Dua dekade lalu, Kota Surakarta mungkin tidak berpengaruh signifikan terhadap dinamika politik nasional. Namun, sejak Joko Widodo memulai karier politiknya sebagai Wali Kota Surakarta, kota di Jawa Tengah ini menjadi magnet politik. Konsekuensinya, Wali Kota Surakarta akan menjadi salah satu sorotan nasional dalam waktu-waktu ke depan.
Satu setengah tahun sejak dilantik Februari 2025 lalu, Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto dan Wakil Wali Kota Astrid Widayani telah menjalankan berbagai program dan kebijakan sebagai wujud komitmen memajukan Kota Surakarta.
Dari sudut pandang evaluasi kinerja, tahun-tahun awal sebuah pemerintahan daerah merupakan fase yang menentukan. Pada fase inilah janji kampanye mulai diterjemahkan menjadi program dan kebijakan, serta anggaran daerah mulai dikelola. Pada momen ini pula publik Kota Surakarta mulai dapat melihat apakah janji perubahan yang disampaikan terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Di awal pemerintahannya, Respati-Astrid merumuskan dan mengimplementasikan berbagai program strategis yang tertuang dalam delapan Asta Cita Wali Kota Surakarta di RPJMD 2025-2029.
Fokus pada satu hingga dua tahun pemerintahan saat ini yakni terwujudnya Asta Cita 1-4, yang mencakup pengembangan kompetensi dan peluang kerja berbasis ekosistem ketenagakerjaan, penguatan daya saing UMKM berbasis ekosistem bisnis, ”Posyandu Plus” berbasis standar pelayanan minimal, serta optimalisasi BUMD dan pendapatan asli daerah (PAD).
Implementasi Asta Cita 1-4 diwujudkan dalam program yang lebih konkret, antara lain Program Rumah Siap Kerja, Posyandu Plus, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM, serta Promosi Surakarta sebagai Kota Pariwisata.
Jika dianalisis lebih jauh, kehadiran empat program ini dapat dibaca sebagai bagian dari langkah strategis Pemerintah Kota Surakarta untuk mulai fokus pada peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), sekaligus mengeksplorasi ceruk baru bagi peningkatan ekonomi kota.
Dalam satu setengah tahun berjalan, upaya ini direspons sangat baik oleh publik Kota Surakarta kendati tetap dengan sejumlah catatan. Hal ini tecermin dari hasil Survei Teropong Litbang Kompas pada 27 Agustus hingga 4 September 2026 yang melibatkan 400 responden sebagai sampel yang mewakili penduduk Kota Surakarta.
Merujuk pada hasil survei, Program Rumah Siap Kerja dinilai publik masih kecil dari sisi implementasi, yakni 22,6 persen. Namun, tingkat kepuasan penerima manfaat terhadap program ini tergolong tinggi, yakni 89,6 persen. Demikian pula penilaian pada tingkat kepentingan (86,8 persen) dan tingkat kesesuaian (70,4 persen).
Jika dilihat dari tujuan awalnya sebagai pusat layanan ketenagakerjaan yang terintegrasi dan terbuka bagi seluruh warga Kota Surakarta, data survei menegaskan bahwa program ini memang perlu dilakukan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok usia produktif.
Meski dinilai positif, data survei juga memberi catatan penting. Sebanyak 19,3 persen masyarakat belum mengetahui adanya program ini sehingga sosialisasi dan informasi dinilai masih minim. Selain itu, ada ketidaksesuaian dari sisi wilayah pencari kerja.
Untuk Program Posyandu Plus, sebanyak 89,8 persen penerima manfaat menilai program ini telah terlaksana dengan baik. Tingkat kepuasannya mencapai 96,0 persen, tingkat kepentingannya 96,2 persen, dan 93,1 persen menilai program ini telah sesuai dengan kebutuhan.
Keunggulan program ini tidak hanya terletak pada kedekatan lokasi layanan dengan warga, tetapi juga pada jenis layanannya yang tidak sebatas kesehatan. Posyandu Plus juga menjawab kebutuhan warga lainnya, termasuk layanan psikolog yang membuat akses kesehatan mental lebih dekat dan mudah.
Dalam satu tahun perjalanan sejak 2025, program ini juga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri sekaligus menjadikan Posyandu Plus Surakarta sebagai percontohan nasional yang bisa diterapkan di daerah lain.
Meskipun demikian, penerima manfaat tetap menyampaikan sejumlah catatan, antara lain perlunya partisipasi masyarakat yang lebih luas, perhatian lebih besar terhadap lansia, serta dukungan anggaran dan peran pemerintah untuk keberlangsungan program.
Selanjutnya, pada Program PLUT UMKM, sebanyak 48,7 persen penerima manfaat menilai program ini telah terlaksana. Tingkat kepuasan mencapai 90,2 persen, tingkat kepentingan 95,6 persen, dan 80,6 persen menilai program ini telah sesuai dengan kebutuhan.
Merujuk data 2024 dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, terdapat 15.485 UMKM di Kota Surakarta dengan mayoritas masih berskala mikro. Tingginya tingkat kepuasan dan kepentingan pada program ini dapat dibaca sebagai apresiasi terhadap implementasi yang sudah berjalan.
Di sisi lain, hal itu juga menunjukkan besarnya harapan masyarakat agar program ini membantu UMKM naik kelas dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan pelakunya.
Catatan penting dari penerima manfaat terhadap program ini antara lain keterbatasan akses serta distribusi program yang belum merata, kuantitas dan kualitas pelatihan, pembatasan kuota, serta dukungan sarana dan prasarana.
Terakhir, pada Program Promosi Surakarta sebagai Kota Pariwisata, sebanyak 60,5 persen penerima manfaat menilai program ini telah terlaksana. Tingkat kepuasan tetap tinggi, yakni 94,4 persen, sedangkan tingkat kepentingannya 92,2 persen dan 84,6 persen menilai program ini telah sesuai dengan kebutuhan.
Senada dengan pola evaluasi terhadap PLUT UMKM, masyarakat berharap program ini berimplikasi langsung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan pelaku UMKM. Artinya, ketika program promosi mampu mendatangkan wisatawan domestik dan mancanegara secara masif, di situlah roda ekonomi akan bergerak dan memberi efek berganda (multiplier effect), khususnya bagi pelaku UMKM dan umumnya bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
Selain melihat lebih dalam implementasi program dalam Asta Cita 1-4, survei ini juga memotret sejauh mana publik Kota Surakarta melihat kinerja dan kepemimpinan Respati-Astrid dalam menjalankan roda pemerintahan.
Penilaian publik terhadap kinerja dan citra menjadi penting untuk melihat bagaimana masyarakat menangkap apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Surakarta.
Hasil survei menunjukkan, secara umum kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Kota Surakarta sebesar 78,3 persen. Kepuasan terhadap kepemimpinan pasangan Respati-Astrid mencapai 81,3 persen. Secara individu, kepuasan publik terhadap Wali Kota Respati Achmad Ardianto sebesar 81,1 persen, sedangkan terhadap kinerja Wakil Wali Kota Astrid sebesar 78,4 persen.
Selisih yang tidak terlalu jauh antara penilaian terhadap institusi Pemerintah Kota Surakarta dan sosok pemimpinnya, baik secara individu maupun sebagai pasangan terpilih, menunjukkan telah terbentuknya sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemimpin dan organisasi pemerintahan, dengan pelibatan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dilihat lebih dalam, tingkat kepuasan terhadap aspek politik dan keamanan sebesar 89,2 persen, kesejahteraan sosial 74,1 persen, ekonomi 73,2 persen, serta penegakan hukum/peraturan daerah 66,4 persen.
Aspek ekonomi, khususnya penyediaan lapangan kerja dan pengendalian harga barang dan jasa, perlu mendapat perhatian dan perbaikan. Begitu pula penegakan hukum/peraturan daerah, khususnya pemerintah daerah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Hal penting lain dari temuan survei ini, meskipun mayoritas publik (70,3 persen) menilai kondisi Kota Surakarta lebih baik dalam satu tahun terakhir, ada 24,1 persen publik yang menilai kondisi kota tidak berubah atau sama saja. Artinya, masih ada publik yang belum melihat dampak signifikan dari implementasi program/kebijakan dan hasil kerja Pemerintah Kota Surakarta.
Teori implementasi kebijakan publik George C. Edwards III (1980), yang dikenal sebagai model ”Direct and Indirect Impact on Implementation”, menyebutkan bahwa masalah utama dalam administrasi publik adalah kurangnya perhatian pada tahap implementasi. Keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil tanpa implementasi yang efektif.
Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Kebijakan yang dirancang dan dipikirkan dengan baik berpotensi tersendat apabila salah satu faktor lemah.
Komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan berbicara tentang kejelasan, konsistensi, serta cara dan saluran komunikasi yang tepat. Sumber daya bukan saja soal SDM, melainkan juga sensitivitas terhadap data dan informasi, sarana dan prasarana, serta anggaran.
Disposisi berbicara tentang sikap para pelaksana serta staf yang tepat. Adapun struktur birokrasi berbicara tentang pedoman kerja yang tetap adaptif, tidak kaku terhadap perubahan.
Meskipun secara umum kinerja dan kepemimpinan Pemerintah Kota Surakarta mendapat apresiasi positif, sejumlah catatan evaluasi dan perbaikan dari temuan survei ini perlu menjadi fokus perhatian di sisa masa jabatan, khususnya dalam konteks implementasi yang efektif sebagaimana disinggung Edwards.
Dengan modal sosial yang kuat pada citra kepemimpinan yang dinilai baik oleh publik sebesar 90,8 persen serta tingkat optimisme 85,1 persen, patut ditunggu bagaimana Pemerintah Kota Surakarta di bawah kepemimpinan Respati Achmad Ardianto-Astrid Widayani mampu melakukan langkah perbaikan dalam implementasi Asta Cita 1-4 serta melanjutkannya pada Asta Cita 5-8.
Tingkat optimisme yang tinggi merupakan modal politik bernilai tinggi karena dibangun melalui pengalaman sehari-hari warga berinteraksi dengan pemerintah. Namun, penting diingat bahwa optimisme juga berarti harapan yang semakin tinggi.
Artinya, semakin besar kepercayaan publik, semakin besar pula ekspektasi yang menyertainya. Implikasinya, apabila harapan itu tidak terpenuhi, kepercayaan berpotensi berbalik menjadi kekecewaan yang lebih dalam.
Dalam falsafah Jawa, ada pepatah “aja dumeh” yang mengingatkan agar siapa pun yang sedang berada di atas tidak jemawa. Kepuasan dan optimisme warga Surakarta adalah amanah. Warga Surakarta telah menaruh harapan. Kini tinggal bagaimana Respati-Astrid menjawabnya dengan kerja nyata. (LITBANG KOMPAS)
