Jakarta (ANTARA) - Hasil Survei Nasional Voxpol Center yang dilaksanakan pada 3-12 Oktober 2026 menunjukkan sebanyak 64,6 persen responden menilai penegakan hukum di Indonesia saat ini dilakukan tanpa pandang bulu.
"Mayoritas responden, 64,6 persen setuju bahwa penegakan hukum saat ini dilakukan tanpa pandang bulu," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi dalam kanal YouTube Voxpol Center, Kamis.
Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 32,9 persen responden menyatakan tidak setuju bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Sementara itu, 2,5 persen responden lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Temuan tersebut menunjukkan mayoritas responden memiliki penilaian positif terhadap prinsip kesetaraan dalam penegakan hukum. Namun, masih terdapat sekitar sepertiga responden yang menilai penegakan hukum belum sepenuhnya dilakukan tanpa pandang bulu.
Dalam aspek pemberantasan korupsi, survei yang sama mencatat 66 persen responden setuju bahwa pemerintah bertindak tegas terhadap pelaku korupsi. Sebaliknya, 31,7 persen responden menyatakan tidak setuju, sedangkan 2,3 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Adapun, terkait evaluasi kinerja pemerintah di sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, sebanyak 52,3 persen responden menyatakan puas, sementara 46,3 persen menyatakan tidak puas.
Hasil survei itu juga menunjukkan dukungan publik terhadap kebijakan pemberantasan korupsi. Sebanyak 88,9 persen responden menyatakan setuju terhadap Undang-Undang Perampasan Aset, sedangkan 90,1 persen mendukung penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Survei nasional Voxpol Center dilaksanakan pada 3-12 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden. Survei tersebut memiliki margin of error sebesar ±2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Populasi survei mencakup seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih atau sudah menikah saat survei dilaksanakan. Sampel tersebar di 38 provinsi dan didistribusikan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
Komposisi responden terdiri atas 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling untuk memastikan representasi populasi.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka (face-to-face interview) menggunakan aplikasi berbasis Android. Untuk mengontrol kualitas data, sebanyak 20 persen responden diverifikasi ulang oleh koordinator wilayah dan 10 persen lainnya diverifikasi oleh tim pusat melalui telepon. Sistem pengendalian kualitas data dilakukan untuk memastikan akurasi, konsistensi, dan keandalan hasil survei.
Baca juga: Survei Voxpol: Sektor sosial budaya paling diapresiasi masyarakat
Baca juga: Voxpol: 63,3 persen percaya Prabowo-Gibran mampu jalankan pemerintahan
Baca juga: Voxpol: Tingkat kepercayaan publik pada pemerintah capai 63,1 persen
"Mayoritas responden, 64,6 persen setuju bahwa penegakan hukum saat ini dilakukan tanpa pandang bulu," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi dalam kanal YouTube Voxpol Center, Kamis.
Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 32,9 persen responden menyatakan tidak setuju bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Sementara itu, 2,5 persen responden lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Temuan tersebut menunjukkan mayoritas responden memiliki penilaian positif terhadap prinsip kesetaraan dalam penegakan hukum. Namun, masih terdapat sekitar sepertiga responden yang menilai penegakan hukum belum sepenuhnya dilakukan tanpa pandang bulu.
Dalam aspek pemberantasan korupsi, survei yang sama mencatat 66 persen responden setuju bahwa pemerintah bertindak tegas terhadap pelaku korupsi. Sebaliknya, 31,7 persen responden menyatakan tidak setuju, sedangkan 2,3 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Adapun, terkait evaluasi kinerja pemerintah di sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, sebanyak 52,3 persen responden menyatakan puas, sementara 46,3 persen menyatakan tidak puas.
Hasil survei itu juga menunjukkan dukungan publik terhadap kebijakan pemberantasan korupsi. Sebanyak 88,9 persen responden menyatakan setuju terhadap Undang-Undang Perampasan Aset, sedangkan 90,1 persen mendukung penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Survei nasional Voxpol Center dilaksanakan pada 3-12 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden. Survei tersebut memiliki margin of error sebesar ±2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Populasi survei mencakup seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih atau sudah menikah saat survei dilaksanakan. Sampel tersebar di 38 provinsi dan didistribusikan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
Komposisi responden terdiri atas 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling untuk memastikan representasi populasi.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka (face-to-face interview) menggunakan aplikasi berbasis Android. Untuk mengontrol kualitas data, sebanyak 20 persen responden diverifikasi ulang oleh koordinator wilayah dan 10 persen lainnya diverifikasi oleh tim pusat melalui telepon. Sistem pengendalian kualitas data dilakukan untuk memastikan akurasi, konsistensi, dan keandalan hasil survei.
Baca juga: Survei Voxpol: Sektor sosial budaya paling diapresiasi masyarakat
Baca juga: Voxpol: 63,3 persen percaya Prabowo-Gibran mampu jalankan pemerintahan
Baca juga: Voxpol: Tingkat kepercayaan publik pada pemerintah capai 63,1 persen
