Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan bagi 13,3 juta pekerja.
BSU ditujukan bagi pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta per bulan. Program bantuan pemerintah berupa insentif tunai untuk membantu menjaga daya beli pekerja atau buruh itu akan disalurkan pada kuartal IV-2026.
"Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp300 ribu per bulan untuk 13,3 juta pekerja ini juga akan menggunakan rekening yang sama (program Satu Orang Satu Rekening). Jadi, ini mulai kita gunakan di kuartal keempat," kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Diketahui, penerima BSU akan mendapatkan total bantuan sebanyak Rp900 ribu (dibayarkan Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan pada kuartal IV-2026). Penerima bantuan ini merupakan pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta per bulan dan bukan ASN, TNI, maupun Polri.
Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan pemerintah juga menyiapkan skema Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta sesuai ketentuan yang berlaku.
Program Satu Orang Satu Rekening BSU ditujukan bagi pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta per bulan. Program bantuan pemerintah berupa insentif tunai untuk membantu menjaga daya beli pekerja atau buruh itu akan disalurkan pada kuartal IV-2026.
"Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp300 ribu per bulan untuk 13,3 juta pekerja ini juga akan menggunakan rekening yang sama (program Satu Orang Satu Rekening). Jadi, ini mulai kita gunakan di kuartal keempat," kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Diketahui, penerima BSU akan mendapatkan total bantuan sebanyak Rp900 ribu (dibayarkan Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan pada kuartal IV-2026). Penerima bantuan ini merupakan pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta per bulan dan bukan ASN, TNI, maupun Polri.
Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan pemerintah juga menyiapkan skema Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga :
Apakah Pekerja Bisa Daftar BSU Rp900 Ribu secara Mandiri? Ini PenjelasannyaAirlangga menjelaskan penyaluran BSU akan didukung program Satu Orang Satu Rekening yang disiapkan pemerintah sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut menyasar masyarakat kelompok desil 1-4 berusia di atas 17 tahun. Pemerintah menyiapkan setoran awal rekening sebesar Rp50 ribu dengan anggaran Rp1,28 triliun.
Data calon penerima disiapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI), berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Menurut Airlangga, program tersebut ditargetkan meningkatkan inklusi keuangan Indonesia dari sekitar 93 persen menjadi mendekati 99 persen.
"Ini kami akan dorong untuk efektivitas penyaluran bantuan dan kegiatan produktif, jadi bukan hanya soal pembukaan rekening," tegas Airlangga.
(Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta. Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)
Selain BSU, Airlangga menyampaikan pemerintah terus mendorong perluasan akses keuangan sejak usia sekolah melalui program rekening pelajar.
"Peningkatan inklusi juga dimulai sejak dini. Rekening Pelajar itu sudah diikuti 59,18 juta pelajar dengan dana tabungannya mencapai Rp27 triliun," papar dia.
Pemerintah juga menyiapkan stimulus senilai Rp31 triliun pada tahun ini, termasuk bantuan beras senilai Rp17,55 triliun untuk 33,244 juta keluarga.
Airlangga mengatakan berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses keuangan dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat.
