Gejolak Timur Tengah dan Upaya Indonesia Memperkuat Ketahanan Energi

Gejolak geopolitik di Timur Tengah sepanjang 2026 kembali menguji ketahanan energi global. Konflik yang mengakibatkan blokade ganda di dua titik jalur pelayaran dunia, yakni Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb telah memicu lonjakan harga minyak dunia. Indonesia pun terkena dampaknya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, Indonesia kehilangan 25 persen sumber impor bahan bakar minyak (BBM) imbas konflik di kawasan Timur Tengah. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) berupaya mencari berbagai sumber impor baru, guna menjaga ketahanan energi nasional.

“Sejak terjadinya konflik Timur Tengah, kita kehilangan 25 persen sumber impor,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Senin (5/10). 

Kondisi tersebut semakin menekan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), dimana pada pertengahan Oktober 2026 berada di kisaran 105 -106 dolar AS per barel.

Meski pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tetap hingga akhir Desember 2026, namun perubahan harga BBM non subsidi telah memberikan implikasi nyata di masyarakat. 

Perubahan biaya transportasi dan barang, serta perilaku konsumen BBM yang mulai shifting akibat disparitas harga BBM subsidi dan non subsidi, telah memengaruhi pola konsumsi energi di masyarakat.

Indonesia masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Ketika harga energi global meningkat, biaya pengadaan energi ikut tertekan. Pemerintah juga menghadapi risiko peningkatan beban subsidi dan kompensasi energi demi menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha menilai, ketidakpastian geopolitik dapat memengaruhi perekonomian Indonesia melalui sejumlah jalur sekaligus. Selain kenaikan harga energi, tekanan juga dapat muncul dari biaya logistik, ongkos produksi, serta kondisi pasar keuangan global.

“Di sektor riil, dampaknya signifikan dapat memberikan tekanan risiko Indonesia, pada kenaikan harga minyak, ketidakpastian pasokan fisik, ongkos logistik dan biaya produksi. Ketergantungan pada impor minyak mentah maupun BBM dapat berimplikasi pada biaya energi domestik, meskipun minyak yang dibeli Indonesia tidak seluruhnya berasal dari kawasan tersebut,” kata Eisha kepada Katadata, Senin (19/10).

Menurut dia, kenaikan biaya energi berpotensi memperlebar defisit neraca perdagangan migas, menekan nilai tukar rupiah, meningkatkan biaya produksi dan distribusi, serta menggerus daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah juga perlu mengantisipasi peningkatan beban subsidi energi yang dapat mempersempit ruang fiskal.

Kajian Tengah Tahun INDEF 2026 bertajuk Menavigasi Guncangan Global: Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik, Energi, dan Iklim mengukur dampak berbagai risiko global terhadap perekonomian nasional menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE).

Lebih lanjut Eisha menjelaskan, dalam skenario lonjakan harga energi akibat konflik Timur Tengah, INDEF memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) berpotensi tertekan sebesar 0,21 persen. Ekspor diperkirakan melambat 2,44 persen, sementara upah riil turun 0,28 persen. Pada saat yang sama, inflasi meningkat 0,28 persen dan impor melonjak 7,8 persen.

Simulasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan energi memiliki konsekuensi lebih luas daripada ketersediaan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum. Ketika harga minyak dan ongkos pengangkutan meningkat, tekanan dapat menjalar ke kegiatan industri, perdagangan, dan konsumsi rumah tangga.

Karena itu, penguatan ketahanan energi memerlukan langkah yang melampaui penanganan gangguan pasokan dalam jangka pendek. Indonesia perlu memperkuat kapasitas produksi domestik, mencari alternatif sumber impor, serta membangun sistem energi yang lebih tahan terhadap perubahan kondisi global.

Sebagai salah satu pelaksana utama pengelolaan pasokan energi nasional, Pertamina menghadapi tantangan untuk menjaga ketersediaan energi ketika kondisi pasar global berubah. Upaya tersebut mencakup peningkatan produksi migas domestik dan pencarian sumber pasokan alternatif untuk mengantisipasi gangguan distribusi internasional.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjelaskan, Pertamina telah mengambil langkah dalam mengantisipasi risiko pasokan akibat dinamika di Selat Hormuz.

“Tentunya kita sudah antisipasi untuk mencari sumber yang lain supaya ketahanan stoknya juga bisa baik dan bagus,” kata Simon saat mengunjungi BPH Migas di Jakarta (12/3).

Simon menyebut, Pertamina melakukan diversifikasi sumber impor. “Untuk antisipasi kami juga melakukan diversifikasi sumber. Sumber-sumber kita tidak hanya dari Timur Tengah, ada juga dari Afrika, ada dari Amerika Serikat, dan berbagai tempat lainnya,” ungkapnya.

Diversifikasi dapat mengurangi risiko ketergantungan terhadap satu kawasan pemasok. Namun, strategi tersebut tetap perlu diiringi penguatan kapasitas domestik agar Indonesia memiliki ruang lebih besar dalam menghadapi perubahan harga dan gangguan rantai pasok global.

Di lain kesempatan, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menekankan pentingnya mengoptimalkan produksi dalam negeri. “Hal pertama yang kami lakukan adalah meningkatkan dan memaksimalkan produksi domestik migas,” kata Oki dalam gelaran IPA CONVEX pada Mei 2026.

Menurut Oki, Pertamina memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan energi, sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan di seluruh Indonesia. Karena itu, upaya memperkuat ketahanan energi perlu diiringi peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) domestik, di samping diversifikasi sumber impor dan pengelolaan pasokan jangka pendek.

Sepanjang tahun 2025, total produksi minyak dan gas (migas) PT Pertamina (melalui subholding hulu PT Pertamina Hulu Energi / PHE) mencapai 1,032 juta barel setara minyak per hari (MMBOEPD). Sementara hingga Juni 2026, produksi migas mencapai 935 ribu barel setara minyak per hari.

Di tengah kompleksitas dan tingginya risiko industri energi, Pertamina juga mengandalkan kolaborasi untuk memperkuat strategi menghadapi berbagai tantangan sektor energi. Dengan dual growth strategy atau strategi Pertumbuhan Ganda, Pertamina menjalankan kebijakan bisnisnya pada dua fokus utama yang dilaksanakan secara bersamaan. Yakni memperkuat bisnis energi existing (energi fosil) dan mengembangkan bisnis rendah karbon untuk masa depan.

Pengembangan bisnis rendah karbon ditandai dengan pengembangan ekosistem biofuel seperti Pertamax Green dan mandatori Biodiesel B50, pemanfaatan potensi energi panas bumi, energi surya, hidrogen hijau, Sustainable Aviation Fuel (SAF) bahan bakar pesawat berbahan baku minyak jelantah dan lain-lain.

Energi fosil sebagai bisnis existing Pertamina, tidak serta merta dihasilkan dalam waktu singkat. Karena di balik ketersediaan energi masyarakat, terdapat perjalanan panjang dimulai dari hulu hingga hilir, dimana prosesnya membutuhkan waktu, teknologi, dan investasi besar. 

Bermula dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, dimana minyak dan gas yang berhasil diproduksikan selanjutnya harus melewati proses pengolahan di kilang untuk menghasilkan BBM dan produk turunannya. BBM kemudian didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia,  menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara atau kombinasi berbagai moda transportasi. Kondisi cuaca dan gelombang laut, keterbatasan akses, hingga dinamika kebutuhan di setiap wilayah menuntut perencanaan dan koordinasi yang cermat alam pendistribusian energi.

Rentetan tersebut menggambarkan setiap tetes energi yang masuk ke dalam tangki kendaraan, menempuh perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan energi untuk Indonesia, berawal dari sumber daya yang diupayakan di hulu, diolah dan disalurkan melalui berbagai tahapan, hingga menjadi energi yang menggerakkan kehidupan masyarakat. Menjaganya tetap tersedia membutuhkan kerja bersama, strategi jangka panjang, dan kesadaran untuk menggunakan energi secara bijak.

Eisha berpandangan, pemerintah perlu menempuh tiga prioritas kebijakan dalam satu hingga tiga tahun ke depan. Pertama, memperkuat stabilitas makroekonomi dan menciptakan kepastian regulasi serta iklim investasi yang kondusif untuk mendorong produksi migas domestik, mengoptimalkan lapangan existing, dan mengembangkan infrastruktur energi.

Kedua, mereformasi subsidi energi secara bertahap agar lebih tepat sasaran, dengan tetap melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Menurut Eisha, ruang fiskal yang dihasilkan dapat dialokasikan untuk memperkuat infrastruktur energi, kapasitas cadangan strategis, dan investasi pada sumber energi domestik.

Ketiga, mempercepat transisi energi melalui pengembangan tenaga surya, panas bumi, hidro, dan bioenergi berkelanjutan. Langkah ini perlu terintegrasi dengan elektrifikasi transportasi dan peningkatan efisiensi energi untuk menekan ketergantungan struktural terhadap BBM impor.

Ketiga prioritas tersebut membutuhkan koordinasi pemerintah dan pelaku industri, termasuk Pertamina. Peningkatan produksi dan diversifikasi pasokan penting untuk menjaga ketersediaan energi saat ini, sementara reformasi subsidi dan pengembangan energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi kerentanan dalam jangka panjang.

Gejolak geopolitik global menjadi pengingat pentingnya memperkuat ketahanan energi melalui peningkatan produksi migas domestik, pengembangan teknologi dan sumber daya migas nonkonvensional, serta ekspansi portofolio hulu migas di luar negeri untuk memperkuat cadangan dan menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.

Namun, ketahanan energi bukan hanya tentang kemampuan menyediakan pasokan, melainkan juga memastikan masyarakat dapat mengakses energi dengan mudah dan terjangkau. Karena itu, diperlukan sinergi pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk memperkuat kemandirian energi, meningkatkan ketahanan menghadapi gejolak global, serta menggunakan energi secara bijak demi keberlanjutan energi bagi generasi mendatang.