REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Bikry Fathonah & Naurah Syahla (Mahasiswi Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum UGM)
Isu Palestina kerap dijadikan refleksi keimanan dan bentuk solidaritas yang dipegang teguh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sikap tegas negara menjadi bentuk 'pembuktian' dan validasi batin dari apa yang selama ini diyakini oleh masyarakat. Sikap tegas ini terjadi lagi pada Kamis (24/9/2026) ketika Indonesia memilih melangkah pergi dari barisan kursi delegasi (walk out) tepat saat PM israel Benjamin Netanyahu melangkah ke podium marmer hijau Majelis Umum PBB di New York. Aksi walkout ini diikuti sejumlah negara lain seperti Spanyol, Afrika Selatan, dan Qatar.
Tindakan yang tampak sederhana nyatanya menyimpan makna jauh lebih besar: 'jihad diplomasi.' Ia merupakan yang melambangkan perpanjangan batiniah rakyat lewat tangan negara, menjelma jadi moral kolektif yang diwujudkan sebagai tindakan konkret di panggung dunia.
Menariknya, media israel sendiri turut mencatat negara-negara yang walk out saat Netanyahu berpidato, lengkap dengan latar belakang negara tersebut. Misal, Indonesia dilabeli sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim. Publikasi ini justru jadi ironi tersendiri karena alih-alih meredam protes, mereka malah menegaskan dan menyebarluaskan daftar 'negara pembangkang' itu. Justru, ini memperkuat fakta bahwa banyak negara memilih berada di sisi Palestina.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Namun, gestur pada 24 September lalu bukan reaksi dadakan, melainkan merupakan pola yang berulang tiga tahun beruntun. Pada Sidang ke-80 (2025), Netanyahu bahkan berpidato di ruangan yang nyaris kosong; pada Sidang ke-79 (2024). Indonesia sudah lebih dulu berjalan keluar bersama Kuwait, Iran, Pakistan, Malaysia, dan Kuba, negara sesama anggota OKI, Liga Arab, dan Gerakan Non-Blok.
Konsistensi ini pun bukan produk satu rezim atau satu momentum politik semata, melainkan berakar jauh lebih tua sejak Presiden Sukarno menolak menghadirkan israel dalam Konferensi Asia-Afrika 1955. Ia menegaskan bahwa sikap terhadap Palestina adalah bagian dari identitas bangsa, bukan sekadar pilihan kebijakan.
Pertanyaannya pun bergeser: bukan lagi soal apakah Indonesia akan konsisten, melainkan mengapa konsistensi simbolis ini terus dipertontonkan di panggung setinggi Majelis Umum PBB.
Dua kerangka teori bisa membantu membaca ketegangan ini dan keduanya menawarkan jawaban yang saling bertolak belakang.
Pertama, Audience Cost Theory oleh James Fearon (1994) menjelaskan bahwa ketika pemimpin mengambil sikap publik yang tegas seperti walkout, mereka sebenarnya sedang mempertaruhkan reputasinya sendiri di mata rakyat. Logikanya: begitu sikap itu diambil secara terbuka dan terekam sejarah, ada 'jejak' yang tak bisa dihapus.
Jika suatu saat pemerintah memilih melunak atau mundur dari posisi tersebut, risikonya bukan sekadar kritik melainkan biaya politik yang nyata. Pemerintah harus menanggung mulai dari tuduhan plin-plan hingga anggapan mengkhianati nilai yang selama ini digaungkannya sendiri.
Sudut pandang ini melihat walkout tiga tahun beruntun bukan gestur kosong, ia justru mengikat pemerintah untuk terus konsisten karena publik kini tahu dan akan terus menagih posisi itu. Hal ini menegaskan bahwa solidaritas Indonesia terhadap Palestina bukan reaksi sesaat, melainkan komitmen historis yang terus diuji konsistensinya.
Namun, kedua, Symbolic Politics Theory oleh Murray Edelman (1964) menawarkan bacaan yang jauh lebih kritis. Menurut Edelman, simbol-simbol politik kerap sengaja diproduksi bukan untuk mengubah kebijakan, melainkan untuk meredam kegelisahan publik, semacam 'katup pelepas' tekanan moral. Simbol seperti walkout cukup untuk membuat rakyat merasa keyakinannya dibela, tanpa negara benar-benar perlu mengubah langkah strategisnya yang lebih besar.
Dalam logika ini, konsistensi walkout selama tiga tahun justru bisa dibaca sebaliknya: bukan bukti komitmen yang menguat, melainkan ritual tahunan yang aman dan minim risiko sebab hanya berlangsung beberapa menit dan tak pernah benar-benar menyentuh kebijakan luar negeri yang lebih substantif.
Kekhawatiran versi Edelman ini semakin kuat sejak Indonesia resmi bergabung sebagai anggota Board of Peace (BoP) pada 22 Januari 2026, forum yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump dengan mantan PM Inggris Tony Blair sebagai salah satu anggota kunci dewan eksekutifnya. Dalam forum ini, israel justru duduk sejajar sebagai anggota setara dengan Indonesia, bukan diposisikan sebagai occupying power yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban.
BoP pun bukan forum rekonstruksi pascakonflik biasa. Pakar hukum internasional Fakultas Hukum UGM, Fajri Matahati Muhammadin, menyoroti bahwa piagam BoP bagi pengiriman kekuatan militer hingga pergantian rezim. Kekuatan zalim BoP itu pun menempatkan Amerika Serikat di posisi dominan dalam pengambilan keputusan. Artinya, di forum yang punya kewenangan jauh lebih besar dari sekadar panggung simbolis, Indonesia justru memilih duduk semeja, bukan berdiri dan pergi.
Ironi ini kian terasa mengingat baru sepekan sebelum walkout di PBB, Presiden Prabowo Subianto meneriakkan 'Free Palestine' berkali-kali di hadapan santri dan tamu undangan saat menghadiri Syukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (19/9/2026). Momen itu bahkan diakhiri pelukan dengan Duta Besar Palestina. Pelukan itu seakan menunjukkan betapa dalamnya keterikatan emosional-keagamaan isu Palestina bagi negara ini.
Namun di sinilah kontradiksinya. Di satu sisi negara ini meneriakkan pembebasan Palestina dan meninggalkan podium demi menolak berbagi panggung dengan Netanyahu, di sisi lain ia tetap menjadi bagian dari forum yang justru mendudukkan israel setara dengannya, dengan kewenangan yang jauh melampaui simbol semata.
Apa yang membedakan komitmen sungguhan dari sekadar ritual tahunan? Jawabannya terletak pada besar-kecilnya pengorbanan dan tindak lanjut.Aksi walkout hanya membutuhkan waktu beberapa menit tanpa merugikan siapa pun, sementara sikap yang serius selalu menuntut harga dari pelakunya. Setidaknya ada dua langkah untuk membuktikannya. Langkah 'negatif' berarti menghentikan tindakan yang bertentangan dengan prinsip sendiri seperti keluar dari BoP atau membekukan keanggotaan sampai israel diposisikan sebagai pihak penanggung jawab pendudukan, bukan malah menjadi mitra sejajar.
Langkah 'positif' berarti mengoperasionalkan apa yang selama ini digelorakan: selain “jihad diplomasi”, juga 'jihad ekonomi.' Status quo, sebagaimana ditulis Haya Amani Muti’ah di Republika, ternyata masih banyak menyaksikan produk terafiliasi zionis yang bahkan digunakan oleh kantor-kantor pemerintah. Belum lagi volume konsumsi produk-produk tersebut di masyarakat. Ini perlu diubah. Jangan sampai berbagai aksi politik hanya sekadar 'performatif', tapi ekonomi kok zionis masih tetap di-'sawer.'
RUU terkait Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) perlu ditindaklanjuti agar Indonesia bergabung dengan negara-negara yang telah menerapkan tekanan ekonomi terhadap israel, alih-alih sekadar bersorak dari tribun. RUU ini sudah ada dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2024-2029 tapi belum kelihatan hilalnya. Rakyat sendiri telah lama mulai menunjukkan keseriusan melalui boikot konsumen, menunggu landasan hukum untuk aksi yang lebih masif dan terorganisir.
Pertanyaannya kini bergeser: sanggupkah negara menyamai keseriusan warganya di tingkat kebijakan? Tanpa langkah konkret, logika Fearon tidak memiliki jejak kebijakan yang dapat ditagih, dan kritik Edelman tetap berlaku: walkout hanya dipersepsikan sebagai 'katup pelepas', senyaring apa pun seruan 'Free Palestine' digelorakan.
Jadi, apakah walkout-nya Indonesia ini bentuk komitmen nyata atau atraksi performatif semata? Mari kita lihat.
