Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di jalan yang benar selama dua tahun berjalan. Ia menyoroti sejumlah kebijakan yang disebutnya sebagai upaya membenahi persoalan mendasar Indonesia, mulai dari kebocoran sumber daya alam, swasembada pangan dan energi, hingga pendidikan.
Hal itu disampaikan Andre dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10).
Andre menilai Prabowo tidak sekadar melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya, tetapi juga melakukan perubahan fundamental yang berpotensi menimbulkan perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati kebijakan lama.
“Yang jelas prinsip dasarnya pemerintah Presiden Prabowo sudah di jalan yang benar. Beliau membenahi fundamental kita,” kata Andre dalam paparannya.
Berantas Kebocoran SDA-Turunkan Harga Pupuk 20%Andre menyoroti kebijakan pemerintah untuk mencegah praktik underinvoicing dan underpricing dalam ekspor sumber daya alam. Menurutnya, praktik tersebut membuat Indonesia tidak memperoleh manfaat maksimal dari kekayaan alamnya.
Ia menyebut pemerintah membentuk mekanisme pengawasan ekspor dan menerapkan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar devisa dari kegiatan ekspor kembali ke Indonesia.
Andre menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk konkret upaya menutup kebocoran kekayaan negara, meski berpotensi menghadapi penolakan dari korporasi dan kelompok yang selama ini diuntungkan.
“Ini menunjukkan bahwa memang secara fundamental Presiden ingin melakukan perubahan, bahwa yang disampaikan oleh beliau selama berkampanye sejak 2004, bahwa ada kebocoran-kebocoran, itu dilakukan oleh beliau untuk mengantisipasi kebocoran-kebocoran sumber daya alam kita,” ujarnya.
Di sektor pangan, Andre menyebut pemerintah telah mencapai swasembada delapan komoditas kebutuhan pokok. Ia juga menyoroti kebijakan pembelian gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram serta kondisi stok beras di gudang Bulog yang menurutnya menunjukkan ketersediaan pangan nasional memadai.
Andre turut mengklaim kebijakan pemerintah membantu menurunkan harga pupuk sebesar 20%. Menurutnya, dukungan modal kepada Pupuk Indonesia membuat perusahaan itu tidak perlu bergantung pada pinjaman untuk membiayai produksi sehingga biaya dapat ditekan.
“Sekarang petani-petani menikmati bahwa harga pupuk sudah turun 20%. Ini keberpihakan yang konkret dan jelas, bukan kebijakan omon-omon,” kata Andre.
Ia juga menyinggung kebijakan B50 yang menurutnya membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar, serta pembenahan BUMN melalui perubahan aturan penugasan dan pembentukan Danantara. Andre mengklaim keuntungan BUMN pada 2024–2025 meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan sebelumnya.
Di bidang pendidikan, Andre menyebut pemerintah telah memperbaiki 80 ribu sekolah dan mengirimkan dua juta smartboard ke berbagai sekolah. Ia juga menilai Sekolah Rakyat dibutuhkan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar dapat belajar tanpa harus ikut mencari nafkah bersama orang tua.
Sementara itu, Andre mengatakan berdasarkan pengalamannya mengunjungi sejumlah daerah, ia mengatakan banyak siswa dan orang tua yang menginginkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan.
Meski demikian, ia mengakui masih ada persoalan dalam pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan dan dugaan kecurangan. Ia menyebut pemerintah telah menutup dapur yang bermasalah dan memperbaiki pengawasan melalui penerapan standar operasional prosedur serta teknologi.
“Tentu ada kekurangan, tentu harus ada pembenahan, tentu harus ada perbaikan. Tapi kita jangan menutup mata bahwa Indonesia dalam dua tahun sudah bisa memberikan makan bergizi gratis kepada 60 juta penerima manfaatnya,” ujarnya.
Andre mengakui persoalan lapangan pekerjaan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Menurutnya, perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi turut mengubah kebutuhan tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi perlu diikuti upaya membuka lapangan pekerjaan baru.
Dalam kesempatan itu, Andre menegaskan bahwa pembenahan mendasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan waktu sebelum manfaatnya dirasakan lebih luas. Ia mengakui masih ada pekerjaan rumah, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi tetap meyakini arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran sudah tepat.
“Percayalah arah pemerintah sudah di jalan yang benar dan kita akan mendapatkan dan merasakan manfaatnya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi,” kata Andre.
Gagasan Prabowo Perlu Didukung Data Akurat dan ImplementasiDalam kesempatan yang sama anggota DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menilai dua tahun pemerintahan Prabowo menjadi momentum untuk mengingatkan kembali tujuan bernegara, yakni mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Namun, ia mengingatkan bahwa gagasan pemerintah harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang berjalan efektif. Menurutnya, pembangunan tidak akan menghasilkan perubahan berarti apabila tidak didasarkan pada data yang akurat dan mencerminkan kondisi masyarakat.
“Ketika perencanaan pembangunan kita tidak berbasis pada data yang akurat, data yang menunjukkan kondisi riil, kehidupan riil, dan potensi riil Indonesia dari desa-kelurahan seluruh Indonesia, enggak akan ada perubahan,” kata Rieke.
Rieke mengapresiasi sejumlah kemajuan legislasi yang menurutnya sejalan dengan gagasan pembangunan pemerintah. Namun, ia menyoroti persoalan implementasi dan lambatnya penerbitan aturan turunan sejumlah undang-undang.
Ia juga mendukung tujuan program pemenuhan gizi, tetapi meminta tata kelolanya diperbaiki agar manfaatnya lebih luas dan tidak berhenti pada pembagian makanan.
“Dukung adanya pemenuhan gizi, tapi mari kita benahi tata kelola,” ujarnya.
Rieke turut menekankan pentingnya kedaulatan data dan ekosistem digital agar kebijakan pemerintah dapat dijalankan berdasarkan informasi yang terintegrasi dan berada dalam kendali negara.
Ketahanan Pangan MembaikAnggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengakui sejumlah capaian pemerintah, terutama dalam ketahanan pangan, ketersediaan pupuk, dan perhatian terhadap pendidikan. Namun, ia menegaskan PKS tetap mengambil posisi sebagai bagian dari koalisi yang kritis, konstruktif, dan solutif.
Mardani menilai capaian produksi beras dan kebijakan harga gabah memberikan manfaat bagi petani. Meski demikian, ia mengingatkan harga bahan pokok di tingkat konsumen masih menjadi persoalan karena keterbatasan peran Bulog dalam menguasai cadangan beras nasional.
“Benar di hulu sudah benar, tapi di hilir masih sangat tinggi,” kata Mardani.
Ia juga menyoroti pengurangan dana transfer ke daerah yang menurutnya dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah menjalankan pelayanan publik. Selain itu, Mardani meminta pembenahan tata kelola MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta peningkatan anggaran untuk kesejahteraan guru.
Menurutnya, kebijakan dengan tujuan baik tetap membutuhkan pengawasan dan pelaksanaan yang tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sudah On the Track, tetapi Masih Ada CatatanSementara itu, anggota DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh menilai pemerintahan Prabowo-Gibran secara makro telah berada di jalur yang tepat karena berupaya menjalankan amanat konstitusi. Ia mencontohkan Sekolah Rakyat sebagai salah satu bentuk upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
Soleh juga menyoroti upaya pemerintah mengurangi kebocoran kekayaan negara, menjalankan penegakan hukum, serta memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
“Secara makro on the track. Beliau sudah menjalankan daripada konstitusi dengan baik. Masih ada kekurangan, tapi semua sedang diperbaiki,” ujarnya.
Meski demikian, Soleh meminta pemerintah memperhatikan kesenjangan antara pendidikan formal dan nonformal, termasuk pesantren dan pendidikan anak usia dini. Ia juga mendorong pemberantasan narkoba dan judi online, optimalisasi potensi kelautan, serta pengurangan ketergantungan APBN terhadap pinjaman.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam perlu semakin dioptimalkan agar Indonesia memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai pembangunan.
Kebijakan Transformatif Perlu Diiringi Komunikasi yang BaikAnggota DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Irawan menilai pemerintahan Prabowo telah menjalankan sejumlah kebijakan transformatif, antara lain reforma agraria dan pengembangan Satu Data Indonesia. Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi menyelesaikan persoalan mendasar, termasuk konflik agraria dan ketidaksinkronan data antarkementerian.
Namun, Irawan menilai sebagian capaian pemerintah tertutup oleh persepsi negatif, disinformasi, dan komunikasi kebijakan yang belum maksimal. Karena itu, ia meminta pemerintah memperbaiki penyampaian informasi kepada publik.
Ia juga menyoroti tiga program yang menjadi perhatian masyarakat, yakni MBG, KDMP, dan dana transfer ke daerah. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program-program tersebut berjalan efektif dan menjelaskan perkembangan perbaikannya kepada masyarakat.
“Yang begitu-begitu tuh harus kita klarifikasi dan sampaikan kepada publik,” kata Irawan.
Irawan juga mengingatkan agar kebijakan yang belum matang tidak diumumkan terlalu dini karena dapat memperkuat persepsi negatif. Ia mencontohkan wacana pembayaran gaji melalui koperasi desa yang menurutnya perlu dikaji lebih jauh, termasuk dampaknya terhadap bank pembangunan daerah.
MBG Perlu KeberlanjutanPengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai sejumlah kebijakan Prabowo menunjukkan arah menuju konsep negara kesejahteraan, yakni negara hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan kelompok rentan.
Trubus melihat adanya perubahan dalam proses perumusan kebijakan. Jika pada awal pemerintahan sejumlah kebijakan dinilai elitis dan cenderung satu arah, ia menilai belakangan mulai terlihat ruang konsultasi dan interaksi yang lebih partisipatif.
“Sudah ada semacam dialog, sudah ada semacam konsultasi publik, sudah ada semacam interaksi timbal balik yang baik sehingga kebijakan itu tidak satu arah, tapi sudah mulai dua arah,” ujarnya.
Ia juga menilai MBG berpotensi menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Namun, menurutnya, cakupan program perlu memperhatikan sekolah swasta dan pesantren yang masih belum menerima manfaat.
Trubus mengusulkan agar MBG memiliki landasan hukum yang kuat sehingga pelaksanaannya dapat berkelanjutan. Ia menegaskan persoalan korupsi dan keracunan harus ditangani, tetapi evaluasi program juga perlu mempertimbangkan manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Menurut Trubus, keberhasilan kebijakan publik tidak cukup dinilai dari perumusannya, tetapi juga dari implementasi, akuntabilitas, dan dampaknya terhadap masyarakat.
