Bandung, - Tanah Papua menyimpan kekayaan mineral dan migas yang luar biasa—mulai dari emas, tembaga, nikel, hingga minyak dan gas bumi.
Potensi ini dinilai mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, mendorong industrialisasi, dan membuka lapangan kerja jika dikelola secara optimal, adil, dan berkelanjutan.
Demikian diungkapkan Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Pengurus Daerah Papua dan Papua Barat, Agustin Peranginangin dalam acara Seminar Nasional bertema “Potensi Mineral dan Migas sebagai Akselerator Pembangunan di Tanah Papua”, Kamis (22/10/2026)
Forum strategis ini diselenggarakan untuk membahas optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) guna menggerakkan perekonomian sekaligus mengeskalasi kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
Melalui seminar ini, IA-ITB mendorong dialog lintas sektor antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, masyarakat adat, hingga generasi muda Papua.
"Hasil dari seminar ini diharapkan dapat menumbuhkan pencerdasan kehidupan bangsa, khususnya untuk masyarakat di Tanah Papua dan masyarakat seluruh Indonesia pada umumnya," tegas Agustin.
Adapun, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Prof. Brian Yuliarto, menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) dan riset terapan merupakan kunci utama dalam mengelola potensi kekayaan alam di Papua. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi di Papua dengan kampus di Pulau Jawa serta pihak industri sangat krusial untuk memperkuat penguasaan teknologi.
Kemdiktisaintek juga mendorong pengembangan pusat penelitian serta laboratorium material maju di Papua agar inovasi dan riset dapat langsung dirasakan manfaatnya di daerah.
"Kami mempersilakan pihak industri jika ada permasalahan teknis di lapangan untuk dibagikan kepada kampus. Supaya perguruan tinggi bisa berkontribusi melakukan penelitian, dan topik tugas akhir para mahasiswa menjadi topik yang langsung menjawab kebutuhan industri serta daerah," ungkapBrian.
Kendati memiliki potensi ekonomi yang besar, pengelolaan SDA Papua dihadapkan pada tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemerataan pembangunan.
Hal ini tecermin dalam sesi diskusi yang dipandu oleh Moderator sekaligus Praktisi Hukum dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Yusak Reba.
Dalam diskusi yang melibatkan perwakilan mahasiswa Papua dan pemangku kepentingan lainnya, dampak pengelolaan mineral dan migas terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sorotan utama.
Yusak Reba memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang menunjukkan kesenjangan IPM yang cukup lebar di antara enam provinsi di Tanah Papua: Provinsi Papua: 74,69, Provinsi Papua Barat Daya (70,55), Provinsi Papua Selatan (69,54), Provinsi Papua Barat (68,48), Provinsi Papua Tengah (60,64) dan Provinsi Papua Pegunungan (54,91).
Baca Juga: Dikawal Pakar ITB dan UI, Dedi Mulyadi Pastikan AMDAL Data Center AI Rp3,5 Triliun di Purwakarta Dikaji Objektif
Sebagai pembanding, IPM nasional Indonesia pada 2025 berada pada angka 75,90. Dari data tersebut, hanya Provinsi Papua dan Papua Barat Daya yang mendekati rerata nasional, sementara Provinsi Papua Pegunungan masih tergolong dalam kategori IPM rendah.
Kondisi ini makin mempertegas pernyataan IA-ITB bahwa pemanfaatan hasil tambang dan migas harus dialokasikan secara nyata untuk peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Seminar nasional ini turut mengundang sejumlah pejabat dan tokoh nasional, di antaranya perwakilan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pendikti Saintek Brian Yuliarto, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat merumuskan langkah konkret dalam menciptakan investasi yang inklusif, peningkatan mutu SDM lokal, serta pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat Papua secara berkelanjutan.
