Menko Sugiono soal Bantuan Malaysia-Singapura untuk Karhutla: Masih Bisa Mandiri

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sejauh ini masih dapat dilakukan secara mandiri.

Pernyataan itu disampaikan merespons tawaran bantuan dari sejumlah negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura.

“Terkait tawaran bantuan dari negara tetangga, tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujar Sugiono dalam konferensi pers mengenai progres penanganan karhutla di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).

Dia menerangkan, meski masih dapat dilakukan secara mandiri, pemerintah masih menyesuaikan kemungkinan bantuan luar negeri dengan kebutuhan teknis di lapangan.

“Sejauh ini kebutuhan teknis penanganan masih dapat kita penuhi secara mandiri, dan pertimbangan teknis lebih lanjut akan disampaikan oleh instansi terkait,” tuturnya.

Menurutnya, penanganan karhutla saat ini telah dilakukan secara masif melalui pengerahan personel dan berbagai operasi pemadaman.

Ia menyebut ada sekitar 71 ribu personel dan sekitar 35 helikopter serta pesawat TNI dikerahkan untuk operasi pemadaman karhutla.

“Ada 71.000 personel darat yang di-deploy, sekitar 35 helikopter untuk operasi udara (water bombing), serta pesawat TNI untuk operasi modifikasi cuaca menggunakan dry ice dan NaCl,” terang Sugiono.

Sugiono mengatakan, pemerintah memahami kekhawatiran negara tetangga terhadap dampak karhutla, termasuk persoalan kabut asap lintas batas atau transboundary haze.

Ia juga merespons kritik dari anggota parlemen Malaysia yang menilai Indonesia tidak serius menanggapi persoalan tersebut.

“Kita sangat memahami kekhawatiran tersebut karena bangsa kita sendirilah yang pertama kali merasakan dampak langsung karhutla ini. Kami berterima kasih atas niat baik bantuan dari negara tetangga,” ungkap Sugiono.

Karena itu, Sugiono menyebut komunikasi dan koordinasi terkait penanganan karhutla terus dilakukan melalui jalur diplomatik, hubungan antarkepala negara, serta koordinasi teknis antarlembaga penanggulangan bencana.

“Komunikasi dan koordinasi terus berjalan, baik melalui jalur diplomatik, hubungan antar-kepala negara, maupun koordinasi teknis antarlembaga penanggulangan bencana (BNPB),” pungkasnya.