Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit rakyat mencapai Rp400 triliun pada 2027. Pembiayaan tersebut diarahkan kepada petani, nelayan, masyarakat pedesaan, penduduk daerah terpencil dan tertinggal, serta warga perkotaan berpenghasilan rendah.
Prabowo menyampaikan target tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia menyatakan ingin memperluas penyaluran kredit agar kegiatan ekonomi tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah.
“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).
Prabowo turut menyoroti penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Ia menginginkan jangkauan pembiayaan tersebut diperluas agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap sumber modal.
“Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah. Dan semua daerah akan kita bangun,” katanya.
Menurut Prabowo, kekuatan ekonomi nasional perlu tercermin dalam kondisi kehidupan masyarakat, termasuk kemampuan petani, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa kesejahteraan harus diukur melalui peningkatan penghasilan riil dan daya beli masyarakat, bukan sekadar menjadi sasaran dalam pernyataan kebijakan.
“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Presiden.
