Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong perluasan jangkauan Sekolah Rakyat untuk membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, termasuk mereka yang sempat putus sekolah. Hal itu muncul setelah mendengar langsung latar belakang dan cita-cita para siswa.
Bima mengaku terharu melihat semangat anak-anak tersebut dalam menempuh pendidikan meski menghadapi keterbatasan ekonomi dan kondisi keluarga yang sulit. Mereka tetap bertekad untuk mengangkat derajat orang tua dan meraih cita-cita melalui pendidikan.
"Tadi saya terharu juga dengar tadi bapaknya buruh, orang tuanya meninggal, dan mereka bercita-cita untuk menaikkan derajat orang tuanya, ada yang cita-cita jadi tentara, ada yang jadi hakim," ujar Bima dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).
Hal tersebut disampaikannya saat mengunjungi Sekolah Rakyat di kawasan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Rabu (21/10).
Semangat tersebut juga terlihat dari seorang anak yang ingin kembali bersekolah setelah hampir empat tahun putus sekolah.
Menurut Bima, kemauan anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan merupakan hal yang luar biasa.
"Dia sudah hampir 4 tahun dari putus sekolah, tapi masih mau sekolah itu kan luar biasa," ungkapnya.
Kisah tersebut menunjukkan pentingnya akses pendidikan bagi anak-anak yang sempat putus sekolah. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah membuka akses agar mereka dapat kembali menempuh pendidikan dan membangun harapan untuk masa depan yang lebih baik.
"Jadi ini sekolah rakyat harus terus kita dorong untuk semakin memperluas jangkauan," pungkasnya.
Bima menilai Sekolah Rakyat sebagai program dengan tujuan jangka panjang. Pendidikan yang diberikan tidak hanya membuka jalan bagi para siswa untuk memperbaiki kehidupan keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan calon pemimpin bangsa.
Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Malang turut didukung sinergi berbagai pihak. Sekolah dengan 75 siswa tersebut memanfaatkan aset eks Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang berada di kawasan BPSDM Provinsi Jawa Timur.
Bima menjelaskan pemanfaatan aset tersebut mendapat dukungan dari Kemendagri, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Wali Kota Malang.
(akd/ega)
