Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia) Bidang Perindustrian, Saleh Husin, mengapresiasi langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mempertimbangkan penghentian ekspor gas ke negara tetangga.
Opsi ini dinilai dapat menjadi sinyal positif bagi kebangkitan industri nasional yang membutuhkan pasokan gas.
Saleh mengatakan, gas merupakan salah satu sumber energi utama bagi sejumlah sektor industri di Indonesia.
Karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik untuk mendorong produksi manufaktur, meningkatkan nilai tambah, dan memperluas lapangan kerja.
"Sebagaimana kita ketahui saat ini industri dalam negeri pengguna gas justru kesulitan mendapatkan pasokan gas , jadi langkah opsi menyetop ekspor gas ke negara tetangga adalah langkah yang sangat tepat, berarti pemerintah telah berpaling mengutamakan kebutuhan dalam negeri," ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/10/2026).
Ia juga memuji respons Bahlil terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait prioritas kebijakan pemerintah.
"Sekali lagi salut buat mas Menteri Bahlil yang sangat cepat merespon bahasa tubuh dan keinginan Bapak Presiden Prabowo saat rapat kabinet kemarin," ujar Saleh .
Sebelumnya, Bahlil yang juga Menko Hilirisasi dan Transisi Energi itu mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan penghentian ekspor gas ke negara tetangga.
Menurut dia, Indonesia perlu mengutamakan kebutuhan dalam negeri di tengah situasi yang menuntut pemerintah menjaga ketahanan nasional.
"Jadi, kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga."
"Karena kan harus survival kan, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri ya," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026) malam.
Bahlil menambahkan, kementerian-kementerian lain juga perlu menerjemahkan arahan pemerintah untuk menghadapi situasi tersebut melalui kebijakan dan program yang sesuai.
Ia menyebut Presiden Prabowo telah memerintahkan penghematan besar-besaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ya memang harus kita survival. Kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai presiden, pasti apa yang disampaikan Bapak Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks implementasi program untuk menuju pada survival," imbuh dia.
