DENPASAR, KOMPAS — Pemerintah menyatakan Indonesia perlu memperkuat posisi dalam rantai pasok industri semikonduktor global. Kekayaan mineral strategis Indonesia dapat menjadi modal untuk mengembangkan komponen yang semakin dibutuhkan mendukung inovasi teknologi akal imitasi.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, saat memberikan sambutan kunci pada sesi Digital Economic Policy Forum di Denpasar, Bali, Kamis (22/10/2026) berpendapat, Indonesia perlu mengamankan sejumlah titik strategis dalam rantai pasok global untuk mendukung pengembangan industri akal imitasi (AI).
Salah satunya adalah mengembangkan industri hilirisasi mineral kritis menjadi komponen teknologi yang dibutuhkan industri semikonduktor.
Indonesia, menurut dia, memiliki sejumlah sumber daya mineral. Misalnya, nikel, bauksit, timah, emas, dan logam tanah jarang. Kekayaan tersebut berpotensi menjadi modal bagi Indonesia untuk mengambil bagian dalam rantai pasok teknologi global sekaligus memperkuat daya saing AI nasional.
“Kalau kita bisa masuk dalam rantai pasok global, setidaknya kita punya daya tawar posisi di tengah kompetisi industri teknologi AI,” ujar Nezar.
Digital Economic Policy Forum menjadi bagian dari Bali Tech Week 2026. Bali Tech Week 2026 adalah pekan teknologi nasional Indonesia yang menjadi payung bagi 13 program acara di ekosistem industri digital.
Bali Tech Week Conference adalah konferensi utama. Bali Tech Week 2026 berlangsung pada 19–23 Oktober 2026, diikuti lebih kurang 4.000 peserta dari 32 negara dan 200 pembicara/moderator.
Mengenai rencana pengembangan industri semikonduktor, Nezar melanjutkan, Kemkomdigi berkoordinasi dengan sejumlah kementerian. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memiliki desain rencana itu beserta Kementerian Perindustrian.
Kemkomdigi sebenarnya tidak masuk berperan khusus untuk mengurus kebutuhan fasilitas fisik produksi semikonduktor. Peran Kemkomdigi bakal lebih banyak mengatur ekosistem penggunaannya.
Dalam beberapa bulan terakhir, dikabarkan Pemerintah Indonesia telah mengambil peran strategis di dua blok utama dunia yang berkaitan dengan industri AI. Pertama, melalui keikutsertaan sebagai anggota pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) yang diprakarsai China pada 16 Juli 2026, Indonesia membuka potensi investasi AI, pusat data, serta mendapatkan akses transfer teknologi, pelatihan, dan tata kelola AI.
Kedua, pemerintah Indonesia berupaya menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat melalui kerangka Pax Silica. Tujuannya adalah memperkuat rantai pasok teknologi dan pemrosesan hilirisasi mineral kritis, sembari mendorong investasi perusahaan raksasa Amerika Serikat, seperti Microsoft, NVIDIA, dan Amazon.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melalui video sambutan di acara AI Impact Summit bagian dari Bali Tech Week 2026, Rabu (21/10/2026), mengatakan, teknologi AI harus menjadi katalisator bagi peningkatan produktivitas, daya saing industri, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja bernilai lebih tinggi, serta pelayanan publik yang lebih baik.
Goldman Sachs, menurut dia, pernah memproyeksikan bahwa investasi AI global dapat melampaui 1 triliun dolar AS pada 2026. Indonesia memiliki ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara yang diproyeksikan mencapai sekitar 100 hingga 140 miliar dolar AS pada akhir 2026.
“Ekonomi digital yang di antaranya digerakkan oleh industri AI merupakan bagian dari mesin pertumbuhan baru Indonesia,” kata dia.
Airlangga menyebutkan ada empat prioritas pemerintah terkait industri AI. Pertama, infrastruktur AI dan ketahanan energi. Kedua, talenta nasional dan inovasi. Indonesia akan membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital pada 2030. Pemerintah merespons kebutuhan ini, antara lain dengan memberikan fasilitas super tax deduction hingga 200 persen bagi korporasi yang mendukung pelatihan vokasi bagi insinyur desain cip.
Prioritas ketiga adalah mengakselerasi adopsi AI. Airlangga mengatakan, AI harus mampu meningkatkan rantai pasok manufaktur serta pelayanan publik, seperti Online Single Submission (OSS), perpajakan logistik, dan layanan kesehatan. Kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat menjadi pusat (hub) bagi riset dan komersialisasi.
Prioritas keempat adalah tata kelola dan kolaborasi global. Misalnya, dengan memutuskan bergabung sebagai pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) yang diinisiasi oleh China.
Ditemui di lokasi Bali Tech Week 2026, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, berpendapat, rencana pemerintah mengembangkan industri semikonduktor nasional perlu kesiapan yang matang. Langkah awal yang krusial adalah penyediaan infrastruktur kawasan industri khusus yang disokong oleh pasokan energi yang cukup supaya tidak berebut dengan industri eksisting.
Selanjutnya, Indonesia perlu memetakan posisinya dalam rantai pasok global. Jika terkait semikonduktor, Taiwan dan Malaysia telah berperan krusial dalam rantai pasok.
“Memetakan posisi bisa dilakukan lewat menentukan fokus pada perakitan, kepemilikan paten dan transfer teknologi, atau optimalisasi pengolahan mineral kritis dalam negeri sebagai bahan baku primer,” ucap Bhima.
Masuk ke industri semikonduktor, ia menambahkan, berarti pemerintah harus menyadari bahwa ini adalah proyek investasi jangka panjang yang keberhasilannya baru bisa diraih 20–30 tahun lagi. Langkah selanjutnya setelah memetakan posisi ialah bersiap mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia terampil. Pemerintah perlu memikirkan pula strategi memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasi.
Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works, Wahyudi Djafar, berpendapat, dinamika industri AI yang tengah dihadapi Indonesia sekarang mirip dengan dinamika Indonesia yang sedang dalam proses akses gabung ke OECD, tetapi di sisi lain tiba-tiba menjadi anggota BRICS. Situasi ini memicu pertanyaan mengenai pemaknaan netralitas politik luar negeri Indonesia dan apakah netral berarti harus mengikuti keduanya.
“Pertanyaan utamanya sebenarnya: ke mana orientasi nasional Indonesia dan apa target spesifik yang ingin dicapai dalam konteks kepentingan nasional? Pertanyaan sama juga mengemuka dalam tata kelola AI,” ujar dia.
Di satu sisi, Indonesia telah menjadi salah satu pendiri (founding member) WAICO (World Artificial Intelligence Cooperation Organization) yang diinisiasi China). Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga meminta bergabung dengan Pax Silica (inisiatif rantai pasok teknologi pihak AS).
Padahal, menurut Wahyudi, kedua blok ini memiliki visi, misi, serta pendekatan persaingan yang berbeda dalam menguasai teknologi AI, rantai pasok semikonduktor, hingga mineral kritis dan logam tanah jarang.
jika merujuk pada pilar kedaulatan AI, terdapat tiga elemen utama penopang, yaitu pengembangan model teknologi, infrastruktur, dan platform/aplikasi. Hingga saat ini, belum terlihat jelas elemen mana yang menjadi prioritas Indonesia.
Jika berfokus pada pengembangan model mandiri, Wahyudi menganggap langkah ini sulit. China bahkan tidak memprioritaskan persaingan model AI melawan perusahaan teknologi dari Amerika Serikat. China fokus pada pemanfaatan model open-source untuk mengembangkan aplikasi, serta memperkuat infrastruktur, dan akses mineral kritis.
“Dinamika itu mengembalikan pertanyaan mendasar bagi Indonesia: ke mana orientasi dan target akhir Indonesia di industri AI?”dia.
