Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana Sumatera.
Tito menyebut kebutuhan huntap relokasi di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencapai 26.036 unit.
“Rinciannya, Aceh 21.028 unit, Sumatra Utara 3.707 unit, dan Sumatra Barat 1.301 unit,” kata Tito dalam rapat koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).
Pembangunan huntap tersebut direncanakan tuntas dalam waktu dua hingga tiga tahun.
Tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 7.952 unit, terdiri dari 6.220 unit di Aceh, 919 unit di Sumatera Utara, dan 813 unit di Sumatera Barat.
Karena itu, Tito menegaskan, kesiapan lahan membutuhkan dukungan penuh pemerintah daerah agar pembangunan rumah bagi warga terdampak bencana dapat segera dilaksanakan.
“Hal mendesak yang memerlukan dukungan penuh pemerintah daerah adalah kesiapan tanah atau lahan,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan lahan milik negara, baik yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha milik negara (BUMN), maupun pemegang hak guna usaha (HGU) swasta, dapat dimanfaatkan untuk pembangunan huntap sesuai arahan Presiden.
“Wajib diserahkan untuk kepentingan pembangunan rumah korban bencana. Jika tidak patuh, izin HGU-nya dapat dicabut,” ungkap Tito.
Dalam kesempatan itu, Tito membeberkan sejumlah daerah yang masih menghadapi kendala penyediaan lahan.
Seperti Kota Padang dan Kabupaten Agam di Sumatera Barat, serta Aceh Utara di Aceh, sebagai wilayah yang perlu segera menuntaskan persoalan tersebut.
“Daerah yang masih terkendala penyediaan lahan, khususnya di Sumatra Barat, yaitu Kota Padang dan Kabupaten Agam, serta Aceh Utara yang memiliki empat titik belum clean and clear, harus segera menyelesaikan masalah tersebut,” terangnya.
Menurut Tito, kepastian lahan juga penting untuk menjaga komitmen pihak yang bersedia membantu pembangunan rumah bagi korban bencana. Ia mengatakan Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai salah satu pihak yang telah menyatakan kesiapan untuk membangun huntap.
“Jangan sampai mereka menarik komitmen bantuan akibat ketidakjelasan lahan dari pemerintah daerah,” tegas Tito.
Ia pun meminta dukungan kepala daerah agar persoalan lahan segera diselesaikan sehingga pembangunan huntap dapat dipercepat. Sementara itu, untuk kebutuhan huntap pada 2027, Tito menyebut masih terdapat 17.654 unit yang perlu dibangun.
Jumlah tersebut dapat meningkat menjadi 18.084 unit setelah adanya usulan tambahan dari Kabupaten Pidie Jaya, dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp 5,1 triliun.
