Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut pemerintah mulai menggeser pendekatan penanganan kemiskinan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat. Strategi ini diarahkan agar masyarakat tidak hanya mendapat bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki kesempatan membangun kemandirian ekonomi.
Muhaimin menjelaskan perubahan pendekatan tersebut menjadi bagian dari cara kerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan anggaran dari kementerian dan lembaga diarahkan untuk mendukung program pemberdayaan.
"Cara kerja, cara pandang pemerintahan, alhamdulillah telah bergeser sejak pemerintahan Pak Prabowo dari bantuan sosial bergeser kepada pemberdayaan. Sehingga setiap APBN yang keluar dari berbagai kementerian dan lembaga adalah untuk pemberdayaan," jelas Muhaimin.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Agenda Hari Santri Nasional 2026 di Pondok Pesantren Dar El Hikmah, Pekanbaru, Riau, Kamis (22/10/2026). Salah satu bentuk pemberdayaan yang didorong pemerintah adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
DTSEN Jadi Acuan Penanganan KemiskinanMuhaimin menyebut penyusunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bagian penting dari pendekatan tersebut. Data ini akan menjadi rujukan pemerintah dalam mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dan menentukan sasaran penerima manfaat.
Dengan data yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat menyusun program sesuai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ketepatan sasaran menjadi penting agar dukungan yang diberikan dapat menjangkau kelompok yang membutuhkan sekaligus mendorong mereka meningkatkan kesejahteraan.
Pemerintah juga mengarahkan pemberdayaan melalui pengembangan UMKM. Muhaimin menargetkan sedikitnya 10 juta pelaku usaha dapat tercipta hingga akhir 2029, seiring dengan upaya menurunkan tingkat kemiskinan nasional.
Kemiskinan Diklaim Turun, Target 2029 MenantiMuhaimin mengklaim angka kemiskinan Indonesia turun dari 9 persen menjadi 8 persen dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut penurunan itu sebagai salah satu capaian pendekatan pemberdayaan yang dijalankan pemerintah.
"Dalam proses tugas pemberdayaan ini kemiskinan menurun. Sekarang sudah di angka 8, dari yang semula 9 persen, sudah 8 persen," kata Muhaimin.
Baca Juga: Bos BRMS Borong 5,5 Juta Saham, Siap Berbalik Untung?
Sebagai pembanding, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang. BPS juga melaporkan tingkat kemiskinan pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen. Rilis BPS menunjukkan penurunan 0,40 poin persentase dalam periode tersebut.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional maksimal 5 persen pada 2029. Namun, Muhaimin mengakui masih ada sekitar 23 juta orang yang menjadi sasaran penanganan kemiskinan, tersebar di 88 kabupaten dan sekitar 6.000 desa.
"Kita memiliki tanggung jawab tidak kurang dari 23 juta sasaran, di 88 kabupaten lokasi kemiskinan. Kemudian ada tidak kurang dari 6.000 desa yang harus terus kita perhatikan," imbuhnya.
Besarnya jumlah sasaran menunjukkan bahwa perubahan pendekatan perlu disertai pelaksanaan program yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya menghadapi tantangan untuk menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan pemberdayaan benar-benar membantu masyarakat memperoleh sumber penghasilan yang lebih stabil.
