Acara demplot tersebut ditandai dengan penanaman mangrove oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta Gubernur Ahmad Luthfi. Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah alias Ida, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan, Bupati Demak Eisti'anah, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin, dan berbagai elemen masyarakat, termasuk pelajar.
"Dulu, Timbulsloko termasuk desa yang kaya raya. Ada sawah, tegalan (kebun), dan tambak. Penghasilan setiap hari ada udang dari tambak, terus 4 bulan sekali panen padi, cabai, jagung, dan bandeng. Setelah kena abrasi, hancur semuanya," tutur Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).
Menurut seorang warga setempat, Nadhiri, pemerintah desa sebenarnya sudah menyiapkan relokasi untuk warga. Namun, faktor ekonomi membuat warga kembali ke tempat lamanya. Bahkan di tempat baru, banyak warga yang tidak bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan.
Meskipun kondisi itu terus dialami, masyarakat Desa Timbulsloko terus berupaya beradaptasi dengan memanfaatkan kondisi alam di sekitar rumahnya.
"Warga yang menebang mangrove satu pohon harus tanam 10 pohon baru, kalau ada warga yang menikah menanam 10 pohon, kalau ada ternak yang makan mangrove, maka pemiliknya harus tanam 10 pohon. Ini masih berjalan sampai sekarang," jelas Nadhiri.
Seorang warga lainnya, Masripah, juga menuturkan hal serupa. Selama bertahun-tahun tinggal di sana, ia sudah beberapa kali harus meninggikan lantai dan rumahnya agar air pasang tidak masuk ke rumah.
Menanggapi keluhan warga, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan bersama Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) berkomitmen untuk melindungi Pantura Jawa melalui benteng alami pesisir melalui penanaman mangrove berbasis nature-based solution sambil menunggu realisasi pembangunan giant sea wall.
Proyek percontohan atau demplot perlindungan pantura dirancang dengan melibatkan masyarakat pesisir.
"Presiden sudah memerintahkan BOPPJ untuk mengoptimalkan perlindungan ekologis dan pengembangan ekonomi masyarakat di Pantura. Salah satu wilayah yang menjadi titik untuk dikelola adalah di Teluk Semarang, Demak, dan Kendal," kata Kepala BOPPJ Didit Herdiawan.
Menurutnya, penanaman mangrove di Pesisir Sayung bukan sekadar proyek penghijauan. Program tersebut menjadi langkah awal untuk membangun model perlindungan pesisir yang menggabungkan pemulihan ekosistem dengan pemberdayaan masyarakat.
"Pasti (libatkan masyarakat). Jadi, mitra kebersamaan pemberdayaan masyarakat memang itu tujuan utama dari BOPPJ. Giant Sea Wall dalam konsep besarnya adalah pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat," ujar Didit.
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan langkah BOPPJ tersebut sejalan dengan program 'Mageri Segoro' yang telah dijalankan di berbagai wilayah pesisir Jateng. Perlindungan pesisir tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur fisik.
Sebagai informasi, Provinsi Jateng memiliki garis pantai sepanjang 1.127,85 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 651,47 kilometer berada di kawasan Pantura, 343,50 kilometer di pantai selatan, dan 132,88 kilometer berada di Karimunjawa.
(akn/ega)
