REPUBLIKA.CO.ID, BIMA, – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menggandeng sektor perbankan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini merupakan bagian dari program penataan akses reforma agraria yang akan dijalankan pada tahun 2026.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, Tri Harjanto, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menghubungkan penataan aset pertanahan dengan dukungan pembiayaan dan pendampingan usaha bagi masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam keterangan yang diterima di Bima, Kamis.
"Keterlibatan perbankan diarahkan untuk membuka peluang pembiayaan sesuai kebutuhan usaha dan ketentuan masing-masing lembaga keuangan, sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pemasaran," ujar Tri saat memimpin rapat pengembangan penataan aset dan akses di Kantor Pertanahan Bima, Rabu (21/10/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Rapat tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima, pemerintah desa, pimpinan bank BUMN dan BUMD di Kecamatan Woha, kelompok UMKM, serta unsur pendamping usaha.
Sinergi Penataan Aset dan Akses
Selain fokus pada perluasan akses pembiayaan, Tri Harjanto menjelaskan bahwa GTRA Kabupaten Bima juga melanjutkan agenda penataan aset. Agenda ini mencakup penanganan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU), percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah, dan sertifikasi tanah transmigrasi.
Menurutnya, GTRA Kabupaten Bima telah menggelar rapat koordinasi awal pada September 2026. Rapat tersebut membahas usulan penanganan lahan eks-HGU dan percepatan sertifikasi aset milik pemerintah daerah.
Pembahasan secara spesifik mencakup lahan eks-HGU PT Bayu Aji Bima Sena, penanganan pelepasan sebagian lahan PT Sanggar Agro Karya Persada, serta penataan kembali tanah eks-HGU PT Ternak Lestari. Penanganan lahan-lahan ini memerlukan koordinasi dan verifikasi intensif untuk memastikan status hukum serta kemungkinan pemanfaatannya sesuai ketentuan pertanahan yang berlaku.
Di sisi lain, GTRA Kabupaten Bima juga tengah menyinkronkan data dan melakukan verifikasi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah transmigrasi.
Dalam kerangka besar reforma agraria, penataan aset dan penataan akses merupakan dua aspek yang saling melengkapi. Penataan aset berkaitan erat dengan penguasaan dan kepastian hak atas tanah, sedangkan penataan akses diarahkan untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha melalui pendampingan dan peluang pembiayaan.
Melalui koordinasi erat dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, perbankan, dan kelompok usaha, GTRA Kabupaten Bima berupaya menghubungkan kepastian hukum atas tanah dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sinergi ini diharapkan dapat memperluas peluang pembiayaan bagi UMKM sekaligus mendorong pemanfaatan aset pertanahan secara produktif sesuai ketentuan.
