Pemerintah Amerika Serikat (AS) memerintahkan sejumlah staf diplomatik non-esensial beserta anggota keluarga pegawai pemerintah AS untuk meninggalkan Arab Saudi. Kebijakan tersebut diambil menyusul meningkatnya serangan kelompok Houthi dari Yaman terhadap infrastruktur penting di negara itu.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menyatakan bahwa perintah keberangkatan tersebut berlaku bagi pegawai pemerintah AS yang tidak menjalankan tugas darurat serta anggota keluarga mereka di Arab Saudi. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan keamanan di tengah meningkatnya risiko serangan terhadap fasilitas sipil dan gangguan perjalanan.
Dalam peringatan keamanannya, Departemen Luar Negeri AS menyebut serangan Houthi telah menyasar bandara sipil dan infrastruktur penting lainnya, sehingga menimbulkan korban jiwa serta mengganggu aktivitas transportasi. Washington juga memperingatkan bahwa situasi keamanan dapat memburuk dengan cepat.
Salah satu fasilitas yang terdampak adalah Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Bandara tersebut sempat ditutup sejak 10 Oktober 2026 setelah mengalami serangan. Pada Rabu (21/10/2026), sejumlah penerbangan maskapai Saudi mulai kembali beroperasi secara terbatas setelah otoritas penerbangan memberikan izin khusus. Namun, sejumlah maskapai internasional masih membatalkan penerbangan ke Riyadh hingga pertengahan November.
Baca Juga: Arab Saudi Diguncang Serangan Houthi, Pemerintah Indonesia Beri Pesan Khusus ke Jemaah Umrah
Ketegangan juga meningkat setelah Kementerian Energi Arab Saudi melaporkan bahwa puing-puing pesawat nirawak yang berhasil dicegat jatuh di kawasan ladang minyak Shaybah. Insiden tersebut menewaskan dua pekerja asing dan melukai dua orang lainnya. Pihak berwenang tidak menyebutkan secara pasti pihak yang meluncurkan pesawat nirawak tersebut.
Sementara itu, koalisi pimpinan Arab Saudi yang terlibat dalam konflik Yaman menyatakan telah mencegat sejumlah pesawat nirawak yang diarahkan ke wilayah Saudi. Serangkaian insiden ini memperbesar kekhawatiran terhadap keamanan infrastruktur energi dan transportasi di kawasan Teluk.
Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa perintah keberangkatan tersebut secara resmi berlaku untuk Arab Saudi. Sejumlah perwakilan diplomatik AS di negara Teluk lainnya juga menyesuaikan jumlah personel karena kondisi keamanan, tetapi langkah tersebut tidak berarti seluruh staf diplomatik di kawasan diperintahkan meninggalkan negara tempat mereka bertugas.
