Pantau - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan penyaluran beras pemerintah melalui berbagai program stabilisasi dan bantuan pangan diproyeksikan mendekati 4 juta ton hingga akhir 2026, seiring meningkatnya produksi dan cadangan beras nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bapanas mencatat realisasi penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui Perum Bulog mencapai 2,84 juta ton sejak Januari hingga 20 Oktober 2026.
"Berkat itu, program intervensi perberasan dari pemerintah sepanjang 2026 ini diperkirakan dapat mencapai sekitar 4 juta ton," kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Amran, peningkatan produksi beras dalam negeri menjadi faktor penting dalam mendukung program stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Penyaluran Beras Pemerintah Naik 217 PersenBerdasarkan data Bapanas, penyaluran CBP hingga 20 Oktober 2026 meningkat 217 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Pada periode tersebut tahun lalu, penyaluran beras pemerintah tercatat sebesar 894 ribu ton, sedangkan tahun ini telah mencapai 2,84 juta ton.
Realisasi tersebut berasal dari sejumlah program pemerintah, termasuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, serta penanganan bencana dan keadaan darurat.
Penyaluran SPHP beras pada Januari hingga Februari 2026 tercatat sebanyak 221,05 ribu ton.
Sementara itu, realisasi SPHP periode Maret hingga Oktober mencapai 912,38 ribu ton.
Program bantuan pangan tahap pertama telah menyalurkan 662,86 ribu ton beras, sedangkan tahap kedua mencapai 967,51 ribu ton.
Selain itu, penyaluran untuk bantuan bencana dan keadaan darurat tercatat 13,73 ribu ton serta untuk golongan anggaran sebesar 69,11 ribu ton.
Pemerintah Proyeksikan Penyaluran Beras Cetak Rekor BaruBapanas menyebut masih terdapat alokasi penyaluran beras hingga akhir 2026 yang belum masuk dalam realisasi per 20 Oktober.
Alokasi tersebut mencakup program SPHP sebanyak 115,6 ribu ton dan bantuan pangan beras sebesar 997 ribu ton.
Apabila alokasi tersebut tersalurkan, total distribusi CBP sepanjang 2026 diproyeksikan mendekati 4 juta ton.
Angka tersebut berpotensi melampaui catatan penyaluran CBP pada 2024 yang mencapai 3,37 juta ton.
Amran menegaskan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan harga beras di tingkat petani maupun konsumen.
"Beras itu utama, karena saudara-saudara kita makannya nasi dari beras. Sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo ini harus kita amankan dan stabilisasi. Strateginya dengan menjaga di petani agar produksi pangan kencang dan harga sama-sama baik dari petani sampai di konsumen," tuturnya.
Stok Cadangan Beras Pemerintah Capai 4,56 Juta TonSelain peningkatan penyaluran, Bapanas melaporkan stok CBP telah mencapai 4,56 juta ton pada Oktober 2026.
Jumlah tersebut meningkat sekitar 201 persen dibandingkan stok Oktober 2023 yang tercatat sebesar 1,51 juta ton.
Bapanas menyatakan peningkatan cadangan beras tersebut berasal dari hasil produksi petani dalam negeri.
Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai 28,39 juta ton.
Dari jumlah tersebut, penyerapan pemerintah dalam bentuk setara beras tercatat sekitar 4,1 juta ton atau 14,4 persen dari produksi nasional.
Pemerintah memastikan kebijakan penyerapan gabah dan beras oleh Perum Bulog tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha swasta serta penggilingan beras untuk membeli hasil panen petani.
Dengan demikian, penguatan cadangan beras pemerintah diharapkan dapat berjalan beriringan dengan aktivitas perdagangan beras di sektor swasta.
