Jakarta (ANTARA) - Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, menilai bahwa Indonesia dapat memimpin pembentukan multilateralisme baru di PBB.
“Saya sungguh meyakini bahwa multilateralisme diperlukan. Saya sungguh percaya bahwa negara-negara seperti Indonesia dapat dan harus memainkan peran utama (dalam membentuk multilateralisme baru),” kata Albanese dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam.
Indonesia mengumumkan pencalonan dirinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030 pada Sidang Umum ke-81 Majelis Umum PBB di New York pada 26 September 2026, dengan membawa komitmen “Membina Persatuan, Memajukan Perdamaian”.
Albanese menilai bahwa PBB tidak kuat dan vokal selama genosida terjadi di Gaza dan mulai terpinggirkan selama beberapa tahun terakhir. Menurutnya, tidak kuatnya keterlibatan PBB terkait Gaza merupakan cerminan dari krisis multilateralisme.
“Kini, Gaza telah menjadi batu sandungan yang menyebabkan seluruh sistem tersebut runtuh. Kita membutuhkan multilateralisme yang diperbarui, sebuah multilateralisme yang telah didekolonisasi,” jelas Albanese.
Dia menilai bahwa prinsip-prinsip kuat dari negara-negara Global Selatan (Global South) kini jauh lebih dibutuhkan daripada sebelumnya, memberi contoh prinsip “Ubuntu” yang lahir dari pengalaman dekolonisasi di Afrika Selatan; sebuah pengakuan kemanusiaan yang paling murni, “aku ada karena kamu ada”.
Baca juga: Pelapor PBB: Klaim Netanyahu kebal atas perintah ICC "tak berdasar"
Baca juga: Pelapor PBB sebut Bezalel Smotrich dalang genosida di Palestina
Albanese juga mengatakan bahwa prinsip “Bhinneka Tunggal Ika” yang dianut Indonesia memperkuat keyakinannya bahwa multilateralisme tetap diperlukan, dengan negara-negara seperti Indonesia yang memiliki peran penting dalam mendorong kerja sama global.
“Sebagai titik awal diskusi mengenai bentuk multilateralisme baru ini, telah terbentuk apa yang disebut sebagai “Hague Group” (Kelompok Den Haag). Saya berharap Indonesia akan bergabung dengan Hague Group tersebut,” ujar Albanese.
Amnesty International menyelenggarakan acara bersama Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese, di Jakarta pada Rabu dengan tema “Mendukung perlawanan orang Palestina di tengah genosida.”
Acara dibuka dengan sambutan dari Marzuki Darusman, yang merupakan Jaksa Agung RI periode 1999-2001, pendiri Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia untuk ASEAN (HRRCA), dan menjabat sebagai Ketua Misi Pencari Fakta Independen PBB untuk Myanmar pada 2017.
Baca juga: Pakar PBB: Mengkritik Israel tak boleh disamakan dengan antisemitisme
Baca juga: IsDF MUI tekankan pentingnya kemitraan perkuat solidaritas Palestina
Baca juga: Amnesty Int desak sanksi terhadap pejabat Israel atas pelanggaran HAM
“Saya sungguh meyakini bahwa multilateralisme diperlukan. Saya sungguh percaya bahwa negara-negara seperti Indonesia dapat dan harus memainkan peran utama (dalam membentuk multilateralisme baru),” kata Albanese dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam.
Indonesia mengumumkan pencalonan dirinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030 pada Sidang Umum ke-81 Majelis Umum PBB di New York pada 26 September 2026, dengan membawa komitmen “Membina Persatuan, Memajukan Perdamaian”.
Albanese menilai bahwa PBB tidak kuat dan vokal selama genosida terjadi di Gaza dan mulai terpinggirkan selama beberapa tahun terakhir. Menurutnya, tidak kuatnya keterlibatan PBB terkait Gaza merupakan cerminan dari krisis multilateralisme.
“Kini, Gaza telah menjadi batu sandungan yang menyebabkan seluruh sistem tersebut runtuh. Kita membutuhkan multilateralisme yang diperbarui, sebuah multilateralisme yang telah didekolonisasi,” jelas Albanese.
Dia menilai bahwa prinsip-prinsip kuat dari negara-negara Global Selatan (Global South) kini jauh lebih dibutuhkan daripada sebelumnya, memberi contoh prinsip “Ubuntu” yang lahir dari pengalaman dekolonisasi di Afrika Selatan; sebuah pengakuan kemanusiaan yang paling murni, “aku ada karena kamu ada”.
Baca juga: Pelapor PBB: Klaim Netanyahu kebal atas perintah ICC "tak berdasar"
Baca juga: Pelapor PBB sebut Bezalel Smotrich dalang genosida di Palestina
Albanese juga mengatakan bahwa prinsip “Bhinneka Tunggal Ika” yang dianut Indonesia memperkuat keyakinannya bahwa multilateralisme tetap diperlukan, dengan negara-negara seperti Indonesia yang memiliki peran penting dalam mendorong kerja sama global.
“Sebagai titik awal diskusi mengenai bentuk multilateralisme baru ini, telah terbentuk apa yang disebut sebagai “Hague Group” (Kelompok Den Haag). Saya berharap Indonesia akan bergabung dengan Hague Group tersebut,” ujar Albanese.
Amnesty International menyelenggarakan acara bersama Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese, di Jakarta pada Rabu dengan tema “Mendukung perlawanan orang Palestina di tengah genosida.”
Acara dibuka dengan sambutan dari Marzuki Darusman, yang merupakan Jaksa Agung RI periode 1999-2001, pendiri Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia untuk ASEAN (HRRCA), dan menjabat sebagai Ketua Misi Pencari Fakta Independen PBB untuk Myanmar pada 2017.
Baca juga: Pakar PBB: Mengkritik Israel tak boleh disamakan dengan antisemitisme
Baca juga: IsDF MUI tekankan pentingnya kemitraan perkuat solidaritas Palestina
Baca juga: Amnesty Int desak sanksi terhadap pejabat Israel atas pelanggaran HAM
