Jakarta: Perempuan menghadapi berbagai kerentanan saat bencana melanda, mulai dari keterbatasan akses terhadap bantuan hingga bertambahnya tanggung jawab merawat anggota keluarga di pengungsian. Pemilihan data korban bencana kelompok rentan mesti menjadi prioritas.
Analis Maha Data dan Gender Lab 45, Aldi Pahala Rizky menyampaikan belum memadainya data terpilah berdasarkan gender dan kelompok rentan korban bencana. Kondisi perempuan, termasuk ibu hamil, lanjut usia, dan penyandang disabilitas mesti menjadi prioritas dalam penyaluran bantuan.
"Dalam penanganan bencana, data mengenai perempuan, ibu hamil, lanjut usia, dan penyandang disabilitas belum memadai untuk mendukung pemenuhan kebutuhan logistik," kata Pahala di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Pahala mengidentifikasi empat persoalan yang berkaitan dengan kerentanan perempuan dalam situasi bencana. Pertama, dibutuhkan data terpilah yang memadai untuk menggambarkan kebutuhan kelompok rentan secara spesifik.
Baca Juga :
Kelompok Rentan Harus jadi Bagian Penting dalam Penanganan Bencana
Kedua, berkaitan dengan kesehatan reproduksi serta pemenuhan kebutuhan dasar di lokasi pengungsian. Ketersediaan air bersih dan pangan menjadi perhatian, terutama bagi kelompok rentan. Di Kalimantan Tengah misalnya, paparan asap juga menjadi risiko kesehatan bagi ibu hamil karena partikel asap dapat menembus plasenta.
"Tanpa data terpilah kebutuhan perempuan korban bencana sulit masuk perencanaan anggaran maupun layanan," kata Pahala.
Para kelompok rentan seperti perempuan, ibu hamil, dan ibu menyusui terdampak gempa di NTT mendapat bantuan. Foto: Dok. Istimewa.
Ketiga, perempuan juga menghadapi peningkatan beban perawatan keluarga selama masa pemulihan. Bencana karhutla misalnya, perempuan memiliki tanggung jawab merawat balita yang mengalami ISPA dan mendampingi anak mengikuti pembelajaran jarak jauh. Selain itu, perempuan yang menjadi kepala keluarga menghadapi persoalan kehilangan akses terhadap air dan lahan garapan.
Aspek lain yang disoroti ialah terbatasnya akses terhadap layanan pengaduan dan ruang aman. Perempuan korban kekerasan di pengungsian berpotensi mengalami kesulitan mencari tempat untuk melapor dan memperoleh perlindungan yang memadai.
"Kerja perawatan bertambah ketika balita sakit dan sekolah beralih daring, sementara perempuan pekerja informal tidak tercatat sebagai terdampak," kata Pahala.
