jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai perubahan zaman menuntut institusi negara dan kebijakan publik untuk terus beradaptasi.
Namun, adaptasi tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi fondasi kehidupan bernegara.
BACA JUGA: Kolaborasi PTPN IV dan FKS Foundation Perkuat Keberlanjutan Ekosistem Kedelai Â
Pesan tersebut disampaikan Ibas dalam diskusi bersama kalangan akademisi dan perwakilan mahasiswa Indonesia di Melbourne Law School, Australia, pada Sabtu (17/10/2026).
Forum yang melibatkan Centre for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS), Melbourne Law School, serta perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia dan PPIA Melbourne Law School ini menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai konstitusi, hukum, tata kelola pemerintahan, kualitas legislasi, serta tantangan pembangunan Indonesia dan Australia di tengah perubahan geopolitik, perkembangan kecerdasan buatan (AI), disinformasi, dan perubahan iklim.
BACA JUGA: PSPK 1 dan 2 Segera Berlaku, Emiten Perlu Percepat Persiapan Data Keberlanjutan
“Preserve the principles, adapt the institutions, and improve people’s lives,” ujar Ibas.
Menurut dia, prinsip dasar harus dijaga, institusi harus mampu beradaptasi, dan setiap kebijakan pada akhirnya harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ibas menilai Indonesia dan Australia memiliki sistem ketatanegaraan yang berbeda, tetapi menghadapi tantangan mendasar yang serupa, bagaimana memastikan kekuasaan dijalankan secara akuntabel, hukum menghadirkan keadilan, regulasi memberikan kepastian, dan pemerintahan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Keberlanjutan Pembangunan Membutuhkan Aturan yang Kuat
Ibas menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan kesinambungan program pemerintah, tetapi juga menyangkut kemampuan negara menjaga arah pembangunan lintas generasi.
Pembangunan berkelanjutan harus mencakup pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia.
Namun, seluruh agenda tersebut membutuhkan fondasi hukum dan regulasi yang kuat.
Aturan yang baik harus mampu memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, melindungi hak masyarakat, serta memastikan kebijakan publik dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Ibas, rules and regulations yang kuat bukan berarti menciptakan aturan sebanyak-banyaknya.
Regulasi harus dirancang secara proporsional, mudah dipahami, konsisten, tidak tumpang tindih, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan jangka panjang membutuhkan kepastian arah, kepastian hukum, dan kepastian kebijakan. Tanpa regulasi yang kuat dan konsisten, keberlanjutan pembangunan akan sulit diwujudkan,” ujar Ibas.
Dalam agenda tersebut, Ibas didampingi oleh Aliya Rajasa Yudhoyono serta delegasi Indonesia yang terdiri atas Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.; Bramantyo Suwondo, M.MIR; Iman Adinugraha, S.E., Akt., CA.; M. Zulfikar Suhardi, S.IP.; Didik Mukrianto; dan Prof. Denny Indrayana. Diskusi turut melibatkan Professor Tim Lindsey selaku Director of the Centre for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS), Melbourne Law School, serta perwakilan mahasiswa Indonesia dari PPI Australia dan PPIA Melbourne Law School.(era/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
