Gerakan Rompi Kuning di Prancis: Sejarah hingga Dampak Ekonomi

Jakarta: Demonstrasi kembali terjadi di Prancis pada beberapa waktu lalu, dipicu persoalan biaya hidup dan layanan publik. Aksi yang melibatkan pelajar, pekerja, dan kelompok rompi kuning itu diwarnai bentrokan dengan polisi serta perusakan fasilitas.

Gerakan demo tersebut biasa dikenal dengan gerakan Yellow Vests Movement yang sudah ada sejak November 2018. Gerakan ini bermula dari penolakan terhadap rencana kenaikan pajak bahan bakar diesel yang dinilai membebani masyarakat.

Aksi kemudian meluas menjadi protes terhadap kebijakan ekonomi Presiden Emmanuel Macron. Demonstran menuntut keadilan sosial, pajak yang lebih adil, dan peningkatan daya beli.

Demonstrasi tersebut mengganggu aktivitas ekonomi Prancis. Tekanan massa juga mendorong pemerintah menangguhkan rencana kenaikan pajak bahan bakar.

Demonstrasi nasional menentang kenaikan biaya hidup dan pendanaan pendidikan di Prancis berujung kerusuhan. (Anadolu Agency)

Sejarah Gerakan Rompi Kuning di Prancis

Gerakan rompi kuning atau disebut gerakan Yellow Vests Movement muncul pada 17 November 2018 saat warga memprotes rencana kenaikan pajak bahan bakar diesel. Nama gerakan ini berasal dari rompi keselamatan kuning yang wajib dibawa pengendara kendaraan bermotor di Prancis.

Mengutip laporan Al Jazeera, harga diesel saat itu naik sekitar 20 persen dalam setahun menjadi rata-rata USD1,68 atau sekitar Rp30 ribu per liter. Pemerintah Emmanuel Macron juga merencanakan kenaikan pajak bahan bakar mulai 1 Januari 2019 untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Kebijakan tersebut memicu kemarahan warga, terutama di kota kecil dan wilayah pedesaan yang bergantung pada kendaraan pribadi. Kenaikan harga bahan bakar dinilai menambah beban pengeluaran di tengah pendapatan yang terbatas.

Dalam kajian di laman resmi Cornell University, Profesor Antropologi Ida Susser menjelaskan bahwa kemarahan warga kemudian meluas ke persoalan pengurangan layanan transportasi umum, kesehatan, dan pendidikan. Gerakan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menentang kebijakan yang dinilai mengabaikan kebutuhan mereka.

Menurut kajiannya, gerakan rompi kuning menunjukkan bagaimana masyarakat mengorganisasi diri untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.

Tuntutan Demonstran Rompi Kuning

Pada 2018, gerakan rompi kuning menolak kenaikan pajak bahan bakar dan meluas menjadi protes terhadap ketimpangan ekonomi serta kebijakan Presiden Emmanuel Macron. Demonstran menilai pemerintah lebih berpihak kepada kelompok kaya di tengah meningkatnya biaya hidup.

Mereka menuntut keadilan sosial, pajak yang adil, peningkatan daya beli, dan layanan publik yang memadai. Sebagian demonstran juga mendesak Macron mundur dari jabatan presiden.

Koordinator aksi Paris, Thierry Paul Valette, menyebut kenaikan pajak bahan bakar hanya menjadi pemicu kemarahan warga.

“Orang-orang menginginkan keadilan fiskal. Mereka menginginkan keadilan sosial,” kata Valette dikutip aljazeera, Selasa, 20 Oktober 2026..

Hingga demonstrasi terbaru pada 17 Oktober 2026 kemarin, massa menyuarakan tuntutan terkait biaya hidup, kenaikan upah, layanan publik, dan pendidikan. Aksi ini melibatkan kelompok rompi kuning, pelajar, mahasiswa, serta serikat pekerja.

Kerusuhan muncul di tengah aksi nasional memprotes biaya hidup dan dana pendidikan di Prancis. (Agensi Anadolu)

Jumlah Demonstran di Setiap Aksi

Kementerian Dalam Negeri Prancis menjelasakan demonstrasi pada 17 Oktober 2026 diikuti sekitar 550.000 orang di seluruh negeri, termasuk 110.000 orang di Paris. Sementara itu, penyelenggara aksi memperkirakan jumlah peserta mencapai 800.000 orang.

Berbeda dengan demonstrasi terbaru, aksi pertama gerakan rompi kuning pada 17 November 2018 diikuti hampir 300.000 orang di berbagai wilayah Prancis. Jumlah peserta kemudian turun menjadi sekitar 106.000 orang pada 24 November dan 75.000 orang pada pekan berikutnya.

Meski jumlah peserta berkurang, aksi di Paris pada 2018 diwarnai kerusuhan, penjarahan toko, pembakaran kendaraan, dan perusakan Monumen Arc de Triomphe. Lebih dari 400 orang ditangkap, sementara empat orang meninggal dunia dan ratusan lainnya terluka dalam rangkaian demonstrasi tersebut.

Dampak Demonstrasi terhadap Perekonomian Prancis

Demonstrasi rompi kuning pada 2018 mengganggu sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran di Prancis. Gangguan tersebut menyebabkan sejumlah pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan selama aksi berlangsung.

Menteri Keuangan Bruno Le Maire menyebut pendapatan sejumlah sektor turun 15 hingga 50 persen dalam tiga pekan demonstrasi. Kondisi ini menunjukkan besarnya dampak aksi terhadap kegiatan ekonomi di Prancis.

Gangguan juga terjadi pada distribusi barang dan bahan bakar akibat pemblokiran jalan serta depot. Perusahaan minyak Total melaporkan 75 dari sekitar 2.200 stasiun pengisian bahan bakarnya kehabisan stok, sedangkan federasi angkutan truk memperkirakan kerugian operasional mencapai USD453 juta atau sekitar Rp8 triliun.

Tekanan demonstrasi mendorong pemerintah menangguhkan rencana kenaikan pajak bahan bakar selama sedikitnya enam bulan pada Desember 2018. Pemerintah juga menunda kenaikan harga gas dan listrik selama tiga bulan pada musim dingin.

Sementara itu, demonstrasi terbaru terjadi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Pemerintah Prancis menyebut sedikitnya 3.000 usaha terdampak kerusuhan, termasuk toko yang dirusak dan dijarah. 

Di Paris, perusahaan penyewaan sepeda listrik Dott melaporkan sekitar 300 sepeda hancur dan 120 lainnya rusak berat akibat kerusuhan. Kerugian perusahaan diperkirakan mencapai USD450.000 atau sekitar Rp8 miliar . 

Dampak tersebut juga dikhawatirkan mempengaruhi sektor pariwisata karena kerusakan fasilitas dan citra keamanan Paris. Pemerintah daerah mengerahkan hampir 1.000 petugas kebersihan untuk membersihkan area terdampak dan membentuk layanan bantuan bagi pedagang yang mengalami kerugian.