Jakarta (ANTARA) - Bintang Allu Mapparenta (23) terlihat bahagia saat menceritakan pengalamannya tambal gigi di Puskesmas Minasa Upa, Makassar, Sulawesi Selatan.
Maklum, untuk kebutuhan tambal gigi yang perlu dilakukan berkali-kali, Bintang bisa menghemat waktu perjalanan dan ongkos pengobatan lantaran puskesmas dekat rumahnya itu sudah mempunyai alat yang mumpuni.
“Sebelumnya ke klinik gigi. Tapi, saya rasa terlalu mahal budget-nya. Jadi, saya memutuskan di puskesmas saja,” kata Bintang setelah perawatan giginya.
Sebelumnya, Bintang harus menyiapkan dana, setidaknya, Rp500 ribu untuk satu kali perawatan tambal gigi. Perjalanan dari rumah ke klinik pun memakan waktu hingga 30 menit.
Sedangkan ke puskesmas, jaraknya bisa ditempuh dengan berjalan kaki dan kantong dia tetap selamat karena perawatannya gratis.
“Saya di sini pertama Cek Kesehatan Gratis (CKG), terindikasi giginya berlubang, ada dua. Saya diarahkan minggu lalu tambal gigi. Ini yang kedua kalinya, minggu depan disuruh kembali lagi.”
Bintang Allu Mapparenta (23) setelah menjalani perawatan tambal gigi di Puskesmas Minasa Upa, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (21/10/2026). (ANTARA/Imamatul Silfia) Perempuan Makassar itu mengaku tak mengetahui sebelumnya bahwa perawatan tambal gigi bisa dilakukan di puskesmas. Yang dia tahu, puskesmas hanya melayani sakit seperti demam, sakit kepala, pusing, hingga flu.
Setelah menjajal layanan perawatan gigi, Bintang yakin tak akan kembali lagi ke klinik karena layanan di puskesmas sudah cukup memenuhi kebutuhan giginya.
“Puskesmas dong. Karena di sini pelayanannya sudah bagus sih, Kak. Selama ini juga nggak pernah ada kendala selama aku di puskesmas,” tutur Bintang.
Dukungan untuk puskesmas
Cerita Bintang tidak akan ada jika Puskesmas Minasa Upa tidak memiliki alat yang mendukung.
Nurpaidah, dokter gigi yang bertanggung jawab atas poli gigi di Puskesmas Minasa Upa, menceritakan, dulu pasien kerap dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atau faskes II karena layanan yang dicari tidak tersedia di puskesmas.
Layanan itu antara lain penambalan gigi dengan laser serta pembersihan karang gigi atau scalling.
"Tindakan seperti pencabutan, kami bisa lakukan. Tapi, ada beberapa tindakan yang tidak bisa kami lakukan, seperti penambalan yang menggunakan laser dan pembersihan karang gigi. Karena fasilitas kami tidak ada," kata drg Nurpaidah menuturkan.
Tetapi, kondisi berubah sejak kehadiran dental chair. Alat baru ini dilengkapi fitur yang sebelumnya masih kosong bagi Puskesmas Minasa Upa.
Pembaruan fasilitas kesehatan tersebut merupakan bagian dari program Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI), yang berfokus pada peningkatan ketersediaan peralatan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah mendapat dukungan dari sejumlah bank pembangunan multilateral, termasuk Asian Development Bank (ADB).
ADB menyetujui pembiayaan senilai 650,20 juta dolar AS lewat proyek Primary Healthcare and Public Health Laboratories Upgrading and Strengthening (PLUS). Proyek ini memberikan dukungan pengadaan alat kesehatan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menangani kebutuhan masyarakat.
Dental chair di Puskesmas Minasa Upa salah satunya.
Selain melengkapi fasilitas, transformasi kesehatan juga membutuhkan penguatan sistem pelayanan dan kemampuan tenaga kesehatan. ADB mengambil peran ini dengan menjalankan program Supporting Essential Health Actions and Transformation (SEHAT) dengan nilai pendanaan sebesar 350 juta dolar AS.
Kedua bentuk dukungan ADB itu saling melengkapi. Pengadaan peralatan membantu puskesmas menyediakan lebih banyak jenis layanan, sementara penguatan sistem kesehatan diharapkan memastikan fasilitas dan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan secara optimal.
Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov menilai investasi kesehatan penting bagi masa depan Indonesia, terutama untuk melindungi kesehatan generasi mendatang.
Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov menjelaskan program ADB kepada wartawan di Puskesmas Minasa Upa, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (21/10/2026). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Menurut dia, salah satu bagian terpenting dari pelayanan kesehatan masyarakat adalah fasilitas kesehatan yang berada di garis terdepan, yakni puskesmas.
Ia mengapresiasi upaya pemerintah memperkuat fasilitas tersebut. Dari kunjungannya, ia melihat Puskesmas Minasa Upa telah dilengkapi peralatan medis dan teknologi pendukung pelayanan, termasuk sistem antrean digital.
Peralatan itu dinilai penting bukan hanya untuk menangani pasien yang sakit, tetapi juga mendukung upaya pencegahan penyakit.
Bobur menggarisbawahi transformasi kesehatan merupakan program Pemerintah Indonesia, sementara ADB berperan sebagai mitra dalam pelaksanaan sejumlah bagiannya.
"Kami senang mendapat kesempatan menjadi bagian dari perjalanan ini," ujarnya.
Kelengkapan puskesmas yang lebih luas
Bagi masyarakat seperti Bintang, hasil dari upaya tersebut terasa dalam keseharian. Layanan yang sebelumnya mengharuskan perjalanan lebih jauh dan biaya tambahan kini bisa diperoleh hanya beberapa langkah dari rumah.
Namun, Bobur juga mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan proses yang berkelanjutan. Menurutnya, prioritas awal adalah memastikan seluruh puskesmas di Indonesia memenuhi standar minimum, baik dari segi peralatan, keterampilan tenaga kesehatan, maupun sumber daya pendukung.
Tantangan itu masih cukup besar. Menurut Kepala Tim Kerja Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan PHLN Kementerian Kesehatan Tiodora Sidabutar, secara nasional baru 13,4 persen puskesmas yang memenuhi standar pada 2025, jauh di bawah target tahun tersebut sebesar 55 persen.
Standar tersebut berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan.
Kesenjangan itu menjadi salah satu tantangan yang hendak dijawab melalui proyek SOPHI dengan dukungan PLUS. Pemerintah berupaya mempercepat pengadaan berbagai jenis peralatan kesehatan, tetapi prosesnya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fasilitas.
Tidak semua puskesmas membutuhkan alat yang sama. Sebagian mungkin sudah memiliki perlengkapan tertentu, sementara yang lain masih kekurangan peralatan dasar untuk memberikan pelayanan.
Karena itu, pemerintah perlu memeriksa ketersediaan alat di setiap puskesmas, menentukan kebutuhan yang belum terpenuhi, hingga memastikan kesiapan fasilitas sebelum peralatan baru dikirimkan.
Pengadaan dental chair, misalnya, tidak cukup hanya dengan menyediakan kursi dan perangkat pemeriksaan gigi. Puskesmas penerima juga harus memiliki pasokan air yang memadai agar peralatan dapat digunakan dengan baik.
Proses tersebut turut menjelaskan mengapa pengadaan membutuhkan waktu panjang. Pemerintah menargetkan seluruh paket pengadaan alat kesehatan sudah terkontrak pada 2027, sedangkan produksi dan distribusinya akan berlanjut pada 2028–2029.
Di luar pengadaan peralatan, kondisi geografis juga menjadi tantangan tersendiri dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Di Sulawesi Selatan, wilayah pegunungan dan kepulauan membuat pelayanan kesehatan tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah. Sebagian masyarakat tinggal jauh dari fasilitas kesehatan, sehingga tenaga medis harus mendatangi mereka secara langsung.
Proses administrasi perawatan di Puskesmas Minasa Upa, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (21/10/2026). (ANTARA/Imamatul Silfia) Perjalanan menuju wilayah kepulauan bahkan dapat membahayakan keselamatan petugas. Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Syukri mengungkapkan adanya pengalaman tenaga kesehatan yang nyaris mengalami kecelakaan ketika menempuh perjalanan laut untuk memberikan pelayanan.
Kondisi itu menunjukkan bahwa peningkatan kualitas puskesmas tidak hanya bergantung pada kelengkapan peralatan di dalam gedung. Sarana transportasi, keselamatan tenaga kesehatan, dan kemampuan menjangkau masyarakat di wilayah terpencil juga perlu mendapat perhatian.
Bagi Bintang, layanan kesehatan yang lebih dekat kini sudah menjadi kenyataan. Ia cukup berjalan kaki dari rumah untuk memperoleh perawatan gigi yang sebelumnya membutuhkan perjalanan lebih jauh dan biaya tambahan.
Namun, bagi masyarakat di berbagai wilayah lain, kemudahan serupa masih menjadi harapan yang perlu diwujudkan. Bahu-membahu pendanaan bisa membuat keinginan ini bukan hanya sekadar angan-angan.
Maklum, untuk kebutuhan tambal gigi yang perlu dilakukan berkali-kali, Bintang bisa menghemat waktu perjalanan dan ongkos pengobatan lantaran puskesmas dekat rumahnya itu sudah mempunyai alat yang mumpuni.
“Sebelumnya ke klinik gigi. Tapi, saya rasa terlalu mahal budget-nya. Jadi, saya memutuskan di puskesmas saja,” kata Bintang setelah perawatan giginya.
Sebelumnya, Bintang harus menyiapkan dana, setidaknya, Rp500 ribu untuk satu kali perawatan tambal gigi. Perjalanan dari rumah ke klinik pun memakan waktu hingga 30 menit.
Sedangkan ke puskesmas, jaraknya bisa ditempuh dengan berjalan kaki dan kantong dia tetap selamat karena perawatannya gratis.
“Saya di sini pertama Cek Kesehatan Gratis (CKG), terindikasi giginya berlubang, ada dua. Saya diarahkan minggu lalu tambal gigi. Ini yang kedua kalinya, minggu depan disuruh kembali lagi.”
Bintang Allu Mapparenta (23) setelah menjalani perawatan tambal gigi di Puskesmas Minasa Upa, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (21/10/2026). (ANTARA/Imamatul Silfia) Perempuan Makassar itu mengaku tak mengetahui sebelumnya bahwa perawatan tambal gigi bisa dilakukan di puskesmas. Yang dia tahu, puskesmas hanya melayani sakit seperti demam, sakit kepala, pusing, hingga flu.
Setelah menjajal layanan perawatan gigi, Bintang yakin tak akan kembali lagi ke klinik karena layanan di puskesmas sudah cukup memenuhi kebutuhan giginya.
“Puskesmas dong. Karena di sini pelayanannya sudah bagus sih, Kak. Selama ini juga nggak pernah ada kendala selama aku di puskesmas,” tutur Bintang.
Dukungan untuk puskesmas
Cerita Bintang tidak akan ada jika Puskesmas Minasa Upa tidak memiliki alat yang mendukung.
Nurpaidah, dokter gigi yang bertanggung jawab atas poli gigi di Puskesmas Minasa Upa, menceritakan, dulu pasien kerap dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atau faskes II karena layanan yang dicari tidak tersedia di puskesmas.
Layanan itu antara lain penambalan gigi dengan laser serta pembersihan karang gigi atau scalling.
"Tindakan seperti pencabutan, kami bisa lakukan. Tapi, ada beberapa tindakan yang tidak bisa kami lakukan, seperti penambalan yang menggunakan laser dan pembersihan karang gigi. Karena fasilitas kami tidak ada," kata drg Nurpaidah menuturkan.
Tetapi, kondisi berubah sejak kehadiran dental chair. Alat baru ini dilengkapi fitur yang sebelumnya masih kosong bagi Puskesmas Minasa Upa.
Pembaruan fasilitas kesehatan tersebut merupakan bagian dari program Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI), yang berfokus pada peningkatan ketersediaan peralatan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah mendapat dukungan dari sejumlah bank pembangunan multilateral, termasuk Asian Development Bank (ADB).
ADB menyetujui pembiayaan senilai 650,20 juta dolar AS lewat proyek Primary Healthcare and Public Health Laboratories Upgrading and Strengthening (PLUS). Proyek ini memberikan dukungan pengadaan alat kesehatan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menangani kebutuhan masyarakat.
Dental chair di Puskesmas Minasa Upa salah satunya.
Selain melengkapi fasilitas, transformasi kesehatan juga membutuhkan penguatan sistem pelayanan dan kemampuan tenaga kesehatan. ADB mengambil peran ini dengan menjalankan program Supporting Essential Health Actions and Transformation (SEHAT) dengan nilai pendanaan sebesar 350 juta dolar AS.
Kedua bentuk dukungan ADB itu saling melengkapi. Pengadaan peralatan membantu puskesmas menyediakan lebih banyak jenis layanan, sementara penguatan sistem kesehatan diharapkan memastikan fasilitas dan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan secara optimal.
Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov menilai investasi kesehatan penting bagi masa depan Indonesia, terutama untuk melindungi kesehatan generasi mendatang.
Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov menjelaskan program ADB kepada wartawan di Puskesmas Minasa Upa, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (21/10/2026). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Menurut dia, salah satu bagian terpenting dari pelayanan kesehatan masyarakat adalah fasilitas kesehatan yang berada di garis terdepan, yakni puskesmas.
Ia mengapresiasi upaya pemerintah memperkuat fasilitas tersebut. Dari kunjungannya, ia melihat Puskesmas Minasa Upa telah dilengkapi peralatan medis dan teknologi pendukung pelayanan, termasuk sistem antrean digital.
Peralatan itu dinilai penting bukan hanya untuk menangani pasien yang sakit, tetapi juga mendukung upaya pencegahan penyakit.
Bobur menggarisbawahi transformasi kesehatan merupakan program Pemerintah Indonesia, sementara ADB berperan sebagai mitra dalam pelaksanaan sejumlah bagiannya.
"Kami senang mendapat kesempatan menjadi bagian dari perjalanan ini," ujarnya.
Kelengkapan puskesmas yang lebih luas
Bagi masyarakat seperti Bintang, hasil dari upaya tersebut terasa dalam keseharian. Layanan yang sebelumnya mengharuskan perjalanan lebih jauh dan biaya tambahan kini bisa diperoleh hanya beberapa langkah dari rumah.
Namun, Bobur juga mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan proses yang berkelanjutan. Menurutnya, prioritas awal adalah memastikan seluruh puskesmas di Indonesia memenuhi standar minimum, baik dari segi peralatan, keterampilan tenaga kesehatan, maupun sumber daya pendukung.
Tantangan itu masih cukup besar. Menurut Kepala Tim Kerja Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan PHLN Kementerian Kesehatan Tiodora Sidabutar, secara nasional baru 13,4 persen puskesmas yang memenuhi standar pada 2025, jauh di bawah target tahun tersebut sebesar 55 persen.
Standar tersebut berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan.
Kesenjangan itu menjadi salah satu tantangan yang hendak dijawab melalui proyek SOPHI dengan dukungan PLUS. Pemerintah berupaya mempercepat pengadaan berbagai jenis peralatan kesehatan, tetapi prosesnya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fasilitas.
Tidak semua puskesmas membutuhkan alat yang sama. Sebagian mungkin sudah memiliki perlengkapan tertentu, sementara yang lain masih kekurangan peralatan dasar untuk memberikan pelayanan.
Karena itu, pemerintah perlu memeriksa ketersediaan alat di setiap puskesmas, menentukan kebutuhan yang belum terpenuhi, hingga memastikan kesiapan fasilitas sebelum peralatan baru dikirimkan.
Pengadaan dental chair, misalnya, tidak cukup hanya dengan menyediakan kursi dan perangkat pemeriksaan gigi. Puskesmas penerima juga harus memiliki pasokan air yang memadai agar peralatan dapat digunakan dengan baik.
Proses tersebut turut menjelaskan mengapa pengadaan membutuhkan waktu panjang. Pemerintah menargetkan seluruh paket pengadaan alat kesehatan sudah terkontrak pada 2027, sedangkan produksi dan distribusinya akan berlanjut pada 2028–2029.
Di luar pengadaan peralatan, kondisi geografis juga menjadi tantangan tersendiri dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Di Sulawesi Selatan, wilayah pegunungan dan kepulauan membuat pelayanan kesehatan tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah. Sebagian masyarakat tinggal jauh dari fasilitas kesehatan, sehingga tenaga medis harus mendatangi mereka secara langsung.
Proses administrasi perawatan di Puskesmas Minasa Upa, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (21/10/2026). (ANTARA/Imamatul Silfia) Perjalanan menuju wilayah kepulauan bahkan dapat membahayakan keselamatan petugas. Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Syukri mengungkapkan adanya pengalaman tenaga kesehatan yang nyaris mengalami kecelakaan ketika menempuh perjalanan laut untuk memberikan pelayanan.
Kondisi itu menunjukkan bahwa peningkatan kualitas puskesmas tidak hanya bergantung pada kelengkapan peralatan di dalam gedung. Sarana transportasi, keselamatan tenaga kesehatan, dan kemampuan menjangkau masyarakat di wilayah terpencil juga perlu mendapat perhatian.
Bagi Bintang, layanan kesehatan yang lebih dekat kini sudah menjadi kenyataan. Ia cukup berjalan kaki dari rumah untuk memperoleh perawatan gigi yang sebelumnya membutuhkan perjalanan lebih jauh dan biaya tambahan.
Namun, bagi masyarakat di berbagai wilayah lain, kemudahan serupa masih menjadi harapan yang perlu diwujudkan. Bahu-membahu pendanaan bisa membuat keinginan ini bukan hanya sekadar angan-angan.
