis ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
"Komunikasi publik harus dilakukan secara jelas agar masyarakat memahami bahwa registrasi tidak secara otomatis menetapkan seseorang sebagai penerima bantuan sosial," tutur menteri kelahiran Bandung, 29 Mei 1965 itu.
Menjelang peluncuran nasional, pemerintah juga menyiapkan kegiatan Perayaan Gerakan Nasional Peduli Tetangga sebagai bagian dari upaya memperluas partisipasi masyarakat.
MenPANRB Rini berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga mampu memperlihatkan kemajuan konkret digitalisasi Perlinsos.
Kegiatan itu diharapkan menampilkan praktik baik pendampingan masyarakat, capaian implementasi yang telah terverifikasi, serta komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan program.
Dengan penguatan kolaborasi dan percepatan registrasi, pemerintah berharap transformasi digital Perlinsos dapat mendukung penyaluran bantuan sosial yang semakin tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. (esy/jpnn)
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Mesyia Muhammad
