REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dalam penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan yang sedang berlangsung. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya merupakan perusahaan dengan investasi asing.
"Kami telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka, tiga di antaranya adalah perusahaan berinvestasi asing," kata Kepala Polri Jenderal Suyudi Ario Seto kepada wartawan usai rapat kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10).
Suyudi belum bersedia mengungkap identitas perusahaan-perusahaan tersebut, namun ia memastikan proses penyidikan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Ia menekankan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak hanya menyasar entitas korporasi.
"Ini mencakup pemilik perusahaan dan pemegang saham yang bertanggung jawab atas korporasi yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia," tegas Suyudi.
Proses pidana ini merupakan tindak lanjut dari pengumuman sebelumnya oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang menyatakan telah meningkatkan 98 laporan polisi terkait kebakaran hutan yang melibatkan korporasi ke tahap penyidikan formal. Pengumuman lebih lanjut mengenai identitas tersangka akan dilakukan seiring dengan perkembangan pengumpulan alat bukti dan pemenuhan syarat hukum.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Sanksi Administratif Kementerian Kehutanan
Bersamaan dengan penyidikan kepolisian, Kementerian Kehutanan meningkatkan penegakan sanksi administratif. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin terhadap enam perusahaan tambahan di Kalimantan Tengah, sehingga total perusahaan kehutanan yang dikenai sanksi mencapai 32.
Keenam perusahaan tersebut dikenai pembekuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan diperintahkan untuk melakukan restorasi lingkungan di area yang terdampak. Perusahaan-perusahaan itu adalah PT Produk Kalimantan Jaya, PT Taiyong Engreen, PT Hutan Produk Lestari, PT Ramang Agro Lestari, PT Puspa Warna Cemerlang, dan PT Sinergi Hutan Sejati.
Secara keseluruhan, keenam perusahaan tersebut memegang konsesi seluas 201.391 hektare, dengan 7.531 hektare di antaranya terdampak kebakaran baru-baru ini. Sanksi administratif kementerian kini mencakup 32 perusahaan yang mengelola lebih dari 1,9 juta hektare lahan konsesi, termasuk 18.489 hektare area yang terbakar.
Menteri Raja Juli memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut juga dapat menghadapi proses pidana terpisah jika penyidikan menemukan bukti adanya kesengajaan atau niat jahat.
