JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas membuka peluang revisi undang-undang untuk memasukkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke dalam kategori terorisme ekologi.
Supratman mengatakan, langkah tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa karhutla dapat dikategorikan sebagai terorisme ekologi.
“Karena itu nanti dalam pengaturan undang-undang mungkin nanti kita akan lakukan revisi terkait hal tersebut,” kata Supratman kepada wartawan, Kamis, 22 Oktober 2026.
BACA JUGA:Menkum Sebut Usulan Luhut Ubah Definisi Korupsi Masih Wacana
Dia menegaskan, pemerintah tidak serta-merta akan membuat undang-undang baru untuk mengatur persoalan tersebut.
Menurutnya, penyempurnaan dapat dilakukan melalui revisi terhadap regulasi yang sudah ada.
“Kalau sekarang kan buat apa undang-undang baru? Kan semua undang-undangnya ada, tinggal kalau ada sesuatu hal yang mau disempurnakan, tinggal ditambah,” ujarnya.
Selain kemungkinan revisi regulasi, Supratman menyebut Presiden telah memberikan arahan terkait penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, baik perorangan maupun korporasi.
Dia mengatakan, langkah penegakan hukum tersebut telah disampaikan secara jelas oleh Kapolri dalam pertemuan tersebut.
BACA JUGA:BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Jakarta Hari ini 22 Oktober 2026, Siap-Siap Ibu Kota Diguyur Hujan!
“Yang pasti bahwa proses penegakan hukum, baik terkait dengan yang perorangan maupun korporasi, tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Pak Kapolri dan langkah-langkah yang akan diambil, dan Presiden sudah memberi arahan terkait penegakan hukumnya,” tutur Supratman.
