JAKARTA, KOMPAS — Industri pengolahan susu nasional masih bergantung pada impor untuk memenuhi sekitar 80 persen kebutuhan bahan bakunya. Peningkatan populasi sapi, produktivitas peternak, dan kualitas susu segar dibutuhkan agar industri dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, industri makanan dan minuman sangat menjanjikan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Salah satu sektor industri makan dan minuman itu adalah industri susu.
Industri susu di dalam negeri ini menjadi perhatian Kemenperin karena menjadi bagian dari rantai pasok yang penting di sektor hulu. Ketika sektor hulu terhambat, maka hal itu akan berdampak pada sektor hilir tempat pemrosesan hingga produksi makanan dan minuman.
”Kita berharap susu bisa diproduksi semaksimal mungkin di dalam negeri. Kalau bisa, yang diimpor itu sapinya, kemudian dipelihara oleh peternak Indonesia. Peternaknya dilatih dan diedukasi agar menghasilkan susu yang banyak dan berkualitas. Itu akan lebih baik,” tutur Sarmuji saat mengunjungi pabrik Cimory, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk, Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/10/2026).
Berdasarkan data Kemenperin, kebutuhan bahan baku industri pengolahan susu nasional pada 2025 mencapai 4,95 juta ton setara susu segar. Sekitar 80 persen kebutuhan masih dipenuhi melalui impor.
Hingga 2026, digitalisasi telah diterapkan pada 96 tempat penampungan susu di sembilan koperasi di Jawa Barat dan Jawa Timur, yang melibatkan lebih dari 12.000 peternak sapi perah. Sarmuji pun mengapresiasi kontribusi Cimory dalam menyerap susu segar dari peternak lokal.
Dari ketergantungan terhadap bahan baku impor, lanjutnya, penting untuk melakukan kolaborasi lintas kementerian guna memperkuat sektor peternakan sapi perah nasional. Pengembangan industri susu tidak cukup hanya dilakukan pada sektor pengolahan, tetapi harus diikuti peningkatan populasi sapi perah, produktivitas peternak, serta kualitas susu segar dalam negeri.
Direktur Manufacturing PT Cisarua Mountain Dairy Tbk Pamungkas Bayu Triprasetyo mengatakan, bahan baku memang menjadi tantang bagi industri.
Terkait penggunaan bahan baku lokal, Pamungkas menjelaskan, 20-30 persen kebutuhan bahan baku susu Cimory dipenuhi dari susu segar dalam negeri. Bahan ini dipasok oleh peternak di Jabar dan Jatim.
”Kami menyerap 20-30 persen dari total kebutuhan susu. Penyerapan ini sudah cukup maksimal karena pasokan susu segar di Indonesia masih sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan lainnya, kami masih menggunakan susu bubuk impor,” katanya.
Pamungkas menambahkan, kebutuhan susu segar untuk produksi Cimory sekitar 2.000 ton per bulan. Oleh karena itu, peningkatan produksi susu segar nasional menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan industri pengolahan susu.
”Cimory telah melakukan banyak inovasi dan tentunya tantangan untuk mengembangkan produk baru akan kami jalankan. Kami tidak akan bergerak hanya pada produk susu cair, tetapi juga akan meninjau berbagai produk turunan susu lain yang berpotensi dikembangkan di Indonesia,” ujarnya.
Sarmuji melajutkan, industri pengolahan susu nasional untuk terus meningkatkan diversifikasi produk, memperkuat penggunaan bahan baku lokal, serta mengoptimalkan kapasitas produksi. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas pasar, dan memperkuat kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.
“Awalnya kita mengenal Cimory sebagai produsen yoghurt, tetapi sekarang sudah berkembang dengan berbagai diversifikasi produk. Tadi kami tantang Cimory untuk memproduksi lebih banyak produk turunan susu, seperti es krim dan keju khas Indonesia,” katanya.
Pengembangan produk olahan susu yang disesuaikan dengan karakteristik dan selera masyarakat Indonesia memiliki peluang pasar yang sangat besar. Salah satunya melalui inovasi produk keju dengan cita rasa khas Nusantara.
“Keju yang sesuai dengan selera orang Indonesia itu belum banyak dikembangkan. Kalau bisa dibuat keju ala Indonesia, mungkin akan lebih diminati dan pasarnya sangat terbuka. Begitu juga dengan es krim dan berbagai produk turunan susu lainnya,” kata Sarmuji.
Berdasarkan data, industri makanan dan minuman tetap menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan manufaktur nasional. Pada semester I tahun 2026, subsektor ini tumbuh sebesar 6,77 persen dan memberikan kontribusi 41,86 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas.
Dari sisi investasi, industri makanan dan minuman mencatat realisasi sebesar Rp 47,74 triliun pada semester I-2026. Ini terdiri atas penanaman modal asing (PMA) senilai Rp 19,46 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp 28,28 triliun.
Diversifikasi produk itu bukan saja untuk memperluas pasar makanan dan minuman, tetapi juga sekaligus upaya untuk meningkatkan utilitas industri nasional yang dinilai Sarmuji masih belum optimal. tingkat utilisasi industri nasional saat ini mendekati 70 persen, sehingga masih banyak ruang untuk ditingkatkan.
“Kalau kita bisa memaksimalkan utilisasi industri sampai 80–85 persen dengan kapasitas yang sudah ada, kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) tentu bisa meningkat lebih signifikan,” katanya.
Pada triwulan II-2026, industri pengolahan nonmigas menyumbang Rp 1.103 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 38,98 persen terhadap realisasi investasi nasional. Sepanjang Januari–Agustus 2026, sektor ini berkontribusi 82,40 persen terhadap total ekspor nasional.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan utilisasi industri ketersedian bahan baku yang mencukupi dengan harga kompetitif. Sarmuji melanjutkan, Kemenperin berkomitmen untuk menjaga kelancaran pasokan bahan baku, termasuk memberikan kemudahan impor bagi kebutuhan produksi yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri.
“Kalau bahan bakunya tersendat, tidak tersedia dalam jumlah cukup dan harga yang kompetitif, tentu utilisasi industri akan rendah. Kami akan memastikan kebutuhan bahan baku industri tercukupi dengan baik. Sepanjang impor untuk kepentingan bahan baku, kita akan beri relaksasi atau kelonggaran,” ujarnya.
Meski demikian, Sarmuji menekankan bahwa bahan baku yang telah tersedia dan mampu diproduksi di dalam negeri harus menjadi prioritas utama industri nasional. “Kalau bahan bakunya sudah tersedia dan bisa diproduksi di Indonesia, tentu kita utamakan produk dalam negeri,” ujarnya.
