Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan transformasi pembangunan melalui kerja sama dengan mitra domestik maupun internasional membutuhkan sistem yang berfungsi dengan baik.
“Transformasi pembangunan membutuhkan lebih dari sekadar proyek yang berhasil. Transformasi tersebut membutuhkan sistem yang berfungsi dengan baik,” ucapnya dalam agenda High Level Event Bappenas-United Nations Forum 2026 di Jakarta, Kamis.
Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa kerja sama pembangunan internasional secara tradisional diselenggarakan melalui berbagai proyek yang memiliki tujuan, anggaran, jadwal pelaksanaan, dan output yang terukur.
Namun, lanjutnya, keberhasilan suatu proyek tak serta-merta menghasilkan keberhasilan pembangunan.
“Kita mungkin membangun infrastruktur tanpa memperkuat institusi yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Kita mungkin memperkenalkan teknologi baru tanpa mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Kita mungkin membiayai berbagai inisiatif individual tanpa mengubah struktur ekonomi mendasar yang melanggengkan ketimpangan,” ungkap Febrian.
Karena itu, Indonesia disebut telah menetapkan arah pembangunan nasional yang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan visi jangka panjang Indonesia menuju tahun 2045. Salah tujuan utama yang ditargetkan Indonesia yaitu menciptakan perekonomian lebih produktif, inklusif, tangguh, dan mampu menciptakan peluang di berbagai wilayah.
Mitra pembangunan dinilai dapat membantu guna mempercepat transformasi pembangunan, tetapi kerja sama harus selaras dengan prioritas nasional, terintegrasi lintas sektor, dan dirancang untuk memperkuat institusi dalam negeri. Dalam konteks inilah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dianggap memainkan peran yang strategis.
“PBB membawa sesuatu yang melampaui sumber daya keuangan. PBB menghadirkan pengetahuan, pengalaman internasional, kredibilitas kelembagaan, serta kemampuan untuk menghubungkan pemerintah dengan keahlian global. Kekuatan ini seharusnya dimanfaatkan bukan semata-mata untuk melaksanakan program, melainkan juga untuk membantu negara-negara membangun kapasitas agar mampu mempertahankan kemajuan secara mandiri,” kata Wakil Kepala Bappenas.
Pada kesempatan tersebut, pihaknya mengharapkan adanya kemitraan dengan PBB dalam agenda prioritas-prioritas nasional yang memungkinkan reformasi kebijakan, penguatan kelembagaan, teknologi, dan pembiayaan saling memperkuat untuk menciptakan model pembangunan yang dapat diperluas penerapannya secara nasional dan dipertahankan dalam jangka panjang.
Melalui Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) dan kerja sama triangular, Indonesia dinilai dapat semakin berperan sebagai pusat pertukaran pengetahuan, penggalangan kemitraan, dan pengembangan solusi praktis di antara negara-negara Global South.
Bappenas juga meyakini bahwa kerja sama pembangunan harus mengakui keterkaitan antara perdamaian dan kesejahteraan, karena konflik menghancurkan peluang ekonomi, melemahkan institusi, dan memundurkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama bertahun-tahun. Hal ini disebut menjadi salah satu alasan Indonesia mengembangkan Indonesian Peacebuilding Institute atau Institut Pembangunan Perdamaian Indonesia di Bandung, Jawa Barat.
“Melalui kerja sama yang melibatkan Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan Universitas Padjadjaran, kami melihat peluang untuk bekerja sama dengan PBB dalam menghubungkan pembangunan perdamaian dengan pembangunan dan ketahanan kelembagaan. Sebab, perdamaian bukan sekadar ketiadaan konflik. Perdamaian juga berarti hadirnya kondisi yang memungkinkan masyarakat membangun masa depan yang lebih baik,” ujar dia.
Lebih lanjut, dirinya berharap agar kemitraan strategis mampu mendorong investasi, alih-alih hanya mengandalkan bantuan, dan memperkuat institusi nasional, bukan justru menciptakan ketergantungan permanen pada keahlian pihak eksternal.
Febrian menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama pembangunan seharusnya tidak dinilai dari seberapa besar bantuan yang telah disalurkan, melainkan dari seberapa jauh negara-negara mampu mempertahankan kemajuan secara mandiri. Menurut dia, warisan sejati dari kerja sama internasional bukanlah bantuan yang ditinggalkan, melainkan kapasitas yang tetap ada ketika bantuan tidak lagi diperlukan.
“Itulah, menurut saya, makna dari partnership for scale atau kemitraan untuk memperluas dampak pembangunan, dan inilah masa depan kerja sama pembangunan yang ingin diwujudkan Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ucap Wakil Menteri PPN.
Baca juga: Bappenas: Ekonomi kreatif bagian dari strategi pembangunan nasional
Baca juga: Bappenas: Indeks Ekonomi Inklusif capai 6,27 dari skala 10 pada 2025
Baca juga: Bappenas: Kesiapan proyek usaha kunci tarik investasi bioekonomi
“Transformasi pembangunan membutuhkan lebih dari sekadar proyek yang berhasil. Transformasi tersebut membutuhkan sistem yang berfungsi dengan baik,” ucapnya dalam agenda High Level Event Bappenas-United Nations Forum 2026 di Jakarta, Kamis.
Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa kerja sama pembangunan internasional secara tradisional diselenggarakan melalui berbagai proyek yang memiliki tujuan, anggaran, jadwal pelaksanaan, dan output yang terukur.
Namun, lanjutnya, keberhasilan suatu proyek tak serta-merta menghasilkan keberhasilan pembangunan.
“Kita mungkin membangun infrastruktur tanpa memperkuat institusi yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Kita mungkin memperkenalkan teknologi baru tanpa mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Kita mungkin membiayai berbagai inisiatif individual tanpa mengubah struktur ekonomi mendasar yang melanggengkan ketimpangan,” ungkap Febrian.
Karena itu, Indonesia disebut telah menetapkan arah pembangunan nasional yang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan visi jangka panjang Indonesia menuju tahun 2045. Salah tujuan utama yang ditargetkan Indonesia yaitu menciptakan perekonomian lebih produktif, inklusif, tangguh, dan mampu menciptakan peluang di berbagai wilayah.
Mitra pembangunan dinilai dapat membantu guna mempercepat transformasi pembangunan, tetapi kerja sama harus selaras dengan prioritas nasional, terintegrasi lintas sektor, dan dirancang untuk memperkuat institusi dalam negeri. Dalam konteks inilah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dianggap memainkan peran yang strategis.
“PBB membawa sesuatu yang melampaui sumber daya keuangan. PBB menghadirkan pengetahuan, pengalaman internasional, kredibilitas kelembagaan, serta kemampuan untuk menghubungkan pemerintah dengan keahlian global. Kekuatan ini seharusnya dimanfaatkan bukan semata-mata untuk melaksanakan program, melainkan juga untuk membantu negara-negara membangun kapasitas agar mampu mempertahankan kemajuan secara mandiri,” kata Wakil Kepala Bappenas.
Pada kesempatan tersebut, pihaknya mengharapkan adanya kemitraan dengan PBB dalam agenda prioritas-prioritas nasional yang memungkinkan reformasi kebijakan, penguatan kelembagaan, teknologi, dan pembiayaan saling memperkuat untuk menciptakan model pembangunan yang dapat diperluas penerapannya secara nasional dan dipertahankan dalam jangka panjang.
Melalui Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) dan kerja sama triangular, Indonesia dinilai dapat semakin berperan sebagai pusat pertukaran pengetahuan, penggalangan kemitraan, dan pengembangan solusi praktis di antara negara-negara Global South.
Bappenas juga meyakini bahwa kerja sama pembangunan harus mengakui keterkaitan antara perdamaian dan kesejahteraan, karena konflik menghancurkan peluang ekonomi, melemahkan institusi, dan memundurkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama bertahun-tahun. Hal ini disebut menjadi salah satu alasan Indonesia mengembangkan Indonesian Peacebuilding Institute atau Institut Pembangunan Perdamaian Indonesia di Bandung, Jawa Barat.
“Melalui kerja sama yang melibatkan Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan Universitas Padjadjaran, kami melihat peluang untuk bekerja sama dengan PBB dalam menghubungkan pembangunan perdamaian dengan pembangunan dan ketahanan kelembagaan. Sebab, perdamaian bukan sekadar ketiadaan konflik. Perdamaian juga berarti hadirnya kondisi yang memungkinkan masyarakat membangun masa depan yang lebih baik,” ujar dia.
Lebih lanjut, dirinya berharap agar kemitraan strategis mampu mendorong investasi, alih-alih hanya mengandalkan bantuan, dan memperkuat institusi nasional, bukan justru menciptakan ketergantungan permanen pada keahlian pihak eksternal.
Febrian menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama pembangunan seharusnya tidak dinilai dari seberapa besar bantuan yang telah disalurkan, melainkan dari seberapa jauh negara-negara mampu mempertahankan kemajuan secara mandiri. Menurut dia, warisan sejati dari kerja sama internasional bukanlah bantuan yang ditinggalkan, melainkan kapasitas yang tetap ada ketika bantuan tidak lagi diperlukan.
“Itulah, menurut saya, makna dari partnership for scale atau kemitraan untuk memperluas dampak pembangunan, dan inilah masa depan kerja sama pembangunan yang ingin diwujudkan Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ucap Wakil Menteri PPN.
Baca juga: Bappenas: Ekonomi kreatif bagian dari strategi pembangunan nasional
Baca juga: Bappenas: Indeks Ekonomi Inklusif capai 6,27 dari skala 10 pada 2025
Baca juga: Bappenas: Kesiapan proyek usaha kunci tarik investasi bioekonomi
