Pemerintah menargetkan pembangunan 7.952 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana Sumatera sepanjang 2026. Hingga 21 Oktober, progres fisik pembangunan telah mencapai 3,48%, seiring berjalannya proses konstruksi di sejumlah lokasi.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Teddy Paul H. Siagian mengatakan, realisasi anggaran pembangunan huntap telah mencapai 8,92% atau senilai Rp197 miliar.
“Secara keseluruhan, progres fisik saat ini 3,48% dan realisasi anggaran 8,92%. Dan ini masih berproses terus, karena saat ini penyedia jasa baik konstruksi maupun konsultan sedang melakukan atau mengajukan permohonan uang muka supaya bisa mempercepat,” kata Teddy dalam rapat koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).
Teddy menjelaskan, pembangunan huntap pada 2026 ditargetkan mencapai 7.952 unit yang tersebar di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh sebanyak 6.220 unit, Sumatera Utara 919 unit, dan Sumatera Barat 813 unit.
Ia pun menegaskan, penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah tidak mengurangi target pembangunan rumah bagi warga terdampak bencana.
“Ya, tetapi tidak mengurangi target output. Jadi tetap 7.952 unit,” ujar Teddy.
Dalam paparannya, anggaran pembangunan huntap 2026 tercatat sebesar Rp 2,219 triliun. Anggaran itu sebelumnya direncanakan mencapai Rp 2,339 triliun, tetapi kemudian disesuaikan tanpa mengurangi jumlah unit yang ditargetkan.
Kendati demikian, proses pembangunan masih menghadapi kendala, terutama terkait kesiapan lahan dan penyelesaian penilaian harga tanah.
Teddy mencontohkan kondisi di Kabupaten Aceh Utara, yang masih memiliki sejumlah lokasi pembangunan dengan lahan yang belum siap.
Ia mengatakan, sebagian warga juga belum menyepakati nilai lahan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Kondisi tersebut membuat proses penyediaan lahan dan pembangunan belum dapat berjalan optimal.
“Jadi informasi dari teman-teman di lapangan, nilai KJPP keluar, disampaikan ke masyarakat, masyarakat tidak setuju. Jadi berputar lagi,” beber Teddy.
Dia menilai persoalan tersebut perlu segera diselesaikan agar pembangunan huntap tidak semakin tertunda.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti besarnya alokasi pembangunan huntap di Aceh Utara pada 2027, sementara penyediaan lahan untuk pembangunan tahun ini masih belum sepenuhnya rampung.
“Tahun depan, 2027, alokasi yang disampaikan Kabupaten Aceh Utara sebanyak 4.000 unit. Tahun ini saja, dari 708 unit, baru sekitar 500 unit yang bisa dikerjakan. Dari 500 unit itu, masih ada setengahnya yang lahannya belum ready. Sementara tahun depan ada alokasi 4.000 unit di Aceh Utara,” ujarnya.
Karena itu, Teddy meminta dukungan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Aceh Utara, untuk mempercepat proses penilaian dan memastikan kesiapan lahan.
“Ini kami mohon bantuannya supaya bisa dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, apabila hadir di link zoom ini, tolong segera dipercepat proses untuk KJPP-nya,” pinta Teddy.
