jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (20/10) tentang 3.342 PPPK paruh waktu dialihkan ke ASN penuh, Dirjen Nunuk minta guru dan tendik siaga, hingga produk unggulan kawasan transmigrasi Muting jadi buah bibir. Simak selengkapnya!
1. Dirjen Nunuk Minta Guru & Tendik Untuk Tetap Siaga
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: PPPK Seharusnya Langsung Diangkat PNS Tanpa Tes, Gajinya lewat Koperasi Guru, Bakal Ada Demonstrasi?
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong peningkatan kesadaran dan kompetensi guru dalam menghadapi risiko bencana
Upaya ini dilakukan melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan guru untuk membangun kesiapsiagaan di lingkungan satuan pendidikan.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Tendik Bersatu, Menjelang HGN 2026 Semoga Ada Kabar Baik, BKN Memberikan Kepastian
Salah satunya melalui pelatihan tatap muka bagi guru dan tenaga kependidikan di empat provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen.
Selengkapnya di Bawah:
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Kritik Mengalir, TPG Guru Honorer Mulai Cair Bertahap, Pendapatan Belum Tentu Naik
Dirjen Nunuk Minta Guru & Tendik Untuk Tetap Siaga
2. DPRD Setuju 3.342 PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke ASN Penuh, Gaji Ditanggung APBN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mendukung penuh usulan pengalihan status penggajian bagi 3.342 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemkot Bekasi agar ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dukungan tersebut mengemuka, setelah Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi, bersama anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Muhammad Kamil menerima aspirasi dan menggelar audiensi bersama Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Kota Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi.
Selengkapnya di Bawah:
DPRD Setuju 3.342 PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke ASN Penuh, Gaji Ditanggung APBN
3. Ketua MK: Pimpinan DPR Bisa Ajukan Pemakzulan Jika Presiden-Wapres Melakukan Pelanggaran
Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah memutus permohonan pemakzulan (impeachment) presiden atau wakil presiden (wapres) yang diajukan oleh DPR.
Ketua MK Suhartoyo dalam PKPA Angkatan XVII DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar)-Binus University secara hybrid pada Sabtu, (17/10) menjelaskan pihak yang berhak mengajukan permohonan impeachment.
"Berkaitan dengan impeachment. Nah, impeachment itu yang bisa menjadi pemohon adalah DPR," katanya.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Ketua MK: Pimpinan DPR Bisa Ajukan Pemakzulan Jika Presiden-Wapres Melakukan Pelanggaran
4. Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi Muting Jadi Buah Bibir di Festival Kalimaro
Belasan produk unggulan Kawasan Transmigrasi Muting dipamerkan dalam Festival Kalimaro di Merauke, Papua Selatan.
Kopi robusta, teh sarang semut, tepung sagu, hingga pupuk organik buatan warga transmigran jadi buah bibir dan menarik banyak perhatian lebih dari 12.500 pengunjung festival
Baca Selengkapnya di Bawah:
Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi Muting Jadi Buah Bibir di Festival Kalimaro
5. Bambang Pranoto Menang PK di Mahkamah Agung, DJKI Wajib Laksanakan Putusan
Bambang Pranoto bersama PT Kutus Kutus Herbal mempertahankan kemenangan dalam sengketa merek Tamba Waras Bali Kutus Kutus setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) Fazlie Hasniel Sugiharto
Putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2026 tanggal 31 Agustus 2026 tersebut membuat hasil putusan sebelumnya tetap berlaku, termasuk perintah pelaksanaan pembatalan pendaftaran merek kepada Turut Tergugat.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Bambang Pranoto Menang PK di Mahkamah Agung, DJKI Wajib Laksanakan Putusan
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Sikap PGRI Tegas, Gaji PNS dan PPPK Jangan Lewat Kopdes, Prabowo Digugat
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
