Muhammad Nabil Arzad Ilham berdiri di dalam sebuah bilik kecil sambil memegang gagang telepon. Dengan raut wajah serius dan mata tertuju lurus ke depan, mahasiswa semester 7 Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 itu berbicara seolah-olah tengah menyampaikan pesan kepada seseorang di seberang sana.
Nadanya terdengar cukup tinggi. Ia membicarakan sejumlah persoalan yang belakangan menjadi kegelisahan publik, termasuk di kalangan anak muda. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera, banjir dan longsor di Aceh, hingga kekeringan di Jawa Barat. Ia berbicara kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Tolong, Bapak Presiden, saya harap mengambil sikap yang tegas. Jadikan bencana kita ini bencana nasional. Jangan dijadikan bencana yang hanya bencana biasa. Saya harap, Bapak Presiden bisa mengambil keputusan yang tegas,” ujarnya saat menyampaikan pesan melalui telepon tersebut.
Momen tersebut terjadi di sela-sela kegiatan Muda-Mudi Sekolah Partai PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Ratusan mahasiswa dari berbagai daerah mengikuti kegiatan yang digagas oleh partai tersebut.
Bagi Ilham, kesempatan berbicara langsung dengan presiden seperti itu, apalagi menyampaikan keluh kesah secara leluasa, bukanlah hal yang mudah didapatkan di kehidupan sehari-hari. Namun, melalui bilik telepon yang dinamai “Leave a Message” itu, siapa pun bisa menyampaikan pandangan dan kritik terhadap situasi pemerintahan saat ini.
Bilik itu sengaja dirancang menyerupai bilik telepon sehingga para mahasiswa bisa membayangkan ketika berkomunikasi langsung dengan pejabat pemerintah, bahkan kepada orang nomor satu di Indonesia sekalipun, meski tidak benar-benar tersambung dengan mereka.
Bukan hanya Ilham, sejumlah anak muda mengantre untuk menanti kesempatan berbicara di balik bilik telepon itu. Ada yang sudah menyiapkan kata-kata di kepalanya, tetapi ada pula yang sibuk mengetik di telepon genggam agar tidak ada hal yang terlewat.
Sultan, mahasiswa semester 7 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, berpandangan, ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu karena banyak unek-unek tidak pernah dikeluarkan. Kondisi itu juga dialami generasi muda lainnya.
Justru, akibat saluran komunikasi antara elite dan generasi muda yang kerap tersumbat, lanjut dia, sebagian anak muda memilih turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi. Meski demikian, ia menyadari, dengan koalisi pemerintahan yang mendominasi parlemen saat ini, menyampaikan aspirasi agar didengar oleh pengambil kebijakan bukan perkara mudah.
“Kalau misalnya memang sekiranya enggak bisa (didengarkan lagi), ya mau tidak mau, kami kadang harus turun ke jalan,” katanya.
Namun, Sultan juga mengakui, tidak banyak anak muda yang melek politik. Ini disayangkan karena politik nyatanya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setiap aturan yang dibuat pemerintah bersama DPR berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk generasi muda.
“Kita kan tidak bisa masa bodoh dengan situasi karena ujungnya ke kita-kita juga. Padahal, apa sulitnya? Mungkin dia malas untuk membaca berita politik terkini. Padahal, itu sangat bermakna sih,” ungkap Sultan.
Ilham pun sependapat. Menurut dia, pemahaman politik penting bagi anak muda karena berkaitan dengan masa depan mereka sendiri. Politik juga tidak bisa dipisahkan dari bidang lain, termasuk hukum. Selain itu, memahami hukum saja belum cukup tanpa memahami konteks politik yang melatarbelakangi berbagai persoalan.
“Jadi dengan memahami isu politik, mereka tahu secara luas. Mungkin teman-teman saya berpikir, saat ini, kan, politik itu sebatas ruang-ruang untuk mencari kekuasaan. Tapi, kan, sebenarnya ruang politik ini sendiri juga menjadi salah satu wadah kita untuk bagaimana caranya kita menyikapi negara kita sendiri,” tutur Ilham.
Selain menyediakan bilik telepon untuk menyampaikan pesan, PDI-P juga menggelar diskusi yang mempertemukan anak muda dengan sejumlah anggota DPR, di antaranya Komarudin Watubun dan My Esti Wijayati. Hadir pula, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Melalui forum itu, mahasiswa mendapat kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah, masukan, dan harapan mereka secara langsung.
Komarudin, yang juga Kepala Sekolah Partai PDI-P, mengatakan, antusiasme anak muda dalam kegiatan itu mematahkan anggapan bahwa generasi Z atau Gen Z apolitis dan tidak tertarik dengan kegiatan partai politik.
Menurut dia, masa depan dan estafet kepemimpinan bangsa berada di pundak generasi muda. Pertemuan itu juga tidak bisa dilepaskan dari semangat Sumpah Pemuda, yang menekankan persatuan di tengah perbedaan. Nilai-nilai tersebut perlu terus dirawat oleh generasi muda saat ini.
Kita kan tidak bisa masa bodoh dengan situasi karena ujungnya ke kita-kita juga.
Ia menjelaskan, Sekolah Partai dirancang untuk meneruskan nilai-nilai tersebut melalui tiga pilar, yakni logika, etika, dan estetika. Logika diasah melalui ruang dialektika agar anak muda mampu berpikir kritis dan mencari solusi atas berbagai persoalan sosial, politik, maupun ekonomi.
Etika ditanamkan melalui nilai kebersamaan dan komitmen menjaga ruang dialog. Sementara itu, estetika diperkenalkan melalui pelatihan pembuatan konten kreatif serta apresiasi terhadap kebudayaan, antara lain melalui pertunjukan Angklung Revolution.
Melalui tiga pilar tersebut, Komarudin berharap anak muda mampu menghasilkan konten digital yang tidak hanya mengejar popularitas, tetapi juga memuat nilai-nilai ideologis, menjunjung moralitas, dan membawa semangat nasionalisme.
Ia menegaskan, kegiatan itu bukan semata-mata untuk menarik anak muda ke dalam politik praktis. Lebih dari itu, PDI-P ingin mewariskan nilai perjuangan para pendiri bangsa kepada generasi penerus.
“Kami undang pertama itu masih umum saja, bebas saja, karena yang paling penting itu bukan PDI Perjuangan-nya, tetapi perjuangan Bung Karno dan Ibu Mega (Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri) itu harus diwariskan kepada generasi penerus. Di situ ada nilai, ya. Perjuangan itu yang harus diteruskan,” ujar Komarudin.
Ia menambahkan, Sekolah Partai juga memberikan pemahaman mengenai ideologi Pancasila dan konstitusi kepada para peserta. Anak muda perlu memahami bahwa kepemimpinan membutuhkan proses pengaderan dan persiapan yang matang.
“Di sana kita belajar bagaimana Pancasila, dasar negara, supaya jangan kita buat pelanggaran terhadap konstitusi, kan? Jadi kita sadarkan kepada generasi muda bahwa semua berproses, tidak ada yang jatuh dari langit. Supaya suatu ketika mereka jadi pejabat, mau jadi presiden, wakil presiden, harus siap, tidak bisa dipaksa. Nanti bikin rusak negara itu,” tegasnya.
Ini menjadi bukti bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan partai politik yang tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi juga menjalankan amanat untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Komarudin mengakui, terdapat kesenjangan komunikasi antara elite politik yang lebih tua dan anak muda. Kesenjangan itu berpotensi membuat aspirasi generasi muda tidak tersampaikan dan mendorong mereka memilih cara lain, termasuk turun ke jalan.
Melalui Sekolah Partai, PDI-P berupaya membuka ruang pertemuan agar kedua generasi bisa saling mendengar. Menurut Komarudin, anak muda tidak semestinya dibiarkan apatis terhadap keadaan bangsa, sementara generasi yang lebih tua juga perlu membuka diri terhadap pandangan mereka.
“Nah, itu makanya sekarang kita karena ada gap ini, kita buka gap-nya supaya ketemu, kan, di situ. Yang menjadi masalah kalau kita yang tua tetap bertahan, yang muda tetap apatis terhadap keadaannya. Ini yang kita lagi buka jalan untuk kita duduk sama-sama karena masa depan bangsa ini ada di tanganmu, bukan ada di tangan saya lagi,” tutur Komarudin.
Sekretaris Umum Sekolah Partai PDI-P Nida Zidny Paradisa menambahkan, politik tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan elektoral dan kemenangan dalam pemilu. Partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan menjaga kualitas demokrasi.
“Ini menjadi bukti bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan partai politik yang tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi juga menjalankan amanat untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” ujarnya.
